Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

UPAYA POLISI KEHUTANAN DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN DIKAWASAN…

Muhammad Yusup

ABSTRAK MUHAMMAD YUSUP. UPAYA POLISI KEHUTANAN DALAM 2017 MENCEGAH TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN DI KAWASAN HUTAN LINDUNG KABUPATEN GAYO LUES Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,60), pp.,bibl.,tabl. (M. Iqbal, S.H., M.H) Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pencegahan perusakan hutan. Namun ke…

TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DISELESAIKAN SECARA DAMAI BERDASARKAN PRINSIP…

SITI JUBAIDAH

Upaya damai merupakan salah satu alternatif penyelesaian tindak pidana yang dapat di tempuh untuk mendamaikan kedua belah pihak dengan mengedepankan pemulihan keadaan korban maupun pelaku. upaya damai dalam menyelesaikan perkara pidana terdapat pada hukum pidana positif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu adanya upaya diversi yang digunakan terhadap kasus yang melibatkan anak dan upaya damai juga terdapat dalam hukum pidana islam yang…

DANA DESA DAN KEPADATAN BELANJA DI KECAMATAN MEURAXA KOTA BANDA ACEH

SYARIFAH VANDIRATIKA HARNING

Abstrak Abstrak Judul: Dana Desa dan Kepadatan Belanja di Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh Nama: Syarifah Vandiratika Harning NIM: 1201101010108Fakultas/Jurusan: Ekonomi & Bisnis/Ekonomi Pembangunan Konsentrasi: Ekonomi Perkotaan Pembimbing: Amri, S.Si., M.Si Suatu bentuk kepedulian pemerintah pusat terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah anggaran pembangunan secara khusus yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan wilayah pedesaan, yaitu dana…

  • FAKULTAS EKONOMI BISNIS UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2016
  • Baca Selengkapnya

TINDAK PIDANA TIDAK MELAPORKAN ADANYA TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN I BUKA…

Fajarul Iman

ABSTRAK Fajarul Iman, (2016) TINDAK PIDANA TIDAK MELAPORKAN ADANYA TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN DAN PENERAPAN HUKUMNYA (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kota Langsa) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 58) pp.,bibl.,tabl. Ainal Hadi, S.H, M.Hum Ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud d…

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PERBUATAN YANG MENGAKIBATKAN GANGGUAN FUNGSI…

Misrul Hayati

ABSTRAK Misrul Hayati, 2017 Mukhlis, S.H., M.Hum. Berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan, bahwa: Ayat (1) “Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan atau gangguan fungsi jalan”. Ayat (2) “Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1)”. Kenyataannya dibeberapa kecamatan di…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DI BA…

M.Rizki Fadila

Abstrak M.Rizki Fadila, (2017) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DI BANDA ACEH (Suatu Penelitian Di Pengadilan Negeri Kelas Ia Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv, 58) pp.,bibl.,tabl. Tarmizi, S.H, M.Hum Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyebutkan adalah bahwa korban berhak untuk memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta …

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK (SUAT…

Lisa Novita

ABSTRAK (ADI HERMANSYAH, S.H., M.H) Berdasarkan Pasal 305 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu, barang siapa menaruhkan anak yang dibawah umur tujuh tahun disuatu tempat supaya dipungut oleh orang lain, atau dengan maksud akan terbebas dari pada pemeliharaan anak itu, meninggalkannya, dihukum penjara sebanyak-banyaknya lima tahun 6 bulan. Namun kenyataannya ada 3 kasus pelaku yang menelantarkan anaknya yaitu dari tahun 2012 sampai tahun 2015 di daerah Aceh Besar. Pe…

TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR DINAS RODA EMPAT

Haryanda

(ADI HERMANSYAH, S.H., M.H.) Tujuan penulisan sikripsi ini untuk menjelaskan faktor penyebab penyalahgunaan tanda nomor kendaraan dinas roda empat, menjelaskan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran, serta menjelaskan hambatan dan upaya penanggulangan untuk mengurangi tindak pidana penyalahgunaan tanda nomor kendaraan dinas roda empat. Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi dilakukan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk m…

UPAYA PENYADAPAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Septian Prawira

ABSTRAK Septian Prawira, 2017 Mahfud, S.H., LLM. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi menyebutkan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun”. Akan tetapi, Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang KPK) yang memberikan kewenangan kepada KPK untuk melakukan …

PEMENUHAN HAK NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS II B SIGLI MENURUT UNDA…

Kurnia Dwi Mantri Abi

ABSTRAK KURNIA DWI MANTRI ABI, PEMENUHAN HAK NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS IIB SIGLI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN 2017 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,61),pp.,tabl.,bibl.,app. (Nursiti, S.H., M.Hum.) Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi adanya hak asasi manusia yang telah di atur di dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Perlindungan terhadap hak asasi manusia i…


    SERVICES DESK