Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KASUS BAWANG MERAH ILLEGAL (SUATU PENELITIAN DI WILA…

ZERRI IRFAN

ABSTRAK Zery Irfan, PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KASUS 2018 BAWANG MERAH ILLEGAL ( Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Direktorat Kepolisian Perairan Polda Aceh ) (iv, 55), pp., bibl. Ainal Hadi, S.H., M. Hum. Peraturan Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan menyebutkan bahwa : “Setiap media pembawa hama atau organisme penggangu tumbuhan karantina yang dimasukan ke dalam wilayah Negara Re…

PROSES MANAJEMEN DAN DISTRIBUSI SURAT PADA PT. POS INDONESIA (PERSERO) KANTOR…

Roza Ayu Putri

ANALISA DEMAND PENUMPANG DAN STUDI KELAYAKAN FINANSIAL PENERBANGAN RUTE DARI …

TRI HANDAYANI

ANALISA DEMAND PENUMPANG DAN STUDI KELAYAKAN FINANSIAL PENERBANGAN RUTE DARI BANDA ACEH KE NAGAN RAYA, ACEH BARAT DAYA DAN GAYO LUES Oleh, Tri Handayani NIM. 1409200060050 KomisiPembimbing: 1. Dr. Renni Anggraini, ST, M. Eng 2. Dr. Ir. M. Isya, MT ABSTRAK Provinsi Aceh terdiri dari 18 kabupaten dan 5 kota yang secara topografi berbukit dan bergunung. Hal ini menyebabkan jalur transportasi darat dan laut antar kabupaten/kota di Provinsi Aceh memiliki jarak tempuh yang relat…

SINKRONISASI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7/2014 DALAM KAITANNYA DENGAN …

Riki Yuniagara

Pada tataran praktik, peraturan perundang-undangan sering dikesampingkan oleh surat edaran seperti halnya SEMA No. 7 Tahun 2014 yang mengesampingkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 yang membatalkan Pasal 268 ayat (3) KUHAP. Perkara Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Michael Titus Igweh dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 144 PK/Pid.Sus/2016 menunjukkan bahwa SEMA No. 7 Tahun 2014 memiliki daya kekuatan yang mengikat para hakim-hakim dari pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nom…

PENERAPAN AJARAN TURUT SERTA DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DIKAITKAN PUTU…

Linda Ulfa

PENERAPAN AJARAN TURUT SERTA DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DIKAITKAN PUTUSAN NOMOR : 161/PID.B/2010/PN.BNA DENGAN TEORI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA Linda Ulfa* Mohd. Din** Dahlan Ali*** ABSTRAK Tindak pidana korupsi yang terjadi tidak hanya dilakukan oleh satu orang, terkadang malah dilakukan oleh beberapa orang. Sehingga dalam proses penegakan hokum pidana sering dipergunakan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP yang lazim digunakan dalam suatu tindak pidana yang melibatkan lebih da…

KONSEPSI PIDANA HUDUD DALAM QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAY…

Aharis Mabrur

KONSEPSI PIDANA HUDUD DALAM QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT (Kajian Yuridis Komparatif dengan Konsepsi Pidana Hudud dalam Syariah Penal Code Order, 2013 Brunei Darussalam) Aharis Mabrur* Rusjdi Ali Muhammad** Mohd. Din*** ABSTRAK Secara konseptual, pidana hudud itu unik dan berbeda dibandingkan konsep hukum pidana manapun. Pemidanaannya tidak semata-mata atas adanya kerugian orang lain karena merupakan pelanggaran hak Tuhan. Pidananya dikenal berat, tertentu,…

EKSISTENSI PEMBERI GRATIFIKASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI TERKAIT ADANYA LAP…

Nur Mauliddar

EKSISTENSI PEMBERI GRATIFIKASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI TERKAIT ADANYA LAPORAN PENERIMA GRATIFIKASI Nurmauliddar* Mohd. Din** Yanis Rinaldi*** ABSTRAK Tindak Pidana Gratifikasi diatur dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun ketentuan ini hanya berlaku bagi penerima gratifikasi, sedangkan pemberi gratifikasi diatur dengan ketentuan Pasal 5. Sementara itu Pa…

HUBUNGAN BEBAN KERJA APOTEKER DENGAN PELAYANAN OBAT DI INSTALASI RAWAT JALAN …

Nanda mariani

Pelayanan apotek rawat jalan merupakan salah satu penentu citra institusi rumah sakit dimata masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan beban kerja (beban mental, beban psikologis dan beban waktu) dengan pelayanan obat pada apoteker di instalasi rawat jalan RSUDZA Banda Aceh menggunakan metode survei terhadap apoteker yang memenuhi kriteria (n=10). Hasil analisis univariat pada penelitian menunjukkan tingkat beban kerja apoteker sebagian besar berada pada kategori berat (6…

TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMERINTAH KOTA TERHADAP KELANCARAN LALU LINTAS JALAN RA…

TOMI

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas memerintahkan kepada daerah untuk membuat peraturan daerah terkait perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang bersifat umum di semua ruas jalan kota. Hingga saat ini tidak ada satupun aturan daerah yang mengatur mengenai pita penggaduh serta tanggung jawab pemerintah atas dampak kerugian yang ditimbulkan dari pita penggaduh tersebut. Tujuan penelitian ini…

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSINOMOR :46/PUU-VIII/2010 TENTA…

MUSLIADI

ABSTRAK MUSLIADI STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 2015 NOMOR :46/PUU-VIII/2010 TENTANG STATUS ANAK DILUAR NIKAH (iv, 52), pp., bibl., app. FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA ZULKIFLI ARIF, S.H Pasal 2 ayat (2) Undang¬-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menetapkan tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, di dalam Pasal 43 ayat (1) anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan…


    SERVICES DESK