EVALUASI PELAYANAN PUBLIK DALAM PEMBUATAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DI…
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Gayo Lues mencatat sebanyak 70.938
warga Gayo Lues wajib KTP, 332 belum melakukan perekaman E-KTP. Sementara
jumlah penduduk sudah melakukan perekaman dan memiliki E-KTP sebanyak
70.606 penduduk yang sudah berumur 17 tahun keatas. Hal tersebut
mengidentifikasikan bahwa implementasi pelayanan E-KTP di DISDUKCAPIL
Kabupaten Gayo Lues masih memiliki permasalahan ataupun kendala dalam
pencapaian target yang telah ditentukan oleh pemerintah. Pene…
TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA MELALUI MEK…
E-Purchasing dengan sistem katalog elektronik diatur dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor. 16 Tahun 2018 serta Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog. Secara normatif peraturan ini telah mengatur tatacara dan mekanisme e-katalog yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha namun dalam pelaksanaannya…
PENGARUH KEPERCAYAAN PELANGGAN DAN KOMITMEN PELANGGAN TERHADAP NIAT BELI PELA…
ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan untuk meneliti pengaruh kepercayaan pelanggan dan komitmen pelanggan yang dipersepsikan konsumen terhadap niat beli pada Produk Elektronik di Banda Aceh. Responden dalam penelitian adalah konsumen akhir produk elektronik di Banda Aceh yang diambil secara acak sebanyak berjurmlah 100 responden (corvinienee sampling). Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Berdasarkan hasil regresi ditemukan kepercayaan dan komi…
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PRAKTIK “DARK PATTERN” TERHADAP TRA…
Pasal 4 huruf c UUPK memberikan hak kepada konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur dan Pasal 7 huruf a UUPK juga mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Dalam praktiknya pelaku usaha seringkali menggunakan praktik dark pattern, seperti menyembunyikan informasi mengenai biaya atau langganan otomatis, sehingga konsumen tidak menyadari konsekuensi dari pilihannya dan akhirnya dirugikan secara finansial maupun emosional.
Tujuan penulisan sk…
PENERAPAN METODE ECONOMIC ORDER QUANTITY (EOQ) UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI B…
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui penerapan metode Economic Order Quantity (EO) untuk meningkatkan efesiensi biaya pada suatu perusahaan. Adapun yang menjadi obijek dadarn penelitian ini yaitu Toko Sumatera Elektronik Banda Aceh Agar penelitian lebih terarah dan tepatsasaran, maka penelitian al.an dibatasi oleh laporan persediaan untuk ta.hun 2009, Hasil penelitian menunjukkan hahrwa dengan penerapan metode Economic Order Quantity (EOQ)…
TINDAK PIDANA MENYEBARKAN BERITA BOHONG DAN MENYESATKAN YANG MERUGIKAN KONSUM…
Pasal 28 ayat (1) Jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE menyatakan bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat
(1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Namun kenyataannya, tindak pidana tersebut tetap terjadi dan terdapa…
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI ME…
Tindak pidana pencemaran nama baiik melalui elekteronik diatur dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum. Di era digital sekarang, tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik masih terus…
