Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
EFISIENSI HAK UJI MATERIIL MAHKAMAH AGUNG DALAM PENGUJIAN PERATURAN DAERAH
AULIA RAHMAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam menghapus kewenangan Menteri Dalam Negeri dan Gubernur dalam membatalkan Peraturan Daerah, efisiensi Mahkamah Agung dalam proses hak uji materiil terhadap Peraturan Daerah di Indonesia, dan bentuk ideal dalam proses pengujian suatu Peraturan Daerah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak lahirnya putusan MK No.137/PUU-XIII/2015 dan Putusan No.56/PUU-XIV/2016 tentang pembatalan Perda Provinsi, Perd…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2021
- Baca Selengkapnya
MEKANISME MUTASI PEJABAT STRUKTURAL YANG DILAKUKAN OLEH GUBERNUR ACEH
Muhammad Zahrul Mubaraq
ABSTRAK M ZAHRUL MUBARAQ, MEKANISME MUTASI PEJABAT STRUKTURAL YANG DILAKUKAKN OLEH GUBERNUR ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala 2017 (vii, 65), pp., bibl. (Prof. Dr. Husni. S.H, M.Hum ) Berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan pergantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir mas…
- Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
PENDIDIKAN ACEH MASA GUBERNUR PROF. DR. H. SYAMSUDDIN MAHMUD (1993-2000)
Afriyansyah
ABSTRAK Afriyansyah. 2017. Pendidikan Aceh Masa Gubernur Prof. Dr. H. Syamsuddin Mahmud,1993-2000. Skripsi, Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Syiah Kuala. Pembimbing: (1) Drs. Mawardi, M.Hum.,M.A. (2) Nurasiah, S.Pd., M.Pd Kata kunci: Pendidikan Aceh, Syamsuddin Mahmud. Penelitian yang berjudul pendidikan Aceh masa Gubernur Prof. Dr. H.Syamsuddin Mahmud, 1993-2000 bertujuan untuk mengetahui kondisi pendidikan di A…
- FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR OLEH KOMISI…
Noor Siddiq
ABSTRAK NOOR SIDDIQ, PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR OLEH KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH (Studi Pada Pilkada Serentak tahun 2017) 2017 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 58), pp., tbl., bibl. (Zainal Abidin, S.H.,M.Si) Komisi Independen Pemilihan Aceh, yang selanjutnya disingkat dengan KIP merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diberi wewenang oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh untuk menyelenggarak…
- Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
IMPLEMENTASI STRUKTUR DAN KEDUDUKAN KELOMPOK KERJA PADA UNIT LAYANAN PENGADAA…
Cut Yulia Rizky
* ** IMPLEMENTASI STRUKTUR DAN KEDUDUKAN KELOMPOK KERJA PADA UNIT LAYANAN PENGADAAN ACEH Cut Yulia Rizky Eddy Purnama Mujibussalim ABSTRAK vi * ** *** Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya bahwa dalam Pasal 17 ayat Tujuan penelitian untuk mengetahui implementasi struktur dan kedudukan kelompok kerja pada unit layanan pengadaan Aceh sudah sesuai dengan Perpres No 54 tahun 2010 berserta perubahannya, untuk mengetahui konse…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
Zul Fajri
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA Zulfajri* Husni Jalil** Iskandar A. Gani*** ABSTRAK Sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia dilaksanakan dengan mekanisme berbeda mulai dari sistem penunjukan, pemilihan melalui mekanisme perwakilan, yaitu pemilihan yang dipilih oleh DPRD hingga pemilihan secara langsung. Perubahan tersebut menimbulkan pertanyaan bagaimanakah pemilihan kepala daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pasal 18ayat (4) Undang-Und…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
- Baca Selengkapnya
KEWENANGAN GUBERNUR ACEH DALAM PENGGANTIAN PEJABAT ESELON II SETELAH PEMILIHA…
SADRUN PINIM
KEWENANGAN GUBERNUR ACEH DALAM PENGGANTIAN PEJABAT ESELON II SETELAH PEMILIHAN KEPALA DAERAH Sadrun Pinim Husni Jalil 1 Yanis Rinaldi 2 ABSTRAK 3 Aceh salah satu daerah provinsi yang diberikan status otonomi khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentangPemerintahan Aceh. Muatan yang diatur Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 adalah kewenangan Gubernur Aceh dalam penggantian pejabat eselon II. Dalam penggantian pejabat eselon II telah sesuai d…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
- Baca Selengkapnya
KEWENANGAN GUBERNUR DALAM MUTASI JABATAN ESELON II DI LINGKUNGAN PEMERINTAH ACEH
Mufdar Alianur
KEWENANGAN GUBERNUR DALAM MUTASI JABATAN ESELON II DI LINGKUNGAN PEMERINTAH ACEH Mudfar Alianur Faisal A Rani Eddy Purnama ABSTRAK Pasal 71 ayat (2) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang yang mana gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan walikota atau wakil walikota…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya