Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
TINDAK PIDANA PENELANTARAN DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA DISERTAI KEKERASAN YANG…
Shintia Melda Rahma D R
Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) menyebutkan bahwa “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)”. Dalam kenyataannya masih saja terjadinya tindak pidana penelantaran dalam lingkup rumah tangga disertai kekerasan yang d…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2021
- Baca Selengkapnya
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (SU…
MUHAMMAD ABRAAR
ABSTRAK MUHAMMAD ABRAAR, (2021) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SIGLI) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 56), pp., tabl., bibl. NURSITI, S.H., M.Hum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) secara konsisten. Perlindungan hukum terhadap korban…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2021
- Baca Selengkapnya
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN YANG DI…
CUT FIRNA SALSALIA
Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)” dan Pasal 80 ayat (3) menjelaskan dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, ma…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2021
- Baca Selengkapnya
PENERAPAN PEMBUKTIAN TERBALIK (OMKERING VAN BEWISJLAST) TERHADAP TINDAK PIDAN…
ALFATIH RIZKHA
ABSTRAK Alfatih Rizkha, 2021 PENERAPAN PEMBUKTIAN TERBALIK (OMKERING VAN HET BEWIJSLAST) TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 64), pp., tabl., bibl. Adi Hermansyah, S.H., M.H. Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, khu…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2021
- Baca Selengkapnya
PENERAPAN PEMBUKTIAN TERBALIK (OMKERING VAN BEWISJLAST) TERHADAP TINDAK PIDAN…
ALFATIH RIZKHA
ABSTRAK Alfatih Rizkha, 2021 PENERAPAN PEMBUKTIAN TERBALIK (OMKERING VAN HET BEWIJSLAST) TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 64), pp., tabl., bibl. Adi Hermansyah, S.H., M.H. Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, khusu…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2021
- Baca Selengkapnya
PEMANFAATAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA (SUATU PENELITIAN DI DESA PEROLI…
dina banurea
ABSTRAK Pemerintah pusat mengupayakan pembangunan yang bersifat otonom. Otonomi daerah yang membuka ruang untuk pemerintah daerah memiliki hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Adanya regulasi UU No. 6/2014 tentang desa telah mengangkat desa menjadi subjek pemerintahan dari sekedar objek pembangunan. Salah satu bentuk program pemerintah dalam pembangunan desa yaitu dengan bantuan dana desa. Pemberian bantuan dana desa diberikan sebagai dana s…
- FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
KETELADANAN TOKOH DALAM AUTOBIOGRAFI PENUMPANG GELAP: MENEMBUS EROPA TANPA UA…
Maulita
ABSTRAK Maulita. 2016. Keteladanan Tokoh dalam Autobiografi Penumpang Gelap: Menembus Eropa Tanpa Uang Karya Alijullah Hasan Jusuf. Skripsi, Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Syiah Kuala. Pembimbing: (1) Dr. Wildan. M.Pd. (2) Drs. Mukhlis, M.Hum. Kata kunci: autobiografi, keteladanan, tokoh. Penelitian ini berjudul “Keteladanan Tokoh dalam Autobiografi Penumpang Gelap: Menembus Eropa Tanpa Uang Karya Ali…
- FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2016
- Baca Selengkapnya
PROSEDUR PENCATATAN DANA APBN DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM APLIKASI SATKER (SAS)…
AGUNG MUDDIANTO K
RINGKASAN Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh adalah sebagai organisasi pemerintahan di Daerah Aceh dan telah berdiri sejak sebelum tahun 1935 dan melaksanakan tugas umum pemerintahanan dalam pembangunan di bidang Pertanian tanaman pangan dan Hortikultural sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Menggunakan Sistem Aplikasi Satker (SAS) yang digunakan untuk mencatat Surat Perintah Membayar (SPM) pada dana APBN. Surat Perintah Membayar (S…
- FAKULTAS EKONOMI BISNIS UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
TINDAK PIDANA MENGEDARKAN NARKOTIKA OLEH ANAK (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH KO…
DAHRUL ICHSAN
ABSTRAK Darul Ichsan, 2017 Dr. Dahlan, S.H., M.Hum. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00. Namun di Wila…
- Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya