Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN TANPA SURAT IZIN (SUATU PENELIT…

ANDRY SYAIFULLAH

ABSTRAK ANDRY SYAIFULLAH :PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN TANPA SURAT IZIN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe) 2021 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (VI, 55 ) pp, tbl, bibl Dr.Rizanizarli, S.H.,M.H. Pasal 93 (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, yaitu setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbender…

ANALISIS TERHADAP PENJATUHAN ‘UQUBAT CAMBUK DALAM PERKARA JARIMAH TA’ZIR …

MIFTAHUL AL AHYAR

ABSTRAK Miftahul Al Ahyar, 2021 ANALISIS TERHADAP PENJATUHAN ‘UQUBAT CAMBUK DALAM PERKARA JARIMAH TA’ZIR (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Siyah Kuala ( viii, 58 ), pp.,tabl.,bibl. Dr. Dahlan, S.H., M.H., M.kn Pasal 1 angka 17 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Qanun Jinayat) menyatakan ‘uqubat adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku jarimah. Dalam ra…

PENGEMBALIAN SISA TITIPAN DENDA PELANGGARAN LALU LINTAS YANG MENGGUNAKAN SARA…

Linda Safira

Dr. Dahlan,S.H.,M.Hum., Pasal 31 ayat (2) PP No. 80 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan dan Penindakan pelanggaran Lalu Lintas Angkutan Jalan menyatakan, “Dalam hal denda yang diputus pengadilan lebih kecil dari uang titipan untuk membayar denda yang dititipkan, jaksa selaku pelaksana putusan pengadilan memberitahukan kepada pelanggar melalui petugas penindak untuk mengambil sisa uang titipan denda setelah putusan pengadilan diterima”.Meskipun sud…

PENGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN TABUNG GAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (SUAT…

Maulina Is Sukma

ABSTRAK Maulina Is Sukma, 2020 Tarmizi, S.H., M.Hum. Pengulangan tindak pidana atau residivis diatur dalam pasal 486 hingga 488 KUHP. Residivis sendiri hanya merupakan istilah bagi seseorang yang telah melakukan tindak pidana baik itu tindak pidana yang sama dengan kejahatan sebelumnya maupun kejahatan yang lain yang telah dirumuskan dalam buku II KUHP. Namun dalam praktik di wilayah hukum pengadilan negeri Banda Aceh masih terdapat banyak anak yang melakukan pengulangan tindak pi…

TINDAK PIDANA PENELANTARAN DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA DISERTAI KEKERASAN YANG…

Shintia Melda Rahma D R

Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) menyebutkan bahwa “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)”. Dalam kenyataannya masih saja terjadinya tindak pidana penelantaran dalam lingkup rumah tangga disertai kekerasan yang d…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (SU…

MUHAMMAD ABRAAR

ABSTRAK MUHAMMAD ABRAAR, (2021) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SIGLI) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 56), pp., tabl., bibl. NURSITI, S.H., M.Hum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) secara konsisten. Perlindungan hukum terhadap korban…

TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN YANG DI…

CUT FIRNA SALSALIA

Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)” dan Pasal 80 ayat (3) menjelaskan dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, ma…

TINJAUAN HUKUM RELEASE AND DISCHARGE AGREEMENT DALAM PEMBAYARAN KOMPENSASI OL…

NIDA WAFIQAH

Sumber hukum nasional tentang hukum udara tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Udara. Dalam hukum internasional terdapat dalam Konvensi Montreal 1999 yang mengatur terkait tanggung jawab pengangkut terkait ganti kerugian. Namun, pada prakteknya timbul syarat penandatanganan Release and Discharge Agreement dalam pembayaran kompensasi kecelakaan pada korban seperti yang terjadi pada kasus …

PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PEMBUATAN A…

Putri Niasari

PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN YAYASAN (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI ACEH NOMOR: 95/Pdt/2019.PT.BNA) melawan hukum adalah karena YDBUL tidak memiiki legal standing dan identitas yang jelas dan pasti (eror in persona dan obcur libel).

  • Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2021
  • Baca Selengkapnya

SUATU TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN NOMINEE TERHADAP JUAL BELI TANAH WARGA NEGARA…

CUT REVIDA ZULFA ALIFIA

ABSTRAK Cut Revida Zulfa Alifia, 2021 DR. M. ADLI ABDULLAH, S.H., MCL. Pasal 33 ayat 1 dan 33 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dalam rangka mengatasi perkembangan dunia investasi di Indonesia, termasuk mengatur mengenai larangan nominee. Namun kenyataannya, di Pulau Sabang terdapat beberapa Warga Negara Asing yang membuka usaha di Gampong Iboih dengan menggunakan nama WNI yang didasarkan pada perjanjian nominee. Padahal, berdasarkan hukum yang …


    SERVICES DESK