PERLINDUNGAN PELAKU USAHA TERHADAP KERUGIAN AKIBAT PENGEMBALIAN BARANG OLEH K…
Pasal 6 huruf a dan huruf b Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat UUPK) menjamin hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan atas barang yang telah diserahkan dan hak untuk menerima perlindungan hukum terhadap tindakan konsumen yang beritikad tidak baik, dan Pasal 5 huruf b UUPK mewajibkan konsumen untuk beritikad baik dalam setiap transaksi termasuk dalam proses pengembalian barang. Namun, dalam pelaksanaannya pe…
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KERUGIAN TRANSAKSI RNMETERAI ELEKTRONIK (SUATU…
Perkembangan teknologi digital mendorong transformasi sistem administrasi
dan legalitas dokumen, termasuk pemberlakuan meterai elektronik (e-meterai) yang
diperkenalkan untuk meningkatkan efisiensi dalam pengesahan dokumen
elektronik yang membentuk hubungan hukum perdata antara masyarakat selaku
konsumen dengan distributor resmi selaku penjual e-meterai. Dalam praktiknya,
penjualan e-meterai oleh distributor resmi mengalami sejumlah kendala dalam
proses distribusi kepada konsumen.…
PERLINDUNGAN HAK CIPTA BUKU ELEKTRONIK PADA PERPUSTAKAAN DIGITAL DI INDONESIA
Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 te ntang Hak Cipta (UUHC) melindungi buku dan ciptaan adaptasi termasuk buku elektronik. Upaya digitalisasi koleksi buku perpustakaan termasuk ke dalam kegiatan pengelolaan koleksi dan/atau penyelenggaraan layanan. Pada kenyataannya, UUHC belum memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran hak cipta buku elektronik pada perpustakaan digital, sehingga masih terjadi bentuk pelanggaran seperti pengunggahan buku elektronik tanpa izin pencipta dan…
EVALUASI PELAYANAN PUBLIK DALAM PEMBUATAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DI…
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Gayo Lues mencatat sebanyak 70.938
warga Gayo Lues wajib KTP, 332 belum melakukan perekaman E-KTP. Sementara
jumlah penduduk sudah melakukan perekaman dan memiliki E-KTP sebanyak
70.606 penduduk yang sudah berumur 17 tahun keatas. Hal tersebut
mengidentifikasikan bahwa implementasi pelayanan E-KTP di DISDUKCAPIL
Kabupaten Gayo Lues masih memiliki permasalahan ataupun kendala dalam
pencapaian target yang telah ditentukan oleh pemerintah. Pene…
TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA MELALUI MEK…
E-Purchasing dengan sistem katalog elektronik diatur dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor. 16 Tahun 2018 serta Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog. Secara normatif peraturan ini telah mengatur tatacara dan mekanisme e-katalog yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha namun dalam pelaksanaannya…
PENGARUH KEPERCAYAAN PELANGGAN DAN KOMITMEN PELANGGAN TERHADAP NIAT BELI PELA…
ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan untuk meneliti pengaruh kepercayaan pelanggan dan komitmen pelanggan yang dipersepsikan konsumen terhadap niat beli pada Produk Elektronik di Banda Aceh. Responden dalam penelitian adalah konsumen akhir produk elektronik di Banda Aceh yang diambil secara acak sebanyak berjurmlah 100 responden (corvinienee sampling). Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Berdasarkan hasil regresi ditemukan kepercayaan dan komi…
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PRAKTIK “DARK PATTERN” TERHADAP TRA…
Pasal 4 huruf c UUPK memberikan hak kepada konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur dan Pasal 7 huruf a UUPK juga mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Dalam praktiknya pelaku usaha seringkali menggunakan praktik dark pattern, seperti menyembunyikan informasi mengenai biaya atau langganan otomatis, sehingga konsumen tidak menyadari konsekuensi dari pilihannya dan akhirnya dirugikan secara finansial maupun emosional.
Tujuan penulisan sk…
