Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENYELESAIAN SENGKETA HAREUTA SEHAREUKAT YANG DIJUAL SECARA SEPIHAK MELALUI P…

Nurul Hikmah

Konsep aturan hareuta sehareukat di Aceh sama dengan di dalam Pasal 36 (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, maka hareuta sehareukat, suami atau istri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak. Pada kenyataannya di dalam masyarakat kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh terdapat kasus sengketa hareuta sehareukat yang dijual secara sepihak tanpa bertindak atas perjanjian kedua belah pihak. Di dalam masyarakat Aceh…

GAMBARAN PENGETAHUAN TENTANG OSTEOPOROSIS PADA WANITA PREMENOPAUSE DI GAM…

Yuli Trisnawati

Banyak wanita merasa khawatir dalam menghadapi menopouse terutama yang mendekati usia lansia. Prevalensi wanita yang menderita osteoporosis di Indonesia pada golongan umur 50-59 tahun mencapai 62%. Pengetahuan khusus sangat diperlukan dalam mencegah osteoporosis. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran pengetahuan tentang osteoporosis pada wanita premenopause di Gampong Lambaro Skep Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh Tahun 2012. Desain …

PENYELESAIAN SENGKETA BATAS TANAH MELALUI PERADILAN ADAT GAMPONG (SUATU PENEL…

Haikal Alkahfi

Sistem hukum adat timbul dikarenakan adanya hukum yang tidak tertulis yang hidup dan diakui oleh masyarakat. Hukum adat selama ini hanya mengenal satu prosedur dalam hal penuntutan baik pidana maupun perdata. Berkenaan dengan penyelesaian hukum secara adat sebagaimana termuat dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Pasal 13 ayat (2) diataranya; menyelesaikan perselisihan batas tanah antar warga dan perselisihan tentang hak milik. Tujuan penulisan ini untuk menjelaskan pelaksanaan penyelesaian…

KONFLIK PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DENGAN MASYARAKAT GAMPONG PANDE TERHADAP P…

TUANKU M FAUZAN

Konflik Pemerintah Kota Banda Aceh dengan masyarakat gampong pande di landaskan adanya pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah karena pambangunan tersebut berada pada lokasi cagar budaya, hal ini telah melanggar Undang-undang No. 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, pembangunan ini di bangun berdasarkan kebijakan kementrian PUPR yang melimpahkan kepada Kota Banda Aceh, penolakan terjadi pada tahun 2017 diakibatkan oleh pembangunan IPAL yang berada di atas cagar budaya dan Ruang…

OPTIMALISASI BADAN USAHA MILIK GAMPONG DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI GAMP…

PUTRI SARAH

ABSTRAK Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Pasal 2 ayat (1) Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan pelayanan umum yang dikelola oleh Desa atau kerja sama antar Desa. Kemudian dalam Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong menyebutkan sala…

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM PENGELOLAAN DANA GAMPO…

Juli Safrina

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM PENGELOLAAN DANA GAMPONG OLEH KEUCHIK (Suatu Penelitian di Kabupaten Aceh Jaya) Juli Safrina* Mahdi** Mahfud*** ABSTRAK Penyalahgunaan wewenang kechik Gampong dalam pengelolaan alokasi dana Gampong yang di klasifikasikan sebagai tindak pidana korupsi yaitu apabila perbuatannya terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nommor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undan…

PENERAPAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLA…

Tengku Farhan Ristanury

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa di beberapa gampong di kecamatan Krueng Barona jaya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan situasi sosial dalam penelitian ini terdiri dari duabelas informan yang terbagi dalam empat posisi dalam tiga gampong. Penelitian ini dapat dianalisis dengan menyusun data yang telah diperoleh dan mengelompokkannya ke dalam beberapa kategori, mem…

KEANEKARAGAMAN JENIS MANGROVE DI KAWASAN EKOWISATA MANGROVE GAMPONG BARO SAYE…

ZAKIATUL MUNA

Ekowisata hutan mangrove di Aceh Jaya sudah dikembangkan sejak tahun 2017 hingga saat ini masih dikembangkan dengan luas mencapai sekitar 300 hektar. Pengembangan Kawasan ekowisata juga dilakukan dengan meningkatkan koleksi tanaman mangrove secara bertahap. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis mangrove yang terdapat di Kawasan Ekowisata Mangrove Aceh Jaya dan untuk mengetahui indeks keanekaragaman jenis mangrove yang terdapat di Kawasan Ekowisata Mangrove Aceh Jaya. …

EKSISTENSI TUGAS DAN FUNGSI TUHA LAPAN DI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN …

Aditya Gunawan

Pemerintah menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat berdasarkan Pasal 18B Ayat (2) UUD Tahun 1945. Provinsi Aceh merupakan daerah istimewa dan khusus yang memiliki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang mengatur tatanan penyelenggaraan pemerintahan termasuk di dalamnya mengatur lembaga adat yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembag…

STRATEGI KOPING KELUARGA YANG TINGGAL DI DAERAH PESISIR DALAM PERSIAPAN MENGH…

Ratna Dewi

Bencana alam memiliki efek yang sangat besar terhadap individu, keluarga dan komunitas. Alue Naga merupakan salah satu Gampong terparah terkena dampak Tsunami Aceh tahun 2004 dan menyebabkan timbulnya permasalahan yang dapat mengancam kondisi psikologis keluarga yang tinggal di daerah pesisir. Dalam menghadapi masalah tersebut, keluarga harus mampu menggunakan cara untuk mengatasinya sesuai dengan situasi masalah yang dikenal…


    SERVICES DESK