Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

TINDAK PIDANA PENCURIAN BARANG-BARANG RUMAH TANGGA(SUATU PENELITIAN DI WILAYA…

DHIAS REZEKY

Pasal 363 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan pasal pencurian dengan pemberatan apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) KUHP yaitu pencurian ternak, pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara atau bahaya perang. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahny…

TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (SUATU PEN…

Mohd.farhan

Abstrak - Pasal 363 KUHP dijelaskan mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang menyebutkan bahwa diancam dengan pidana pencurian paling lama tujuh tahun terhadap pencurian ternak, pencurian pada waktu ada kebakaran, gunung meletus, gempa, banjir, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang, pencurian yang dilakukan pada waktu malam, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan pencurian yang dilakukan dengan cara merusak, memotong, menggunakan perintah palsu at…

TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA S…

AUFA USRINA

ABSTRAK Aufa Usrina, 2019 Nurhafifah, S.H., M.Hum Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang yang terjadi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen merupakan delik yang ancaman pidananya diperberat karena ada unsur keadaan yang memberatkan yang diatur dalam Pasal 365 ayat (3) jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Meskipun sanksi yang diteratpan re…

PEMIDANAAN DENGAN PEMBERATAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAA…

M. RIFKY ADI PRADANA

ABSTRAK M. Rifky Adi Pradana (2023) PEMIDANAAN DENGAN PEMBERATAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Medan) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii, 59) pp.,bibl.,tabl,app Dr. Dahlan, S.H., M.Hum. Berdasarkan Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), orang yang melakukan pencurian dengan pemberatan diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Hal ini tak lain karena se…

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH NOMOR 25/PDT.G/2010/PN.BNA T…

FITRIANI

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menegaskan bahwa “semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”. Dalam praktiknya, prinsip ini dilanggar dalam putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 25/Pdt.G/2010/PN.Bna, pemilik tanah mempertahankan hak milik tanpa mempertimbangkan hak akses jalan masyarakat sekitar. Tujuan penulisan studi kasus ini untuk menjelaskan dasar pertimbangan majelis hakim pada putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomo…

TANGGUNG JAWAB BAND LOKAL UNTUK PEMBAYARAN ROYALTI TERHADAP PENCIPTA LAGU DAN…

ZAYYAN JABRAH

Royalti dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait yang diterima oleh Pencipta atau pemilik Hak Terkait. Akan tetapi, di kota Banda Aceh masih ditemukan pihak Band Lokal yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayarkan royalti kepada pencipta lagu dan/atau musik. Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan pelaksanaan tanggung jawab Band Lokal dalam membayarkan roya…

ANALISIS HUKUM TENTANG PENGUBAHAN ARANSEMEN LAGU INDONESIA RAYA BERDASARKAN P…

CICI PURWASIH

ABSTRAK Cici Purwasih, 2019 Pasal 43 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memang mengenal tentang pembatasan dalam penyebaran lagu, seperti Lagu Kebangsaan Negara Republik Indonesia dengan syarat tetap bersifat original. Namun, di saat teknologi semakin canggih membuat pelaku ekonomi kreatif bersaing dalam membuat konten, sehingga menjadikan lagu Indonesia Raya yang hakikatnya sebagai lagu kebangsaan untuk mendapatkan keuntungan sepihak dengan mengubah aransemen lagu terse…

DAMPAK HUKUM TERHADAP PEMUTUSAN SEPIHAK KERJASAMA BAGI HASIL PADA TOKO SWALAY…

ARINI AMALIA HUSNA

Dalam Pasal Pasal 1313 KUH Perdata disebutkan bahwa "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Dalam Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdata disebutkan bahwa “suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain sepakat dua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”. Namun dalam praktiknya, perjanjian tidak selalu berjalan dengan lancar seperti pada kasus pemutus…

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE (SUATU PENELITIAN DI …

RAMZA MUNFAJARI

ABSTRAK Ramza Munfajari, 2024 PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 61), pp., tabl., bibl. Mahfud, S.H., LL.M. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 27 ayat 2 menyebutkan bahwa: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa…

PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM PADA TIND…

Multazam S

Pasal 3 huruf n Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak untuk memperoleh pendidikan. Namun, pada kenyataannya penyelenggaraan pendidikan di LPKS belum optimal terhadap anak yang berkonflik dengan hukum selama menjalani proses penyidikan. Tujuan penulisan skripsi ini adalah menjelaskan pemenuhan hak pendidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tindak pidana pencurian dengan pembera…


    SERVICES DESK