Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PERSEPSI MASYARAKAT ACEH DALAM MEMPERTAHANKAN PEUSIJUEK (SUATU PENELITIAN DI …

Malikul Saleh

ABSTRAK Persepsi masyarakat Aceh dalam mempertahankan peusijuek merupakan suatu persoalan hukum adat yang diwariskan oleh para leluhur mereka. Persepsi y ang dimaksud berupa sikap dalam menjalankan kehidupan di dunia yang memiliki hubungan sakral, antara individu-individu yang menjadi suatu kelompok dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peusijuek dipersepsikan oleh masy arakat Aceh Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar dan perse…

  • FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

KEPASTIAN LEMBAGA HUKUM DALAM MELAKSANAKAN SANKSI REHABILITASI TERHADAP PENYA…

SAIFUL HADI

KEPASTIAN LEMBAGA HUKUM DALAM MELAKSANAKAN PENEGAKAN HUKUM REHABILITASI TENTANG NARKOTIKA DI PROVINSI ACEH Saiful Hadi* Eddy Purnama* Moh. Din*** ABSTRAK Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengamanahkan bahwa penyalahguna narkotika untuk direhabilitasi oleh pusat rehabilitasi, kewenangan rehabilitasi dimiliki oleh badan narkotika nasional melalui Perpres Nomor 23 Tahun 2010 Tentang BNN. Selanjutnya dengan PerkaBNN dibentuk Badan narkotika dilevel provinsi d…

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK…

Alyani Maulida

ABSTRAK ALYANI MAULIDA, IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM 2018 TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI TAKENGON Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala (v, 56)., pp., tabl., bibl., Tarmizi, S.H., M.Hum. Pasal (1) Angka 8 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang perlindungan saksi dan korban, perlindungan adalah segala daya upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk me…

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM KLAUSULA BAKU PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB TRANSAKSI…

Ade Soraya

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM KLAUSULA BAKU PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA Ade Soraya ) Dr. Sri Walny Rahayu, S.H., M.Hum ) Dr. Azhari, S.H., MCL., M.A. ) ABSTRAK Dalam penawaran produk barang dan/jasa secara transaksi elektronik diwajibkan kepada pelaku usaha menyediakan informasi lengkap, benar, dan jujur diatur oleh Pasal 9 UU ITE dengan mengacu syarat sahnya kontrak Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata. Namun dalam praktiknya, kedudukan pelaku usaha…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

TINJAUAN YURIDIS PEMBATASAN UPAYA HUKUM KASASI DALAM KASUS GUGATAN TERHADAP K…

Muhibuddin

TINJAUAN YURIDIS PEMBATASAN UPAYA HUKUM KASASI DALAM KASUS GUGATAN TERHADAP KEPUTUSAN KEPALA DAERAH Muhibuddin* Mahdi Syahbandir** M. Nur Rasyid*** ABSTRAK Kajian terhadap penerapan pada pasal 45A Ayat (2) huruf C undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung Khususnya berkenaan dengan Pembatasan Upaya Hukum terhadap Keputusan Pejabat Daerah yang berupa obyek Tata Usaha Negara apakah sudah sesuai dengan hukum yang berlaku merupakan obyek yang menarik dan penting. Tu…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

KAJIAN YURIDIS PERNIKAHAN MELALUI QADHI LIAR (STUDI PENELITIAN DI KABUPATEN A…

Ratna Juita

ABSTRAK Berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa setiap pernikahan harus dicatatkan dan harus menurut agama masing-masing. Dalam agama Islam pernikahan harus memenuhi syarat dan rukun nikah baru dikatakan sah. Salah satu rukun nikah ialah adanya wali yang sah yang berhak menikahkan. Pada praktiknya di Kabupaten Aceh Besar pernikahan ada yang melalui jasa qadhi liar yang tidak memiliki kewenangan untuk itu. Hal inilah yang menjadi permasalahan pokok dalam penelitia…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

FUNGSI HUKUM PROSEDURAL DALAM PENGISIAN JABATAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAK…

FHADILAH EKA PRATIWI

FUNGSI HUKUM PROSEDURAL DALAM PENGISIAN JABATAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (Suatu Studi terhadap Penggantian Setya Novanto dan Pemberhentian Fahri Hamzah) Fhadilah Eka Pratiwi Eddy Purnama Husni Jalil ABSTRAK Hukum prosedural pengisian jabatan pimpinan DPR diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dan Peraturan DPR No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib. Sesuai dengan asas legalitas, penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara hukum menghen…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

PENERAPAN SANKSI TINDAKAN TERHADAP ANAK PELAKU KEJAHATAN NARKOTIKA SEBAGAI UP…

Naungan Harahap

PENERAPAN SANKSI TINDAKAN TERHADAP ANAK PELAKU KEJAHATAN NARKOTIKA SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Penetapan Diversi Hakim Pengadilan Negeri Medan Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Narkotika) Naungan Harahap *) Mohammad Din**) Mujibussalim **) ABSTRAK Berdasarkan Pasal 82 UU SPPA, anak pelaku kejahatan dapat diberikan sanksi tindakan oleh hakim. Dalam penelitian ini, anak pelaku kejahatan narkotika didakwa oleh Penuntut Umum dengan pidana di atas 7 tahu…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

EKSISTENSI LEMBAGA KEJAKSAAN SEBAGAI PENGACARA NEGARA DALAM PENEGAKAN HUKUM D…

Agus Kelana Putra

EKSISTENSI LEMBAGA KEJAKSAAN SEBAGAI PENGACARA NEGARA DALAM PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA (Suatu Penelitian pada Kejaksaan Tinggi Aceh) Oleh : Agus Kelana Putra* Faisal A. Rani** Mahdi Syahbandir*** ABSTRAK Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ditentukan bahwa di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan ata…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

KEDUDUKAN BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL DALAM MENJALANKAN FUNGSI LEGISLASI

Marzuki

KEDUDUKAN BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL DALAM MENJALANKAN FUNGSI LEGISLASI Marzuki Husni 2 Mujibussalim ABSTRAK 1 3 Badan Pembinaan Hukum Nasional adalah Instansi pemerintah yang bertugas melakukan Pembinaan Sistem Hukum Nasional secara terpadu dan komprehensif sejak dari perencanaan sampai analisis dan evaluasi peraturan Perundang-undangan. Hasil dari program dan kegiatan BPHN diarahkan untuk mewujudkan tujuan pembangunan hukum nasional yang meliputi pembangunan …

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

    SERVICES DESK