HUBUNGAN KOMITMEN DENGAN KEPUASAN KERJA PEGAWAI KANTOR GUBERNUR NANGGROE ACEH…
ABSTRAK
Secara teoritis komitmen mempunyai keterkaitan dengan kepuasan kerja seorang karyawan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang signifikan antara komitmen dengan kepuasan kerja pegawai Kantor Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam. Responden penelitian adalah sebanyak 75 orang pegawai yang diambil secara proporsional dari lima biro pada instansi tersebut Pengumpulan data dilakukan dengan mengedarkan kuesioner yang berisi pernyataan-pernyataan yang bcrhu…
TINGKAT KUALITAS LAYANAN PUBLIK KANTOR GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM
Kualitas layanan yang diberikan oleh instansi pemerintah ditentukan oleh ada atau tidaknya perbedaan antara tingkat kepentingan dengan kenyataan yang dirasakan oleh penerima layanan sehubungan dengan layanan jasa tersebut.
Penelitian ini bertujuan untuk melihat kualitas layanan Kantor Gubenur Provinsi Nasional Nanggroe Aceh Darussalam. Responden penelitian adalah sebanyak 100 orang wajib pajak yang dipilih secara acak. Variabel yang digunakan adalah lima dimensi kualitas l…
KEBIJAKAN GUBERNUR ACEH TENTANG PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) NOMOR 49 TAHUN 20…
Peraturan Gubernur (pergub) No. 49 Tahun 2016 tentang Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif disahkan oleh Gubenur Aceh bapak Dr. H. Zaini Abdullah dengan pemberian cuti melahirkan selama 6 bulan bagi para pegawai negeri sipil (PNS), tenaga honorer/kontrak perempuan. Namun yang terjadi penerapan implementasi qanun ini tidak berjalan maksimal hanya satu orang saja yang mengikuti sesuai ketentuan pergub tersebut. Tujuan penelitian untuk mengetahui proses implementasi pergub No. 49 Tahun 2016 te…
ANALISIS KEBIJAKAN GUBERNUR ACEH TERHADAP PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSAN…
ABSTRAK
Gubernur Aceh menetapkan Pergub Aceh No 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat. Pergub tersebut merupakan penjabaran dari Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Salah satu pasal didalamnya mengatur tempat pelaksanaan hukuman cambuk dari lokasi sangat terbuka, dialihkan ke lembaga pemasyarakatan (lapas). Pergub Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat dibentuk sebagai aturan pelaksana dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Qanun serta sebagai petunjuk teknis p…
MEKANISME MUTASI PEJABAT STRUKTURAL YANG DILAKUKAN OLEH GUBERNUR ACEH
ABSTRAK
M ZAHRUL MUBARAQ, MEKANISME MUTASI PEJABAT
STRUKTURAL YANG DILAKUKAKN OLEH
GUBERNUR ACEH
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
2017 (vii, 65), pp., bibl.
(Prof. Dr. Husni. S.H, M.Hum )
Berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pilkada Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil
Bupati, Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan pergantian pejabat 6
(enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir
mas…
PENDIDIKAN ACEH MASA GUBERNUR PROF. DR. H. SYAMSUDDIN MAHMUD (1993-2000)
ABSTRAK
Afriyansyah. 2017. Pendidikan Aceh Masa Gubernur Prof. Dr. H. Syamsuddin Mahmud,1993-2000. Skripsi, Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Syiah Kuala. Pembimbing:
(1) Drs. Mawardi, M.Hum.,M.A. (2) Nurasiah, S.Pd., M.Pd
Kata kunci: Pendidikan Aceh, Syamsuddin Mahmud.
Penelitian yang berjudul pendidikan Aceh masa Gubernur Prof. Dr. H.Syamsuddin Mahmud, 1993-2000 bertujuan untuk mengetahui kondisi pendidikan di A…
- FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR OLEH KOMISI…
ABSTRAK
NOOR SIDDIQ, PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR OLEH KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH (Studi Pada Pilkada Serentak tahun 2017)
2017 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v, 58), pp., tbl., bibl.
(Zainal Abidin, S.H.,M.Si)
Komisi Independen Pemilihan Aceh, yang selanjutnya disingkat dengan KIP merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diberi wewenang oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh untuk menyelenggarak…
