Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENERAPAN SANKSI TINDAKAN TERHADAP ANAK PELAKU KEJAHATAN NARKOTIKA SEBAGAI UP…

Naungan Harahap

PENERAPAN SANKSI TINDAKAN TERHADAP ANAK PELAKU KEJAHATAN NARKOTIKA SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Penetapan Diversi Hakim Pengadilan Negeri Medan Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Narkotika) Naungan Harahap *) Mohammad Din**) Mujibussalim **) ABSTRAK Berdasarkan Pasal 82 UU SPPA, anak pelaku kejahatan dapat diberikan sanksi tindakan oleh hakim. Dalam penelitian ini, anak pelaku kejahatan narkotika didakwa oleh Penuntut Umum dengan pidana di atas 7 tahu…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA OTONOMI …

Sri Diana Rejeki

PENGARUH REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA OTONOMI KHUSUS, DAN SISA LEBIH PENGGUNAAN ANGGARAN TERHADAP REALISASI BELANJA MODAL (Studi PadaKabupaten/Kota Di Provinsi Aceh) Nama : SRI DIANA REJEKI NPM : 1209200070052 Supervisior : 1. Dr. Hasan Basri, SE, M.Com 2. Dr. Muhammad Arfan, SE, M.Si, Ak, CA ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Da…

  • Program Studi Magister Ilmu Akuntansi Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

PENGARUH SUKU BUNGA KREDIT, DANA PIHAK KETIGA DAN RASIO KREDIT MACET TERHADAP…

Juwita

PENGARUH SUKU BUNGA KREDIT, DANA PIHAK KETIGA DAN RASIO KREDIT MACET TERHADAP PENYALURAN KREDIT PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA Oleh Juwita Nim: 1309200010010 Pembimbing: 1. Prof. Dr. Mohd. Nur Syechalad, MS 2. Dr. M. Shabri Abd. Majid, M.Ec ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jangka panjang dan jangka pendek antara penyaluran kredit dengan suku bunga kredit, dana pihak ketiga dan rasio kredit macet pada BRI di Indonesia, serta juga menganalisis hubu…

PENGARUH PERUBAHAN SISA LEBIH ANGGARAN, PERUBAHAN PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAN…

ISRA MAULINA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perubahan sisa lebih anggaran, perubahan pendapatan asli daerah dan perubahan dana bagi hasil terhadap perubahan belanja modal di dinas PU pemerintah kabupaten/kota. Penelitian dilakukan pada 23 pemerintah kabupaten/kota di Aceh selama periode tahun 2013-2015. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Penelitian dilakukan secara sensus dengan analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunj…

PENGARUH KECUKUPAN MODAL, DANA PIHAK KETIGA, DAN PEMBIAYAAN BERMASALAH TERHAD…

Emilda Priyatni

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kecukupan modal, dana pihak ketiga, pembiayaan bermasalah terhadap profitabilitas melalui pembiayaan baik secara simultan maupun parsial. Kempat variabel eksogen tersebut akan diuji pengaruhnya terhadap satu variabel endogen yaitu profitabilitas. Penelitian ini adalah penelitian sensus, yakni memasukan semua Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia ke dalam data pengamatan. Periode pengamatan data penelitian dari …

PENERAPAN AJARAN TURUT SERTA DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DIKAITKAN PUTU…

Linda Ulfa

PENERAPAN AJARAN TURUT SERTA DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DIKAITKAN PUTUSAN NOMOR : 161/PID.B/2010/PN.BNA DENGAN TEORI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA Linda Ulfa* Mohd. Din** Dahlan Ali*** ABSTRAK Tindak pidana korupsi yang terjadi tidak hanya dilakukan oleh satu orang, terkadang malah dilakukan oleh beberapa orang. Sehingga dalam proses penegakan hokum pidana sering dipergunakan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP yang lazim digunakan dalam suatu tindak pidana yang melibatkan lebih da…

MEKANISME PEMBAYARAN PIDANA UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Intan Munirah

MEKANISME PEMBAYARAN PIDANA UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI Intan Munirah* Mohd.Din** Efendi*** ABSTRAKS Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b paling lama waktu 1(satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mak…

KONSEPSI PIDANA HUDUD DALAM QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAY…

Aharis Mabrur

KONSEPSI PIDANA HUDUD DALAM QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT (Kajian Yuridis Komparatif dengan Konsepsi Pidana Hudud dalam Syariah Penal Code Order, 2013 Brunei Darussalam) Aharis Mabrur* Rusjdi Ali Muhammad** Mohd. Din*** ABSTRAK Secara konseptual, pidana hudud itu unik dan berbeda dibandingkan konsep hukum pidana manapun. Pemidanaannya tidak semata-mata atas adanya kerugian orang lain karena merupakan pelanggaran hak Tuhan. Pidananya dikenal berat, tertentu,…

ANALISIS KAUSALITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMERINTAH DI PROVINSI ACEH (S…

Mutia Sari Saifuddin

Analisis Kausalitas Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Di Provinsi Aceh (Studi Kasus Periode 2011-2014) dengan Metode Granger Causality Mutia Sari Saifuddin (1209200010042) Abstrak Penelitian ini bertujuan menganalisis pola atau arah hubungan kausalitas antara penerimaan dan pengeluaran pemerintah di Provinsi Aceh. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel dengan 23 Kabupaten/Kota tahun 2010 hingga 2014 (92 observasi). Analisis penelitian ini menggun…

EKSISTENSI PEMBERI GRATIFIKASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI TERKAIT ADANYA LAP…

Nur Mauliddar

EKSISTENSI PEMBERI GRATIFIKASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI TERKAIT ADANYA LAPORAN PENERIMA GRATIFIKASI Nurmauliddar* Mohd. Din** Yanis Rinaldi*** ABSTRAK Tindak Pidana Gratifikasi diatur dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun ketentuan ini hanya berlaku bagi penerima gratifikasi, sedangkan pemberi gratifikasi diatur dengan ketentuan Pasal 5. Sementara itu Pa…


    SERVICES DESK