Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

FUNGSI LEMBAGA PERADILAN ADAT GAMPONG DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA

AIRI SAFRIJAL

ABSTRAK FUNGSI LEMBAGA PERADILAN ADAT GAMPONG DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA Airi Safrijal Faisal Alvi Syahrin Yanis Rinaldi Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia,yang diatur dalam undang-undang”. UUD …

  • Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2023
  • Baca Selengkapnya

KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM PEMBANGUNAN KESEHATAN GAMPONG (SUA…

Firman Ilmi

FIRMAN ILMI, 2017 ABSTRAK KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM PEMBANGUNAN KESEHATAN GAMPONG (Suatu Kajian Tentang Program Model Gampong Sehat di Gampong Neusu Aceh) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala (xvi, 73), pp., bibl., app. (Dr. Dahlan, SH,. M.Hum,. M.Kn) Kota Banda Aceh sebagai Ibukota Provinsi Aceh dengan menciptakan model Kota Madani ciri dari kota madani adalah warganya terjamin secara pendidikan dan kesehatan sehingga segala kebut…

PENYELESAIAN SENGKETA HAREUTA SEHAREUKAT YANG DIJUAL SECARA SEPIHAK MELALUI P…

Nurul Hikmah

Konsep aturan hareuta sehareukat di Aceh sama dengan di dalam Pasal 36 (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, maka hareuta sehareukat, suami atau istri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak. Pada kenyataannya di dalam masyarakat kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh terdapat kasus sengketa hareuta sehareukat yang dijual secara sepihak tanpa bertindak atas perjanjian kedua belah pihak. Di dalam masyarakat Aceh…

GAMBARAN PENGETAHUAN TENTANG OSTEOPOROSIS PADA WANITA PREMENOPAUSE DI GAM…

Yuli Trisnawati

Banyak wanita merasa khawatir dalam menghadapi menopouse terutama yang mendekati usia lansia. Prevalensi wanita yang menderita osteoporosis di Indonesia pada golongan umur 50-59 tahun mencapai 62%. Pengetahuan khusus sangat diperlukan dalam mencegah osteoporosis. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran pengetahuan tentang osteoporosis pada wanita premenopause di Gampong Lambaro Skep Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh Tahun 2012. Desain …

PENYELESAIAN SENGKETA BATAS TANAH MELALUI PERADILAN ADAT GAMPONG (SUATU PENEL…

Haikal Alkahfi

Sistem hukum adat timbul dikarenakan adanya hukum yang tidak tertulis yang hidup dan diakui oleh masyarakat. Hukum adat selama ini hanya mengenal satu prosedur dalam hal penuntutan baik pidana maupun perdata. Berkenaan dengan penyelesaian hukum secara adat sebagaimana termuat dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Pasal 13 ayat (2) diataranya; menyelesaikan perselisihan batas tanah antar warga dan perselisihan tentang hak milik. Tujuan penulisan ini untuk menjelaskan pelaksanaan penyelesaian…

KONFLIK PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DENGAN MASYARAKAT GAMPONG PANDE TERHADAP P…

TUANKU M FAUZAN

Konflik Pemerintah Kota Banda Aceh dengan masyarakat gampong pande di landaskan adanya pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah karena pambangunan tersebut berada pada lokasi cagar budaya, hal ini telah melanggar Undang-undang No. 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, pembangunan ini di bangun berdasarkan kebijakan kementrian PUPR yang melimpahkan kepada Kota Banda Aceh, penolakan terjadi pada tahun 2017 diakibatkan oleh pembangunan IPAL yang berada di atas cagar budaya dan Ruang…

OPTIMALISASI BADAN USAHA MILIK GAMPONG DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI GAMP…

PUTRI SARAH

ABSTRAK Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Pasal 2 ayat (1) Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan pelayanan umum yang dikelola oleh Desa atau kerja sama antar Desa. Kemudian dalam Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong menyebutkan sala…

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM PENGELOLAAN DANA GAMPO…

Juli Safrina

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM PENGELOLAAN DANA GAMPONG OLEH KEUCHIK (Suatu Penelitian di Kabupaten Aceh Jaya) Juli Safrina* Mahdi** Mahfud*** ABSTRAK Penyalahgunaan wewenang kechik Gampong dalam pengelolaan alokasi dana Gampong yang di klasifikasikan sebagai tindak pidana korupsi yaitu apabila perbuatannya terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nommor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undan…

PENERAPAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLA…

Tengku Farhan Ristanury

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa di beberapa gampong di kecamatan Krueng Barona jaya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan situasi sosial dalam penelitian ini terdiri dari duabelas informan yang terbagi dalam empat posisi dalam tiga gampong. Penelitian ini dapat dianalisis dengan menyusun data yang telah diperoleh dan mengelompokkannya ke dalam beberapa kategori, mem…

KEANEKARAGAMAN JENIS MANGROVE DI KAWASAN EKOWISATA MANGROVE GAMPONG BARO SAYE…

ZAKIATUL MUNA

Ekowisata hutan mangrove di Aceh Jaya sudah dikembangkan sejak tahun 2017 hingga saat ini masih dikembangkan dengan luas mencapai sekitar 300 hektar. Pengembangan Kawasan ekowisata juga dilakukan dengan meningkatkan koleksi tanaman mangrove secara bertahap. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis mangrove yang terdapat di Kawasan Ekowisata Mangrove Aceh Jaya dan untuk mengetahui indeks keanekaragaman jenis mangrove yang terdapat di Kawasan Ekowisata Mangrove Aceh Jaya. …


    SERVICES DESK