Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
KEDUDUKAN PERATURAN DAERAH YANG DIBATALKAN OLEH MENTERI DALAM NEGERI SETELAH …
RAHMAT QADRI NASRUN
KEDUDUKAN PERATURAN DAERAH YANG DIBATALKAN OLEH KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 137/PUU-XIII/2015 Rahmat Qadri Nasrun Husni Efendi ABSTRAK Pada tahun 2016 Menteri Dalam Negeri membatalkan 3.143 Peraturan Daerah yang dinilai bermasalah dengan surat Keputusan Menteri. Pada tahun 2017 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan yang mencabut kewenangan Menteri Dalam Negeri untuk membatalkan peraturan daerah. Akan tetapi masih ada Pemerintah Dae…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
- Baca Selengkapnya
KEBERADAAN AHLI WARIS PENGGANTI DALAM SISTEM KEWARISAN MENURUT KOMPILASI HUKU…
Ilyas
Dalam Hukum Islam (syari’ah), tidak didapati ketentuan hukum tentang ahli waris pengganti baik dalam Al-Qur’an maupun Al-Hadits, bahkan istilah pun tidak ada. Di dalam Al-Qur’an dan Hadits hanya mengatur secara rigit mengenai siapa ahli waris dan bagian-bagian ahli waris zawil furudl. Istilah ahli waris pengganti ditemukan dalam ijtihad fuqaha yang disebut fikih. Fikih ini sifatnya dinamis karena fikih hasil nalar hukum (legal reasoning) dari para fuqaha. Pada masyarakat Aceh pada umumn…
- Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
- Baca Selengkapnya
KAJIAN TERHADAP KONSEPSI HAK UNTUK DIAM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA
WAN RENI RITANTI
KAJIAN TERHADAP KONSEPSI HAK UNTUK DIAM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA Wan Reni Ritanti1 Dahlan2 Adwani3 ABSTRAK Dasar hukum the right to remain silent atau hak diam tertuang pada pasal 11 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Pasal Pasal 14 Ayat (2) dan Pasal 14 Ayat (3) huruf g pada ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights). Di dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, sebagaimana termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
- Baca Selengkapnya
PENGATURAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN PENGUNGSI INTERNASIONA…
IDA TUTIA RAKHMI
PENGATURAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN PENGUNGSI INTERNASIONAL DI INDONESIA Ida Tutia Rakhmi Mujibussalim Mahfud *** ABSTRAK ** * Pasal 2 Konvensi 1951 yang berisi tentang kewajiban dari pengungsi yang harus ditaati ketika berada di suatu wilayah Negara, tetapi masalah pengungsi dan perpindahan penduduk di dalam maupun di luar negeri merupakan persoalan yang paling sulit dihadapi masyarakat dunia. Adanya pengungsi disebabkan oleh keadaan yang memburuk dalam ra…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
- Baca Selengkapnya
EKSEKUSI TERHADAP PUTUSAN HAKIM YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP DALAM PERK…
M. Syukri
EKSEKUSI TERHADAP PUTUSAN HAKIM YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP DALAM PERKARA FARAID DI MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO M. Syukri Azhari Iman Jauhari ABSTRAK Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa “pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan.” Akan tetapi dalam kenyataannya ada pihak yang menolak melaksanakan kewajibannya sebagaima…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
- Baca Selengkapnya
TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR (STNKB) (SUATU P…
Agung Kurniawan B
ABSTRAK Agung Kurniawan B, 2016 Adi Hermansyah, S.H., M.H Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 280 menjelaskan bahwa “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dijalan yang tidak dipasangi tanda nomor kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp.500.000, dalam kasus t…
- Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2016
- Baca Selengkapnya
IMPLEMENTASI HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA SANTET DI ACEH
Munawal Hadi
IMPLEMENTASI HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA SANTET DI ACEH Munawal Hadi1 Mohd. Din2 M. Gaussyah3 ABSTRAK Masyarakat Indonesia sangat kental dengan unsur-unsur adat budaya yang melibatkan sesuatu hal yang ghaib. Bahkan masih banyak yang percaya bahwa hal yang ghaib itu dapat membawa keuntungan bagi dirinya. Disinilah dari keuntungan para pihak yang tidak bertanggungjawab tersebut. Masalah tersebut erat kaitannya dengan masalah santet, sudah patut bahwa pembuktian san…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
- Baca Selengkapnya
PELIBATAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HU…
Muhammad Isa
PELIBATAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KANNWIL KEMENKUMHAM ACEH DALAM PEMBENTUKAN QANUN DI KABUPATEN ACEH BESAR Oleh : Muhammad Isa ?) Efendi ??) Suhaimi ???) ABSTRAK Peraturan perundang-undangan merupakan salah satu bagian penting dalam rangka pembangunan hukum nasional. Pembentukan/penyusunan undang-undang di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 98 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 m…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
- Baca Selengkapnya
PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN SEWA BELI KENDARAAN BERMOTOR PADA PERU…
MUHAMMAD MARAFWANSYAH
PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN SEWA BELI KENDARAAN BERMOTOR PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DI KOTA BANDA ACEH Muhammad Marafwansyah* Sanusi Bintang** Darmawan*** ABSTRAK Pasal 1 ayat (10) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyebutkan bahwa perjanjian baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/a…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
- Baca Selengkapnya