PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS YANG TERAMPAS KEMERDEKAANN…
ABSTRAK
Wan Reni Ritanti,
2014 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS YANG TERAMPAS KEMERDEKAANNYA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA
(vi, 55), pp., bibl., app.
Ainal Hadi, S.H.,M.Hum.
Adanya kasus yang menyebabkan terampasnya kemerdekaan penyandang disabilitas di luar negerimendorong lembaga PBB yakni UNODC dan lembaga non pemerintahan Law Reform Trust, serta beberapa negara untuk membuat aturan mengenai pemenuhan hak bag…
JAMINAN TAMBAHAN DALAM PELAKSANAAN RNPEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYATRN(SUATUPEN…
ABSTRAK
WULAN SARI OKTAVIANA ; JAMINAN TAMBAHAN DALAM PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (Suatu Penelitian pada PT. BRI Unit Seutui Cabang Banda Aceh)
(iv, 62), pp., bibl.
(RISMAWATI S.H., M.Hum)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 Tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pasal 1 angka 2,menyebutkan bahwaKredit Usaha Rakyat adalah kredit/pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi/(UMKMK) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi…
PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI POLRESTA MEDAN
Kabareskrim telah mengeluarkan TR/1124/XI/2006 tentang pelaksanaan diversi dan restorative justice dalam penanganan kasus anak pelaku yang berpedoman pada kewenangan diskresi kepolisian menurut pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak anak yang berkonflik dengan hukum yang diproses secara formal layaknya orang dewasa. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan peran penyidik dalam pelaksanaan diversi terhadap anak yang berko…
TANGGUNG JAWAB PRIVATE MILITARY COMPANIES DALAM HUKUM INTERNASIONAL
ABSTRAK
FEBI KARINA, TANGGUNG JAWAB PRIVATE MILITARY COMPANIES DALAM HUKUM INTERNASIONAL
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v.56), pp,bibl
(Dr. Mahfud, S.H., M.H.)
Private Military Companies (PMC) adalah perusahaan militer swasta yang terdiri dari beberapa unit atau bagian yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Perusahaan militer swasta ini semakin marak digunakan jasanya terutama di negara-negara miskin dan berkembang. Hal ini dikarenakan kurangnya sumber da…
ANALISIS PERBANDINGAN KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DENGAN HUKUM IS…
RITA MARYATI, ANALISIS PERBANDINGAN KITAB UNDANG UNDANGHUKUM PIDANA (KUHP) DENGAN HUKUM ISLAM TERKAIT SANKSI/DASAR DAN PENGHAPUSAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
2014
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
(iv, 73) pp. bibl.
(Dr.Mohd. Din, S.H, M.H,.)
Pembunuhan merupakan tindak pidana dimana pelakunya diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Begitu juga dalam hukum Islam, pengaturan tentang tindak pidana pembunuhan ini dia…
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENANAM MODAL (INVESTOR) DI KOTA LHOKSEUMAWE
ABSTRAK
Muhammad Iqbal, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENANAM MODAL(INVESTOR) DI KOTA LHOKSEUMAWE
2014
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(iv, 54) pp, bibl, app.
MAWARDI ISMAIL, S.H., M.Hum.
Pasal 14 huruf (a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal menyebutkan bahwa setiap penanam modal berhak mendapatkan kepastian hak, hukum, dan perlindungan. Selain itu Pasal 3 ayat (2) huruf (b) Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah …
PENERAPAN MODEL CREATIVE PROBLEM SOLVING PADA MATERI HUKUM-HUKUM DASAR KIMIA …
Telah dilakukan penelitian tentang penerapan model CPS yang bertujuan
untuk mengetahui hasil belajar, aktivitas, dan tanggapan peserta didik pada materi
hukum-hukum dasar kimia di SMA Negeri 7 Banda Aceh. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Subjek penelitian
yaitu peserta didik kelas X MIA 1 yang berjumlah 32 orang peserta didik, terdiri dari
11 orang peserta didik laki-laki dan 21 orang peserta didik perempuan. Teknik
pengumpulan data dilak…
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1…
ABSTRAK
CUT CIKA AMELIA, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN DALAM PERSPEKTIF UNDANG–UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(iv, 68), pp., bibl., app.
T.HAFLISYAH, S.H., M.Hum.
Dalam perkembangan hidup manusia membuktikan bahwa, setiap manusia tanpa memperhatikan status sosialnya berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Kesehatan adalah salah satu kebutuhan manusia. Jika manusia tidak merawat kesehatannya maka tidak dapat melakukan …
PERLINDUGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PRODUK MAKANAN KEMASAN TANPA LABEL HALAL DI K…
ABSTRAK
Afriana Ratu Marjarengga, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PRODUK MAKANAN KEMASAN TANPA LABEL HALAL DI KOTA BANDA ACEH
2014
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vi, 58) pp,. tabl,. bibl., app.
T. Haflisyah, S.H., M.Hum.
Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 82/Menkes/SK/I/1996 dan perubahannya Nomor 924/Menkes/SK/VII/1996 menyatakan bahwa produsen atau pelaku usaha diwajibkan untuk mencantumkan label halal pada produk makanan kemasan. Hal ini agar memberikan perlind…
TINJAUAN YURIDIS TENTANG UPAYA HUKUM VERZET DALAM PERKARA CERAI GUGAT
Upaya hukum verzet merupakan upaya hukum atas putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek). Berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg/Pasal 125 ayat (1) HIR putusan dapat dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat setelah dipanggil secara sah dan patut. Verzet diajukan Tergugat karena pada sidang perkara verstek Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang dan merasa tidak dipanggil secara sah dan patut. Dalam praktek pada Mahkamah Syar’iyah Bireuen putusan verstek yang dijatuhkan ol…
