Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN BERSAMA-SAMA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK ME…

Kevint Putra Marza

Anak yang berkonflik dengan hukum berhak memperoleh perlindungan melalui mekanisme diversi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) diversi wajib diupayakan pada setiap tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Diversi be…

PENYELESAIAN PERKARA JARIMAH IKHTILATH YANG DILAKUKAN OLEH ANAK SECARA DIVERS…

NURUL KIRAMAH ZAINI

ABSTRAK NURUL KIRAMAH ZAINI, PENYELESAIAN PERKARA JARIMAH 2015 IKHTILATH YANG DILAKUKAN OLEH ANAK SECARA DIVERSI (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,56) pp,,bibl,,tbl Dr. Rizanizarli, S.H.,M.H. Pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah ikhtilath, diancam dengan ‘Uqubat cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali …

PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI WILAYAH HUKUM…

Novi Wulandari

Penyelesaian perkara anak di Indonesia memerlukan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau yang disebut dengan UUSPPA. Diversi sebagai sarana penal untuk mencapai perdamaian dan mencegah pengulangan tindak pidana. Pembatasan diversi hanya untuk tindak pidana dengan ancaman pidana dibawah tujuh tahun dan bukan pengulangan tindak pidana sebagimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) USPPA menimbulkan persoalan ya…

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN YANG DILAKUKAN ANAK SECARA DIVERSI (S…

WAN SABRINA SALSABILLA

Berdasarkan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 menyatakan Barang siapa yang secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dipidana dengan ancaman penjara paling lama lima tahun enam bulan. Ancaman pidana tersebut dapat diperberat apabila perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat dengan pidana maksimal sembilan tahun atau mengakibatkan kematian dengan pidana maksima…

PENERAPAN DIVERSI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA Y…

RONI SUSANTA

ABSTRAK Kekosongan hukum dalam penyelesaian tindak pidana tanpa korban (tindak pidana penyalahgunaan Narkotika) yang dilakukan oleh Anak dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak maupun di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun dalam praktek…

ANALISIS DIVERSIFIKASI EKSPOR, NILAI TUKAR RIIL, DAN ARUS MODAL ASING TERHADA…

SHERLI TRI LESTARI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh diversifikasi ekspor, nilai tukar riil, dan FDI terhadap pertumbuhan ekonomi di Uni Eropa dari tahun 2000-2024 dengan menggunakan metode Panel Autoregressive Distributed Lag (ARDL). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam jangka pendek diversifikasi ekspor dan nilai tukar riil tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan FDI berpengaruh positif dan signifikan. Di samping itu, dalam jangka panjang variabel d…

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DIVERSIFIKASI SUMBER PENDAPATAN RUMA…

HAIKAL FALAQI

Kabupaten Aceh Besar, khususnya Kecamatan Indrapuri, merupakan sentra produksi padi yang berkontribusi besar terhadap pasokan beras di Provinsi Aceh. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, luas panen dan produksi padi di wilayah ini mengalami penurunan signifikan. Data BPS Aceh Besar (2024) menunjukkan bahwa luas panen di Indrapuri menurun dari 5.595 hektar pada 2020 menjadi 4.052 hektar pada 2023, sehingga berdampak pada penurunan total produksi. Tren penurunan luas panen dan produksi padi di…

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI LINGKUNGA…

PUTRI BALKIS

Penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di lingkungan sekolah melalui proses diversi merupakan suatu kewajiban yang diberikan kepada setiap anak berhadapan dengan hukum. Hal tersebut secara tegas tercantum dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun. Meskipun demikian…

PELAKSANAAN DIVERSI BERBASIS RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK …

M. Aca Hasryansyah Putra

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan restorative justice. Salah satu implementasi restorative justice di Kepolisian Resor Kota Banda Aceh pada Pasal 362 KUHP. Namun dalam penerapan Diversi berbasis restorative justice masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya di Kepolisan Resor Kota Banda Aceh. Tujuan Penelitian skripsi ini ialah untuk menjelaskan pener…

PENERAPAN DIVERSI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN …

Deski Rajuni

PENERAPAN DIVERSI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Banda Aceh) Deski Rajuni Mohd Din** Zainal Abidin*** ABSTRAK Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, menyebutkan bahwa penyidik wajib mengedepankan penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif, …


    SERVICES DESK