Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
ANALISIS KETENTUAN PIDANA PORNOGRAFI DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM…
Said Firdaus Abbas
ANALYSIS OF THE PROVISIONS OF THE CRIMINAL LAW IN THE PERSPECTIVE OF PORNOGRAPHY AND THE POSITIVE CRIMINAL LAW OF ISLAM By Said Firdaus Abbas? Mohd. Din?? Imam Jauhari??? ABSTRACT In Islamic criminal law very closely related, that sanction in Islam that pornography is not yet clear the certainty of punishment for a criminal offence of pornography, since the Qur'an is not described directly the punishment of the perpetrators of criminal acts of pornography, just just explain…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
- Baca Selengkapnya
KAJIAN HUKUM JINAYAH TENTANG SANKSI TERHADAP ANAK PELAKU PELECEHAN SEKSUAL (S…
Muhammad Nur
ABSTRAK KAJIAN HUKUM JINAYAH TENTANG SANKSI TERHADAP ANAK PELAKU PELECEHAN SEKSUAL (Suatu Studi dari Perspektif Kebijakan HukumPidana) Ediwarman Muhammad Nur ** Eddy Purnama Dahlan Ali **** * *** Pasal 67 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah menentukan bahwa: Apabila anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas ) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah melakukan perbuatan jarimah, maka terhadap anak tersebut dapa…
- Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
- Baca Selengkapnya
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMBERI DAN PENERIMA SUAP DALAM PENGADAAN …
IBRAHIM
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMBERI DAN PENERIMA SUAP DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH (Studi Putusan Nomor 6/Pid.sus-TPK/2017/PN Bna) Ibrahim * Dahlan ** M. Gaussyah *** ABSTRAK Pengejawantahan kewajiban pemerintah untuk memajukan kesejahteraan umum adalah penyediaan prasarana dan fasilitas umum untuk mendukung aktivitas masyarakat. Untuk penyediaan prasarana dan fasilitas umum tersebut maka pemerintah harus melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa.…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
- Baca Selengkapnya
PELAKSANAAN ‘UQUBAT RESTITUSI TERHADAP KORBAN PERKOSAAN DALAM PUTUSAN NOMOR…
ELDA MAISY RAHMI
PELAKSANAAN ‘UQUBAT RESTITUSI TERHADAP KORBAN PERKOSAAN DALAM PUTUSAN NOMOR 7/JN/2018/MS.Jth BERDASARKAN QANUN ACEH NO 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT Elda MaisyRahmi Ali Abubakar Suhaimi ABSTRAK Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yaitu :“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 100 (seratus) kali, paling banyak 150 (seratus lima puluh) kali atau denda paling sedik…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
- Baca Selengkapnya
PENERAPAN PEMUFAKATAN JAHAT DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA
M. Agung Kurniawan
THE PRACTICE OF CONSPIRACY IN NARCOTICS CRIMINAL ACTS By M. Agung Kurniawan Mohd. Din M. Gaussyah ABSTRACT iii ?? ??? ? Conspiracy of evil/samenspanning is a crime to commit a crime, it can be said an agreed criminal offence, prepared or planned for this to happen. In the criminal code, the experiment and the evil conspiracy only punished more lightly than the punishment of the subject matter. But unlike the current on UUN punish punishment equal to staple o…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
- Baca Selengkapnya
KONFLIK ANTAR NEGARA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL (STUDI KASUS PENYADAPAN …
VERA YANTI ARTEGA
KONFLIK ANTAR NEGARA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL (Studi Kasus Penyadapan Australia terhadap Indonesia Tahun 2013) Vera Yanti Artega* Adwani** Sanusi Bintang*** ABSTRAK Berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Piagam Mahkamah Internasional, perjanjian internasional merupakan salah satu sumber hukum internasional. Hubungan internasional yang sudah terjalin tersebut pada suatu waktu juga bisa menimbulkan permasalahan, hal ini karena ada para pihak yang melakukan pelanggaran dan tindakan …
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
- Baca Selengkapnya
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
Zul Fajri
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA Zulfajri* Husni Jalil** Iskandar A. Gani*** ABSTRAK Sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia dilaksanakan dengan mekanisme berbeda mulai dari sistem penunjukan, pemilihan melalui mekanisme perwakilan, yaitu pemilihan yang dipilih oleh DPRD hingga pemilihan secara langsung. Perubahan tersebut menimbulkan pertanyaan bagaimanakah pemilihan kepala daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pasal 18ayat (4) Undang-Und…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
- Baca Selengkapnya
EFEKTIVITAS PEMENUHAN HAK BANTUAN HUKUM PRODEO PERKARA CERAI GUGAT PADA MAHKA…
Muhammad Salda
EFEKTIVITAS PEMENUHAN HAK BANTUAN HUKUM PRODEO PERKARA CERAI GUGAT PADA MAHKAMAH SYAR’IYAH BANDA ACEH Muhammad Salda1 Sanusi Bintang2 Teuku Muttaqin Mansur3 ABSTRAK Bantuan hukum merupakan salah satu sarana yang memfasilitasi setiap orang saat berhadapan dengan hukum sebagai pencari keadilan. Bantuan hukum juga mengisi aspek hak asasi manusia (HAM) terutama bagi lapisan masyarakat miskin rakyat Indonesia. Bantuan hukum merupakan bagian dari menjunjung tinggi HAM, negara menja…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
- Baca Selengkapnya
KEPASTIAN HUKUM QANUN ACEH NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG BENDERA DAN LAMBANG ACEH
ARABIYANI
KEPASTIAN HUKUM QANUN ACEH NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG BENDERA DAN LAMBANG ACEH Arabiyani Husni Eddy Purnama ABSTRAK UUD Tahun 1945 Pasal 18B ayat (1) memberikan pengakuan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Pengakuan ini memberi legitimasi terhadap Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh yang merupakan hasil kesepakatan Pemerintah Indonesia…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
- Baca Selengkapnya