Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENERAPAN HUKUM TERHADAP PENJUAL MINUMAN TUAK YANG DIATUR DALAM QANUN NOMOR 6…

Ahmad Ari Sambo

ABSTRAK Ahmad Ari Sambo PENERAPAN HUKUM TERHADAP 2017 PENJUAL MINUMAN TUAK YANG DIATUR DALAM QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 62)pp, bibl, tabl. Dr.Mohd Din,SH.,M.H. Minuman tuak termasuk kedalam khamar, yang dimaksud khamar adalah minuman yang memabukkan dan/atau mengandung alkohol dengan kadar 2% atau lebih, Pasal 16 Setiap Orang yang dengan sengaja memproduksi, menyimpan/ menimbun, menjual atau memasuk…

DISPARITAS PENERAPAN HUKUMAN KODE ETIK PROFESI POLRI (KEPP) TERHADAP ANGGOTA …

HETY OTAVIA

ABSTRAK Hety Otavia, 2017 Mahfud, S.H., LL.M. Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur bahwa Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidakdengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat…

  • FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAJAR YANG TIDAK MEMILIKI SURAT IZIN MENGEMUDI DI …

HERNY OCTAVIANY

ABSTRAK Herny Octaviany, 2017 Tarmizi, S.H., M.Hum. Pasal 77 ayat (1) Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi dan apabila melanggar maka berdasarkan Pasal 281 UULLAJ dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00. Namun dalam kenyatannya masih terjadi kasus mengemudikan ken…

PENERAPAN MODEL KEKELUARGAAN DALAM PROSES PERADILAN TERHADAP ANAK YANG BERKON…

Ayu Novita Sari

ABSTRAK AYU NOVITA SARI 2017 PENERAPAN MODEL KEKELUARGAAN DALAM PROSES PERADILAN TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,64), pp.,tabl.,bibl (RIZALNIZARLI, SH., M.H.) Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di sebutkan, bahwa dalam menangani perkara anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, P…

PENILAIAN KEANDALAN BANGUNAN GEDUNG (STUDI KASUS : HOTEL MAHARA, TAKENGON - A…

SYUKRI INDRAWANSYAH

Hotel Mahara merupakan sarana dan prasarana penunjang pariwisata yang pertama kali berdiri di Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 1999. Hotel berlantai 3 ini menggunakan struktur rangka beton bertulang dan seiring dengan berjalannya waktu, daya layan gedung akan semakin menurun. Kondisi ini ditenggarai akan mempengaruhi kualitas dan kenyamanan pengguna. Tujuan dari penelitian ini untuk menilai keandalan bangunan hotel setelah berumur 20 tahun. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif. Da…

PENGARUH DANA DESA TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI ACEH

AFRIZAL, SE

ABSTRAK Undang-Undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahtaraan masyarakat. Setiap tahun Pemerintah Pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pengaruh dana desa terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh, Jenis…

PELAKSANAAN KEWAJIBAN HUKUM PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK MENEMPELKAN HASIL …

Deni Tambunan

Pasal 4 Huruf (a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati serta WaliKota dan Wakil WaliKota “Mengumumkan hasil perhitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya menggunakan lampiran model C1-KWK, dengan cara menempelkanya pada sarana pengumuman di Desa atau sebutan lain Kelurahan”. Namun kewajiban tersebut tidak dilakukanoleh Panitia Pemungutan …

IMPLEMENTASI PEMULIHAN PEREMPUAN KORBAN KONFLIK ACEH PASCA KONFLIK DITINJAU D…

MAYA PERMATASARI

MAYA PERMATASARI, 2017 ABSTRAK IMPLEMENTASI PEMULIHAN PEREMPUAN KORBAN KONFLIK ACEH PASCA KONFLIK DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala (v, 52) pp., bibl., app. Konflik Aceh yang terjadi selama 32 tahun mengakibatkan banyak penduduk sipil yang menjadi korban khususnya perempuan yang mengalami dampak luar biasa dari konflik tersebut, pasca konflik para perempuan korban konflik Aceh juga masih menemui masalah yaitu belum efektif…

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERUSAKAN YANG MENGAKIBATKAN TERGANGGUNYA FUNGSI JAL…

Hafas Novriansyah

ABSTRAK Hafas Novriansyah, 2017 Pasal 12 (1) jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan yang menyebutkan bahwa, “Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan dan atau ruang milik jalan”, “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dipidana dengan p…

ANALISIS KEMAMPUAN PENYELESAIAN SOAL KIMIA BERBASIS MAKROSKOPIK DAN SIMBOLIK …

Nurul Aulia

Kata kunci: makroskopik, simbolik, hukum dasar dan perhitungan kimia Telah dilakukan penelitian tentang analisis kemampuan penyelesaian soal kimia berbasis makroskopik dan simbolik pada materi hukum dasar dan perhitungan kimia di kelas X SMA Negeri 1 Indrapuri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemampuan siswa kelas X SMA Negeri 1 Indrapuri dalam menyelesaikan soal berbasis makroskopik dan simbolik pada materi hukum dasar dan perhitungan kimia. Jenis penelitian adalah penelitian de…

  • FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

    SERVICES DESK