Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (SUATU PENE…

DHIYA MAQDISA

Abstrak – Penelitian ini bertujuan menjelaskan faktor penghambat dalam pelaksanaan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Kota Banda Aceh agar diversi berhasil diterapkan dan apa yang didapatkan oleh anak yang berkonflik dengan hukum jika diversi berhasil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penghambat diversi pada Kepolisian Resort Banda Aceh adalah orang tua yang kurang rasa kepeduliaan, kurang kerja sama antar pihak y…

ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA PERBUATAN MELAWA…

ILHAM ZAHRI

Perkembangan bisnis di Indonesia menunjukkan adanya peningkatan kebutuhan akan pembiayaan guna mendukung perkembangan usahanya. Dalam hal ini bank memiliki kaitan yang sangat erat sehubungan pembiayaan dalam menunjang perkembangan dunia usaha menuju pada peningkatan ekonomi. Dalam prakteknya, kreditur dan debitur dalam melaksanakan perjanjian kredit dengan hak tanggungan banyak mengalami kendala dan permasalahan yang berujung pada pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan mulai …

PEMBENTUKAN HUKUM SECARA DEMOKRATIS (STUDI KONFIGURASI POLITIK DALAM PEMBENTU…

M.YASIR PUTRA UTAMA

PEMBENTUKAN HUKUM SECARA DEMOKRATIS (Studi Konfigurasi Politik Dalam Pembentukan Qanun Aceh) M. Yasir Putra Utama1 Faisal A. Rani2 Husni Jalil3 M. Saleh Sjafei4 ABSTRAK Pembentukan hukum daerah (legislasi Qanun) merupakan proses yang sangat kompleks dan membutuhkan waktu yang lama. Dalam tahapan pembahasan Qanun (peraturan daerah) telah ada aturan hukum yang mengatur, akan tetapi dalam tahapan- tahapan pembahasan rancangan qanun sampai masa pembentukan aturan hukum daerah, sanga…

LARANGAN PERKAWINAN SATU KAMPUNG DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DI KECAMATAN BUK…

Rina Damayanti

ABSTRAK Rina Damayanti.2020. Larangan Perkawinan Satu Kampung di Tinjau dari Hukum Positif di Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Syiah Kuala. Pembimbing: 1) Drs. M. Nasir Basyah, M.Si 2). Erna Hayati, SH. M.hum Kata Kunci : Larangan Perkawinan, Satu Kampung, danHukum Positif Penelitian ini berjudul : “ Larangan Perkawinan Satu Kampung Ditinjau Dari Hukum Posit…

ANALISIS KEBIJAKAN GUBERNUR ACEH TERHADAP PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSAN…

ADE IRWANSYAH

ABSTRAK Gubernur Aceh menetapkan Pergub Aceh No 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat. Pergub tersebut merupakan penjabaran dari Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Salah satu pasal didalamnya mengatur tempat pelaksanaan hukuman cambuk dari lokasi sangat terbuka, dialihkan ke lembaga pemasyarakatan (lapas). Pergub Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat dibentuk sebagai aturan pelaksana dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Qanun serta sebagai petunjuk teknis p…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAAN DALAM RUMAH TANGG…

ANGGI THERESIA

Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan aturan hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga yang menjelaskan sanksi-sanksi bagi yang melanggar atau melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Namun pada kenyataannya masih ada orang yang melakukan pelanggaran hukum dalam rumah tangga, banyak kasus KDRT yang terjadi di Indonesia khususnya Di Banda Aceh yang mana pelakunya merupakan …

PENEGAKAN HUKUM BAGI PENGGUNAAN RUANG MILIK JALAN UNTUK TEMPAT BERJUALAN OLEH…

IKRAM FAJAR MAULANA

ABSTRAK IKRAM FAJAR MAULANA : PENEGAKAN HUKUM BAGI PENGGUNAAN RUANG MILIK JALAN UNTUK TEMPAT BERJUALAN OLEH PELAKU USAHA (Suatu Penelitian Terhadap Kegiatan Usaha Perabotan di Kota Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 64) pp.,tabl.,bibl. Ria Fitri, S.H, M.Hum. Pasal 16 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat menyatakan bahwa “Setiap o…

PERLINDUNGAN NASABAH BANK DARI ANCAMAN PENGELABUAN DIGITAL ATAS PENGGUNAAN IN…

SRI ANDRIAN

PERLINDUNGAN NASABAH BANK DARI ANCAMAN PENGELABUAN DIGITAL ATAS PENGGUNAAN INTERNET BANKING DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN Undang-Undnag Perlindungan Konsumen dan Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang masih berlaku di Indonesia ditentukan tentang adanya akibat hukum batal demi hukum bagi bank yang mengalihkan seluruh tanggung jawabnya Disarankan kepada Pemerintah agar dapat membentuk peraturan PerundangUndangan yang mengatur secara khusus terkait …

PERANAN ORGANISASI BANTUAN HUKUM DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP PERKA…

EVA ROSSANA DEWI

ABSTRAK EVA ROSSANA DEWI, PERANAN ORGANISASI BANTUAN HUKUM 2015 DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP PERKARA PERDATA BAGI ORANG MISKIN (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh) (iv,65).,pp., tabl., bibl., app. (Muzakkir Abubakar, S.H., S.U.) Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tenta…

TINDAK PIDANA BERJUALAN ROKOK DI AREA KAWASAN TANPA ROKOK (SUATU PENELITIAN D…

IZLALAN TANZIHAN

Pasal 16 ayat (2) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Qanun KTR) menyebutkan bahwa “Setiap orang yang meperjualbelikan rokok ditempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dipidana kurungan paling lama 5 (lima) hari dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”. Meskipun aturan sudah ada, dalam kenyataan masih ditemukan pelanggaran terhadap …


    SERVICES DESK