Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN TERKAIT SENGKETA PERDATA YANG BERKEKU…

PRAMUDIYANTI SARAGIH

Eksekusi merupakan tahap akhir dalam proses penyelesaian sengketa yang bertujuan merealisasikan amar putusan. Pasal 196 HIR dan Pasal 207 RBg memuat ketentuan mengenai pelaksanaan eksekusi terhadap putusan yang tidak dipenuhi secara sukarela oleh pihak yang kalah. Keberhasilan suatu putusan tidak hanya ditentukan oleh proses pemeriksaan perkara, tetapi juga oleh pelaksanaan eksekusinya. Berbagai hambatan yang muncul dalam pelaksanaan eksekusi sering kali mengakibatkan tertundanya pemenuhan ha…

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA ANTARA PENGUSAHA DENGAN KARYAWAN PADA USAHA KAFE…

KHAURA NABILA

Dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a Undang-Undang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa perjanjian kerja dibuat atas dasar kesepakatan kedua belah pihak dan oleh karena itu harus dipatuhi oleh kedua belah pihak sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata, akan tetapi dalam praktiknya pelaksanaan perjanjian kerja sering tidak berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesepakatan sehingga menimbulkan pelanggaran terhadap hak masing-masing pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan me…

PELAKSANAAN HUKUM WARIS ISLAM TERHADAP AHLI WARIS PENGGANTI DZAWIL ARHAM DALA…

MULIA AKBAR

Hukum waris Islam merupakan bagian penting dari hukum keluarga Islam yang mengatur perpindahan hak dan kewajiban atas harta peninggalan seseorang kepada ahli warisnya. Dalam praktiknya, pembagian warisan sering menimbulkan persoalan, khususnya terkait kedudukan ahli waris pengganti dari golongan dzawil arham pada pewarisan garis keturunan derajat ketiga. Permasalahan ini juga terjadi di Kabupaten Aceh Besar, mengingat adanya perbedaan pandangan antara fiqh klasik, Kompilasi Hukum Islam (KHI),…

POLITIK HUKUM DALAM KONSTRUKSI MODEL PEMBINAAN TERPIDANA JINAYAT DI ACEH

Amrullah

ABSTRAK Pemberlakuan hukum pidana Islam di Aceh melalui Qanun Aceh No. 12 tahun 2025 tentang perubahan Qanun No. 06 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menciptakan dualisme sistem hukum pidana khususnya di Provinsi Aceh dan belum diikuti oleh dualisme institusional pada fase eksekusi pasca putusan hakim mahkamah. Secara normatif, Pasal 23 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat jo. Pasal 13 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang pelaksanaan Hukum Acara Jinayat seca…

  • Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2026
  • Baca Selengkapnya

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DALAM TRANSAKS…

Cahya Mauliddia

Pelindungan data pribadi merupakan hak yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Setiap penggunaan dan pengungkapan data pribadi wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan persetujuan pemilik data. Namun, dalam praktik transaksi pinjaman online masih sering terjadi penyalahgunaan data pribadi oleh penyelenggara maupun pihak yang melakukan penagihan, sehingga menimbulkan kerugian dan pelanggaran terhadap hak privasi masyarakat. Penelitian …

VIKTIMISASI PADA TINDAK PIDANA PENIPUAN (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM P…

MUHAMMAD RAUSYAN FIKRA

Penipuan merupakan perbuatan pidana yang memiliki sanksi apabila seseorang melakukan perbuatan tersebut. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan normatif melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pindana (KUHP), akan tetapi tindak pidana penipuan faktanya masih kerap terjadi. Meningkatnya tindak pidana penipuan turut berdampak pada melonjakkmeningkatkan korban yang ditimbulkan (viktimisasi). Viktimisasi dalam konteks ini merupakan proses terjadi penderitaan atau kerugian materil pada harta korban aki…

PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS PADA SUB BIDANG ADMINISTRASI HUKUM UMUM DI KANTOR W…

Amirah Sakinah

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM NOTARIS/PPAT TERHADAP PEMALSUAN TANDA TANGAN DALAM A…

A Ryo Khemal Akbar

Pertanggungjawaban Hukum Notaris/PPAT terhadap Pemalsuan Tanda Tangan dalam Akta Autentik A Ryo Khemal Akbar Rizanizarli 1 Yanis Rinaldi 2 ABSTRAK 3 Akta autentik seharusnya menjamin kepastian hukum, perlindungan para pihak, dan kepercayaan publik karena dibuat melalui prosedur penghadapan, pembacaan, persetujuan, serta penandatanganan sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Kitab UndangUndang Hukum Pidana Pasal 263, 2…

  • Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2026
  • Baca Selengkapnya

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA PEREDARAN KOSMETIK TANPA IZIN ED…

Rachmi Martiya

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA PEREDARAN KOSMETIK TANPA IZIN EDAR (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen) ABSTRAK Rachmi Martiya ⃰ Ida Keumala Jeumpa ⃰ ⃰ Sulaiman ⃰ ⃰ ⃰ Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur bahwa sediaan farmasi, termasuk kosmetik yang diedarkan wajib memenuhi standar keamanan, mutu dan persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam praktiknya di wi…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN BERAS OPLOSAN (SUATU PENELITIAN DI KABUP…

MUHAMMAD AL BAIHAKI

Pasal 8 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mengatur larangan bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi, penjualan barang dan/atau jasa tersebut. Dalam prakteknya ternyata terdapat kasus pelaku usaha yang menjual beras oplosan di Kabupaten Pidie, hal ini sangat bertentangan dengan pasal diatas karena pelaku usah…


    SERVICES DESK