ANALISIS INDIKASI MORAL HAZARD DALAM PENYALURAN DANA PIHAK KETIGA (STUDI KOMP…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis indikasi moral hazard dalam penyaluran dana pihak ketiga pada perbankan konvensional dan perbankan syariah. Jenis penelitian yang digunakan adalah pengujian hipotesis. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perbankan konvensional dan perbankan syariah yang terdaftar di Bank Indonesia tahun 2010-2012. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling.
Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dar…
TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA ANCAMAN KEKERASAN OLEH DEBITUR KE…
ABSTRAK
DR. Dahlan Ali., S.H., M.Hum.
Kasus ancaman kekerasan yang diterima oleh kolektor sudah merupakan hal yang lazim. Pasal 335 ayat 1 telah disebutkan bahwa barang siapa dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan perbuatan lain ataupun ancaman dengan perbuatan tidak menyenangka…
ANALISIS PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 200…
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa pinjaman daerah Pemerintah Kota Banda Aceh dari tahun 2007-2012. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Dengan menggunakan metode dokumentasi dan observasi laporan keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh.
Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari website dan Kantor Pemerintah kota Banda Aceh. Penelitian ini hanya menghitung batas pinjaman maksimum Pemerintah Kota Banda A…
PENGARUH DANA PIHAK KETIGA (DPK), CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR), DAN RETURN ON…
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Return On Assets (ROA) terhadap pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah tahun 2008-2012 baik secara bersama-sama maupun secara parsial. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kausal. Metode sampling yang digunakan adalah purposive sampling, yakni sampel yang digunakan dari populasi berdasarkan kriteria tertentu.
Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sek…
TUGAS BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) DALAM PEMBIMBINGAN TERHADAP ANAK YANG BERK…
ABSTRAK
NURPITA SARI, TUGAS BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS)
2014 DALAM PEMBIMBINGAN TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (Suatu Penelitian di Balai Pemasyarakatan Klas II Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v,62 ) pp.,tabl.,bibl
Mahfud, S.H.,L.L.M.
Balai Pemasyarakatan (BAPAS) adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan kemasyarakatan. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tugas pembimbing kemasyarakatan tercantum dalam pasal 2 ayat 1…
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS YANG TERAMPAS KEMERDEKAANN…
ABSTRAK
Wan Reni Ritanti,
2014 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS YANG TERAMPAS KEMERDEKAANNYA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA
(vi, 55), pp., bibl., app.
Ainal Hadi, S.H.,M.Hum.
Adanya kasus yang menyebabkan terampasnya kemerdekaan penyandang disabilitas di luar negerimendorong lembaga PBB yakni UNODC dan lembaga non pemerintahan Law Reform Trust, serta beberapa negara untuk membuat aturan mengenai pemenuhan hak bag…
ANALISIS PERBANDINGAN KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DENGAN HUKUM IS…
RITA MARYATI, ANALISIS PERBANDINGAN KITAB UNDANG UNDANGHUKUM PIDANA (KUHP) DENGAN HUKUM ISLAM TERKAIT SANKSI/DASAR DAN PENGHAPUSAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
2014
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
(iv, 73) pp. bibl.
(Dr.Mohd. Din, S.H, M.H,.)
Pembunuhan merupakan tindak pidana dimana pelakunya diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Begitu juga dalam hukum Islam, pengaturan tentang tindak pidana pembunuhan ini dia…
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNG JAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA K…
ROBY SAHENDRA, ANALISIS YURIDIS TERHADAP2014 PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,54) pp, tabl, bibl.
Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi menjelaskan bahwa tidak hanya setiap orang saja yang dapat bertanggung jawab tetapi korporasi juga bisa ikut bertanggung jawab apabila melakukan tindak pida…
PENGARUH DESENTRALIS FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI ACEH
Pelaksanaan desentralisasi fiskal bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah yang lebih cepat, karena daerah sedirilah yang mengatur dan mengelola keuangannya sendiri dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. Sehingga daerah diharapkan menjadi motor penggerak dalam pertumbuhan ekonominya, untuk itu permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah berapa besar pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh dan apakah terdapat perbedaan pertumb…
