Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENJAMBRETAN YANG DILAK…
MUHAMMAD WAHYUDI
ABSTRAK Muhammad Wahyudi, 2017 Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, "diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri". Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang tentang Si…
- Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
KEPADATAN POPULASI DAN POLA PENYEBARAN KERANG AIR TAWAR (ANODONTA WOODIANA) D…
Rianita
ABSTRAK Rianita. 2017. Kepadatan Populasi dan Pola Penyebaran Kerang Air Tawar (Anodonta woodiana) di Zona Litoral Danau Laut Tawar Kawasan Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah. Skripsi, Jurusan Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Syiah Kuala. Pembimbing: (1) Prof. Dr. M. Ali S., M. Si., (2) Mimie Saputri, S. Pd., M. EEL. Kata kunci: Kepadatan populasi, Pola penyebaran, Anodonta woodiana, Zona Litoral Danau Laut Tawar. Kerang Air Tawar (Anod…
- FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
PENERAPAN PENAHANAN TERHADAP TERPIDANA PERKARA JARIMAH MAISIR DAN KHALWAT (SU…
ZAKIA ULTARI G
ABSTRAK Zakia Ultari G., PENERAPAN PENAHANAN TERHADAP TERPIDANA 2018 PERKARA JARIMAH MAISIR DAN KHALWAT (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Aceh Besar) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv, 60) pp., tabl., bibl., app. (Dr. Dahlan Ali, S.H., M.Hum.) Pasal 30 ayat (2) huruf e Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat menjelaskan tentang penahanan terhadap pelaksanaan ‘uqubat paling lama yaitu 5 hari. Aturan yang ditetapkan berdasarkan Qanu…
- Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
- Baca Selengkapnya
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS MELALUI ALTERNATIVE DISPUTE…
KARINA SYAHPUTRI
ABSTRAK Karina Syahputri, 2017 Dr. Mohd.Din, S.H., M.H. Pasal 236 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menentukan bahwa Kewajiban mengganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2) dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat. Berdasarkan penelitian di Satuan Lalu Lintas Polresta Banda Aceh Ace…
- Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK S…
LATHIFAH KAMAL
ABSTRAK Lathifah Kamal, 2017 Mahfud, S.H., LL.M. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas menyebutkan bahwa, “Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)”. Namun pada kenyataannya masih terjadi tindak pidana niaga bahan bakar minyak bersubsidi d…
- Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYALAH GUNAAN APLIKASI STREAMING …
CUT SARAH NADIA
ABSTRAK CUT SARAH NADIA, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP 2017 PELAKU PENYALAHGUNAAN APLIKASI STREAMING “BIGO LIVE” DALAM KONTEN PORNOGRAFI Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (V,58),pp.,bibl. (Mahfud, S.H., LLM.) Perkembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang demikian pesat belakangan ini, menimbulkan berbagai permasalahan hukum. Salah satu perbuatan melawan hukum adalah pemuatan uns…
- Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (STUDI PADA DESA…
Fachrul A Siregar
ABSTRAK Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri sesuai kon…
- FAKULTAS EKONOMI BISNIS UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PIDANA MATI
ILHAM MUTHAHHARI
Salah satu pidana pokok yang masih dianggap kontroversial sampai dengan saat ini baik di dunia maupun di Indonesia adalah mengenai pidana mati. Pidana Mati (The Death Penalty) merupakan suatu hukuman atau vonis hukuman yang diputuskan oleh pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang diberikan kepada seseorang akibat perbuatannya. Pidana mati di Indonesia mengacu kepada KUHP dan undang-undang khusus lainnya yang mengancam pidana dengan pidana mati termasuk di dalamnya adalah UU tentang ant…
- Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya