SISTEM PENGELOLAAN ARSIP KANTOR KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ACEH
RITA ANDRIANI
- FAKULTAS EKONOMI BISNIS UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2018
- Baca Selengkapnya
Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM NOTARIS/PPAT ATAS PENGINGKARAN PIHAK YANG DIRUGIKAN…
MUYASSAR
PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM NOTARIS/PPAT ATAS PENGINGKARAN PIHAK YANG DIRUGIKAN TERHADAP AKTA JUAL BELI TANAH BERSERTIPIKAT HAK MILIK Muyassar? Dahlan? Suhaimi? Permasalahan penelitian yaitu akibat hukum bagi Notaris/PPAT atas pengingkaran pihak yang mengalami kerugian dengan adanya akta jual beli atas tanah hak milik yang sudah bersertifikat oleh Notaris/PPAT, tindakan hukum yang dapat ditempuh oleh pihak yang mengalami kerugian, dan konsekuensi yuridis penggunaan hak ingkar Not…
- Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2019
- Baca Selengkapnya
PERAN HAKIM SEBAGAI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI MAHKAMAH S…
Ilyas
PERAN HAKIM SEBAGAI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO Ilyas Syahrizal Abbas Iman Jauhari ABSTRAK Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan bahwa mediasi merupakan salah satu tahapan proses persidangan di pengadilan. Pelaksanaan mediasi wajib dilakukan dalam sebuah perkara yang layak dimediasi sebelum perkara tersebut dilanjutkan kepada proses pemeriksaan pokok perkara. Mediasi berfungs…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
INTEGRASI MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PADA MAHKAMAH SYAR…
Muzakkir Abubakar
Penyelesaian suatu sengketa dalam masyarakat dapat dilakukan melalui pengadilan sesuai dengan hukum acara perdata, namun prosesnya berlarut-larut dan membutuhkan biaya yang besar karena dimulai dari pengadilan tingkat pertama, banding sampai kasasi yang diakhiri dengan putusan hakim yang bersifat memutus. Sedangkan penyelesaian melalui mediasi, prosesnya cepat, biaya murah dan hasilnya bersifat win-win solution. Mahkamah Agung dengan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di penga…
- Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
- Baca Selengkapnya
GUGATAN CERAI PEREMPUAN KORBAN TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (SUATU PEN…
Martunis
GUGATAN CERAI PEREMPUAN KORBAN TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Suatu Penelitian di Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh) Martunis* Dahlan** Mahfud*** ABSTRAK Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) khususnya terhadap isteri terus muncul dan meningkat di berbagai wilayah Indonesia termasuk Aceh. Di Aceh, ekses dari kondisi ini mendorong tingginya angka gugatan cerai di Mahkamah Syar’iyah oleh isteri sebagai upaya keluar dari lingkaran kekerasan dengan persentase mencapai 83%. Per…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
- Baca Selengkapnya
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGAJUAN PRA PERADILAN DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNG…
Hendrika
Pasal 77 KUHAP memberikan kewenagan bagi terdakwa untu mengajukan permohonan praperadilan. Praperadilan dimaksud merupakan upaya hukum yang dapat digunakan oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka dengan mengajukan permohonan kepada hakim Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan terhadap tersangka. Berdasarkan ketentuan tersebut, terdakwa yang mengal…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
- Baca Selengkapnya
PELAKSANAAN PERKAWINAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DI BANDA ACEH DAN ACEH…
Muharrir
PELAKSANAAN PERKAWINAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DI BANDA ACEH DAN ACEH BESAR Muharrir Darmawan** M. Adli*** ABSTRAK Setiap manusia memiliki hak untuk memperoleh kebahagiaan dalam hidupnya. Berhak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang kondusif serta berhak untuk melangsungkan perkawinan dalam rangka melanjutkan keturunan. Namun dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara khusus persoalan perkawinan dengan kondisi penyandang…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
- Baca Selengkapnya
PENERAPAN ASAS IN DUBIO PRO NATURA DAN IN DUBIO PRO REO OLEH HAKIM PADA PUTUS…
WAHYU RISALDI
ABSTRAK Masalah kerusakan lingkungan hidup merupakan krisis lingkungan yang mengancam masa depan umat manusia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan pemerintah, pengusaha, dan seluruh unsur masyarakat wajib melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya diseb…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
- Baca Selengkapnya