Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HAK MILIK ATAS TANAH BAGI WARGA NEGARA INDONESIA DA…

Siti Mirilda Putri

ABSTRAK Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 memberikan kewenangan kepada negara dalam hal pengelolaan sumber daya alam dengan merumuskan segala pengaturan (regelendaad), kebijakan (beleid), pengurusan (bestuurdaad), pengelolaan (beheersdaad) dan pengawasan (toezichthoudendaad) terhadap perolehan hak milik atas tanah kepada perseorangan. Dalam Pasal 21 ayat (1) UUPA Juncto Pasal 21 ayat (2) UUPA didapati adanya pembatasan hak milik atas tanah terhadap orang asing sehingga terdapat perbedaan perlakua…

KONSEKUENSI HUKUM JUAL BELI TANAH HAK MILIK ADAT YANG BELUM BERSERTIFIKAT DI …

Nanda Elsa Safirah

KONSEKUENSI HUKUM JUAL BELI TANAH HAK MILIK ADAT YANG BELUM BERSERTIFIKAT DI GAMPONG LAMDINGIN Nanda Elsa Safirah  Sulaiman ** Mazwar *** ABSTRAK Indonesia menjamin kepastian hukum atas tanah melalui sistem pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentan Pendaftaran Tanah. Pendaftaran tanah menjadi syarat penting untuk memperoleh perlindungan hukum a…

PENGATURAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH BERDASARKAN JUAL BELI DALAM SISTEM …

Siti Rahmah

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, menganalisis dan merumuskan pengaturan peralihan hak milik atas tanah melalui jual beli serta jabatan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) sebagai pejabat yang berwenang membuat akta peralihan hak atas tanah yang memberikan kepastian hukum. Pertanyaan yang sering muncul, mengapa masyarakat masih melakukan praktik jual beli tanah di bawah tangan yang kurang mendapatkan jaminan kepastian hukum. Pertanyaan lain yang sering muncul, jika akta PPAT diakui sebag…

  • Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2023
  • Baca Selengkapnya

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK MILIK ATAS TANAH DALAM PENGADAAN TAN…

RAHMAT FARHAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK MILIK _ ATAS TANAH DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM Rahmat Farhan1, Suhaimi2, Teuku Muttaqin Mansur3 ABSTRAK Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Negara Republik Indonesia telah memberikan landasan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besamya untuk kemakmuran rakyat. Dasar hukum pengadaan tanah untuk kepentingan umum …

PENGGUNAAN AKTA KUASA MENJUAL SEBAGAI JAMINAN PELUNASAN UTANG DALAM PERALIHAN…

Rosa Lianda Islami

PENGGUNAAN AKTA KUASA MENJUAL SEBAGAI JAMINAN PELUNASAN UTANG DALAM PERALIHAN KEPEMILIKAN HAK MILIK ATAS TANAH Rosa Lianda Islami* Dahlan ** Suhaimi *** ABSTRAK Kuasa adalah pernyataan dengan mana seseorang memberikan wewenang kepada orang atau badan hukum lain untuk dan atas namanya melakukan perbuatan hukum. Praktiknya pemberian kuasa berdasarkan akta kuasa menjual yang dibuat notaris tidak berjalan sesuai peraturan perundang-undangan, akibatnya akta kuasa menjual yang digunakan …

STATUS TANAH YANG DIPEROLEH OLEH BADAN HUKUM MELALUI JUAL BELI TANAH MILIK AD…

T. Eru Fadhillah

STATUS TANAH YANG DIPEROLEH OLEH BADAN HUKUM MELALUI JUAL BELI TANAH MILIK ADAT DI HADAPAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) T. Eru Fadhillah? Ilyas Ismail** Yanis Rinaldi*** ABSTRAK Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria melarang setiap adanya peralihan Hak dengan status hak milik atau milik adat kepada selain dari subjek hukum pada Pasal 21 UUPA dan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang penunjukan badan-ba…

BERALIHNYA HAK MILIK ATAS GADAI TELPON SELULER DARI PEMILIK KEPADA PENERIMA G…

Hasmi Yusuf

ABSTRAK HASMI YUSUF, BERALIHNYA HAK MILIK GADAI TELPON SELULER DARI PEMILIK KEPADA PENERIMA GADAI(Suatu Penelitian di Kecamatan Suka Makmur Aceh BesarFakultas Hukum Universitas Syiah Kuala) (vi, 62).pp.bibl (EKA KURNIASARI, S.H.,M.H., LLM) Penerima gadai atau kreditur tidak diperkenankan untuk memiliki atau menjadi pemilik atas benda yang digadaikan seperti yang diatur dalam Pasal 1154 KUH perdata yang menyatakan bahwa: apabila siberutang atau sipemberi gadai tidak memenuhi kewajib…

PENERTIBAN TERHADAP HAK MILIK ATAS TANAH YANG TERINDIKASI TERLANTAR DI KOTA B…

Herawati

Pasal 27 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria, yang dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menegaskan bahwa hak milik hapus bila tanahnya jatuh kepada negara, antara lain karena diterlantarkan. Dalam hal hak milik atas tanah diterlantarkan terhitung 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya hak milik, menurut Pasal 6 ayat (1) PP No. 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, hak milik tersebut diidentifikasi dan diteliti…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

KEPEMILIKAN TANAH HAK MILIK YANG DIKUASAI BERSAMA WARGA NEGARA INDONESIA (WNI…

Nurlaila

KEPEMILIKAN TANAH HAK MILIK YANG DIKUASAI BERSAMA WARGA NEGARA INDONESIA (WNI) DAN WARGA NEGARA ASING (WNA) YANG DIPEROLEH BERDASARKAN WARISAN Nurlaila? Ilyas?? Mahdi Syahbandir ??? ABSTRAK Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 menyatakan bahwa orang asing yang sudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga negara indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakun…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

    SERVICES DESK