Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

ANALISIS KINERJA PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (STUDI K…

Erlisa Amalia

A B S T R A K Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja pemerintah desa dalam pengeloaan Alokasi Dana sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa pada desa di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban.Data yang digunakan adalah data primer berupa hasil wawancara, penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan sampling sensus…

  • FAKULTAS EKONOMI BISNIS UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

PELAKSANAAN PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTI…

RIZQI NURUL FADHILAH

PELAKSANAAN PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA Rizqi Nurul Fadhilah* Dahlan** Mujibussalim*** ABSTRAK Penahanan yang dilakukan terhadap tersangka penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak memenuhi syarat boleh dilakukannya penahanan, sehingga secara yuridis tidak dapat dilakukan penahanan. Namun pada kenyataanya terhadap tersangka penyalahgunaan narkotika tersebut adanya dilakukan penahanan dan ti…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

PERIMBANGAN DANA OTONOMI KHUSUS ACEH ANTARA PROVINSI DENGAN KABUPATEN/KOTA

JEFRIE MAULANA

PERIMBANGAN DANA OTONOMI KHUSUS ACEH ANTARA PROVINSI DENGAN KABUPATEN/KOTA Jefrie Maulana Eddy Purnama Mahdi Syahbandir ABSTRAK Perimbangan Dana Otonomi Khusus Aceh antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2016 mengalami perubahan pada alokasi dan pengelolaan yang konsentrasinya ada pada Pemerintahan Provinsi, sedangkan satuan pemerintahan yang paling dekat dengan rakyat dalam hal kesejahteraan adalah Pemerintah Kabupaten/Kota. Masalah pokok pene…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

KEDUDUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERHENTIKAN SECARA TIDAK HORMAT KARENA …

Wirza Fahmi

KEDUDUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERHENTIKAN SECARA TIDAK HORMAT KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN (Suatu Penelitian di Provinsi Aceh) Wirza Fahmi Mahdi Syahbandir Efendi ABSTRAK Pegawai Negeri Sipil adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Menurut Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Ap…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

KONSEP PENCURIAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN HUKUM PIDA…

Rusmiati

ABSRTAK Pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Buku Kedua Bab XXII tentang Kejahatan terhadap harta benda dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP, dengan acaman hukuman tergantung daripada jenis atau kriteria tindak pidana pencurian yang dilakukan. Pasal 362 KUHP menentukan bahwa “Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihu…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

PENGARUH SISA ANGGARAN, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA BAGI HASIL, DANA ALOK…

Diah Febriani

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah sisa anggaran, pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal fungsi pendidikan. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diambil dari Laporan Realisasi APBD 23 Kabupaten/Kota Provinsi Aceh dengan Periode 2013-2015 sehingga diperoleh 69 unit analisis yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan Aceh. Model Analisis yang diguna…

  • FAKULTAS EKONOMI BISNIS UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

ANALISIS KESESUAIAN ANTARA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH DENGAN …

FAUNI MAHARANI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian antara RPJMD 2012-2017 Pemerintah Daerah dengan program, alokasi dana, dan capaian program. Penelitian ini dilakukan pada Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini penulis melakukan …

  • FAKULTAS EKONOMI BISNIS UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

PENDAMPINGAN BALAI PEMASYARAKATAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Syamsuar Caniago

PENDAMPINGAN BALAI PEMASYARAKATAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM Oleh: Syamsuar Caniago* Dahlan ** Efendi*** ABSTRAK Pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menentukan bahwa “Balai Pemasyarakatan yang adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan”. Dalam hal ini Bapas mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan p…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

KEWENANGAN PENGADILAN MILITER I–01 BANDA ACEH DALAM MENGADILI TINDAK PIDANA…

Erna Kurniawati

KEWENANGAN PENGADILAN MILITER I–01 BANDA ACEH DALAM MENGADILI TINDAK PIDANA UMUM YANG DILAKUKAN OKNUM ANGGOTA TNI DI ACEH ABSTRAK Erna Kurniawati Adwani Mujibussalim Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu, “Peradilan militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Praktiknya, di Pengadilan Militer I–01 Banda …

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

IMPLEMENTASI PERJANJIAN DANA BERGULIR ANTARA BADAN KERJASAMA ANTAR DESA (BKAD…

Yusriadi

AGREEMENT IMPLEMENTATION OF ROTATIONAL FUND BETWEEN THE INTER-VILLAGE COOPERATIONBOARD AND PEOPLE GROUPS OF VILLAGE (A Case Study in Pidie District) Yusriadi* Sri Walny Rahayu** Taqwaddin*** ABSTRACT The Act Number 6, 2014 regarding Village has provided legal basis for UPK organization under the BKAD. The strengthening of the legal aspects of UPK in the institutional above context is considered to be inadequate by some; it is based on the need for protection of asset ownership status …

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

    SERVICES DESK