Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN YANG DILAKUKAN ANAK SECARA DIVERSI (S…

WAN SABRINA SALSABILLA

Berdasarkan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 menyatakan Barang siapa yang secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dipidana dengan ancaman penjara paling lama lima tahun enam bulan. Ancaman pidana tersebut dapat diperberat apabila perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat dengan pidana maksimal sembilan tahun atau mengakibatkan kematian dengan pidana maksima…

TINDAK PIDANA PENIPUAN MENGGUNAKAN CEK/BILYET KOSONG (SUATU PENELITIAN DI WIL…

Aswangga Thariq Al Aziz

Tindak pidana penipuan dengan menggunakan cek atau bilyet giro kosong sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana berdasarkan Pasal 378 KUHP. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis empiris di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab utama terjadinya tindak pidana tersebut adalah adanya niat jahat pelaku untuk menguntungkan diri sendiri dengan menerbitkan cek tanpa dukungan dana yang cukup, yang diperkuat oleh tekanan ekonomi, penyalahg…

PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TANPA HAK MEMBAWA SENJATA API …

Dava Algifhari

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 menyatakan Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup…

PENERAPAN DIVERSI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA Y…

RONI SUSANTA

ABSTRAK Kekosongan hukum dalam penyelesaian tindak pidana tanpa korban (tindak pidana penyalahgunaan Narkotika) yang dilakukan oleh Anak dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak maupun di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun dalam praktek…

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DIKALANGAN PE…

Lilis Sahyana

Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) Tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Tindak pidana ini kenyataannya selalu meningk…

TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA SEBAGAI …

INTAN RAMADHANI

Ketentuan mengenai sanksi pidana penyalahgunaan narkotika diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika yang berbunyi: “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau pidana denda paling banyak delapan miliar rupiah. Dan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika yang mengatur tentang pengaturan pengenaan sanksi bagi pelaku tindak pidana narkotika de…

IMPLEMENTASI BIMBINGAN PRANIKAH DALAM MEMPERSIAPKAN PERNIKAHAN TERHADAP CALON…

Sophia Humaira

Implementasi bimbingan pranikah dalam mempersiapkan pernikahan terhadap calon pasangan suami istri ditetapkan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, menyatakan bahwa calon pengantin yang telah mendaftarkan kehendak nikah wajib mengikuti bimbingan pranikah. Namun dalam pelaksanaannya bimbingan pranikah belum berjalan secara optimal sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan terdapat hambatan dalam proses pelaksan…

PEMBERIAN JASA HUKUM SECARA CUMA-CUMA OLEH NOTARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM POS…

Beddrisa Dhalilla Larasati

ABSTRAK Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris mewajibkan notaris memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu sebagai perwujudan fungsi sosial jabatan notaris. Namun, ketentuan tersebut belum mengatur secara jelas bentuk, ruang lingkup, dan batasan pelaksanaannya sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan ruang lingkup kewajiban tersebut, mengkaji makna dan kedudukannya b…

POLITIK HUKUM FORMULASI 'UQUBAT RESTITUSI KORBAN PERKOSAAN DALAM QANUN HUKUM …

Syarifah Rahmatillah

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat secara normatif telah mengakui hak restitusi bagi korban perkosaan. Namun, terdapat diskoneksi paradigmatik antara law in books dengan law in action, di mana pemenuhan hak pemulihan korban kerap terabaikan dalam praktik peradilan. Permasalahan utama penelitian ini adalah lemahnya formulasi politik hukum dalam Pasal 51 ayat (1) Qanun Jinayat 2014 yang memposisikan restitusi sebagai ‘uqubat tambahan fakultatif melalui diksi dapat serta berga…

  • Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2026
  • Baca Selengkapnya

PELAKSANAAN SERTIFIKASI HALAL PRODUK MIE ACEH DI KOTA BANDA ACEH

T. Aldyan Saputra

Perlindungan konsumen terkait kehalalan produk menjadi isu krusial, terutama di Provinsi Aceh yang menjalankan syariat Islam. Salah satu sektor yang masih menghadapi tantangan adalah produksi mie Aceh di Kota Banda Aceh. Meskipun bahan-bahannya halal, praktik pengolahan yang kurang higienis berpotensi merusak kehalalan produk. Sesuai Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal, pelaku usaha wajib mengajukan sertifikasi halal untuk setiap produk yang dipasarkan. …


    SERVICES DESK