Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP STATUS DAN KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK DARI PERKAWINAN…

MUHIBBUN AMIR SYAH

ABSTRAK MUHIBBUN AMIR SYAH, 2021 TINJAUAN YURIDIS TERHADAP STATUS DAN KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK DARI PERKAWINAN SIRI DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh (viii, 67) pp, bibl. (Syamsul Bahri, S.HI., M.A.) Perkawinan merupakan sarana untuk memperoleh keturunan yang selanjutnya menjadi sebagai ahli waris yang mendapatkan warisan. Warisan adalah hak yang diperoleh seorang anak, namun dengan adanya peristiwa perkawinan siri, seorang anak yang dilahir…

KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM PENANGGULANGAN PEMBALAKAN LIAR DI ACEH

IRWAN SAPUTRA

Pembalakan liar merupakan kejahatan yang memiliki dampak luar biasa terhadap lingkungan dan mengancam kelangsungan kehidupan sosial bermasyarakat. UU Nomor 18 Tahun 2013 menekankan agar penanggulangan terhadap pembalakan liar dilakukan dengan sanksi hukum yang efektif serta penegakan hukum optimal agar. Aceh adalah provinsi yang memiliki angka kerusakan hutan cukup tinggi, merujuk pada SK/MenLHK No.103/Men-LHK-II/2015 luas kawasan hutan Aceh mencapai 3.557.928 hektar, angka itu terus menyusut…

PENYELESAIAN SENGKETA ADAT TERHADAP KESALAHAN PENERAPAN SANKSI ADAT OLEH PAGE…

SAYED MUHAMMAD FAKHRAN

PENYELESAIAN SENGKETA ADAT TERHADAP KESALAHAN PENERAPAN SANKSI ADAT OLEH PAGEU GAMPONG (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh) Sayed Muhammad Fakran , Teuku Muttaqin Mansur , M. Adli ABSTRAK Berdasarkan Pasal 18 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Istiadat yang menyatakan bahwa, 1). Putusan peradilan Adat bersifat damai dan mengikat, 2). Putusan peradilan adat mengacu pada musyawarah untuk mufakat.…

TINDAK PIDANA MAKAR DENGAN MAKSUD MEMISAHKAN SEBAGIAN WILAYAH NEGARA (SUATU P…

RAHMAT MAULANA

Berdasarkan Pasal 106 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun. Meski telah diatur tentang perbuatan dan sanksi pidananya, tetapi masih ditemukan kasus tindak pidana makar yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sigli. Tujuan penulisan skri…

TINDAK PIDANA PENADAHAN KENDARAAN BECAK BERMOTOR (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH…

ASHABULYAMIN

Ketentuan mengenai sanksi pidana penadahan diatur dalam Pasal 480 KUHP yang berbunyi: “Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah: barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperol…

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGATURAN PENCEMARAN LAUT KARENA LIMBAH PLASTIK DA…

YULIA ANNISA

ABSTRAK YULIA ANNISA TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGATURAN PENCEMARAN LAUT KARENA LIMBAH PLASTIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM LAUT INTERNASIONAL (UNCLOS 1982 ) DAN KONVENSI STOCKHOLM 2021 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (VI, 61), pp, bibl (Dr. Mujibussalim, S.H., M. Hum. ) Indonesia merupakan negara yang merdeka yang memiliki kedaulatan penuh terhadap perlindungan pencemaran yang terjadi di wilayah yurisdiksinya, Indonesia juga memiliki tanggung-jawab untuk menjamin seg…

PERBARENGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (SUATU PENELITIAN DI WI…

FITRIA RAMADHANI LUBIS

ABSTRAK Fitria Ramadhani Lubis, 2021 PERBARENGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Pengadilan Negeri Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 58), pp., bibl. Ainal Hadi , S.H., M.Hum. Perbarengan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan diatur dalam pasal 363 KUHP Jo pasal 65 ayat (1) KUHP. Surat Putusan pemidanaan diatur dalam pasal 197 KUHAP. Hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan pidana per…

WANPRESTASI DALAM AKAD MURABAHAH BARANG FURNITURE (PERABOT) PADA PRIORITAS GR…

NAMIRA NOVIA

Salah satu lembaga pembiayaan nonbank yaitu Prioritas Group yang menerapkan prinsip syariah dengan akad jual-beli murabahah. Berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Dalam pelaksanaannya Prioritas Group dan debitur bersepakat dalam akad jual beli murabahah, namun terdapat banyak debitur yang …

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERKENAL IPHONE DAN SAMSUNG ATAS PENJUALAN…

ZULKARNAIN

Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa “Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis”. Pengaturan tersebut belum konkrit dan holistik mengatur tentang perlindungan hukum terhadap Merek terkenal seperti smartphone iPhone dan Samsung. “Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan perlindungan hukum t…

TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL (SUATU PENELITIAN DI WILA…

SHERLY ANANDA PUTRI

ABSTRAK SHERLY ANANDA PUTRI 2021 TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,67), pp., bibl. (Dr. Ida Keumala Jeumpa, S.H., M.H.) Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik melarang setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan …


    SERVICES DESK