ANALISIS AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN PENYALURAN DANA ZAKAT PRODUKTIF PADA BA…
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis akuntansi pertanggungjawaban penyaluran dana zakat produktif pada Baitul Mal Provinsi Aceh.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, dengan menggunakan laporan keuangan Baitul Mal Provinsi Aceh tahun anggaran 2009-2011 sebagai sumber data utama. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara, dan data sekunder berupa lap…
PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II BANDA ACEH
Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak yang ditempatkan di LPKA berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan. Selanjutnya Pasal 85 ayat (3) menyatakan bahwa LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pembinaan. Pembinaan anak pada LPKA harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dengan adanya jaminan terhadap hak-hak anak dalam LPKA, hal in…
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN IDENTITAS ORANG LAIN SEBAGAI PEMALSUAN DATA DALA…
ABSTRAK
DIAN FAZIRA
(2024)
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
IDENTITAS ORANG LAIN SEBAGAI
PEMALSUAN DATA DALAM
PINJAMAN DARING (ONLINE)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vii, 78), pp., bibl., tabl.
Dr. Ida Keumala Jeumpa, S.H., M.H
Tindak Pidana penyalahgunaan identitas diatur dalam Pasal 35 ayat (1)
Jo. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE menyebutkan “Setiap
orang dengan sengaja dan tanp…
TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT YANG DILAKUKAN OLEH APARATUR DESA (SUATU PENELI…
ABSTRAK
T MUHAMMAD ICHLAS
( 2024) TTINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT YANG DILAKUKAN OLEH APARATUR DESA (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
( v, 50), pp.,tabl.,bibl.
Dr. IDA KEUMALA JEMPA, S.H.,M.H.
Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan, diancam dengan hukuman paling lama 6 tahun penjara. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu …
SUATU TINJAUAN PERBANDINGAN TERHADAP EUTHANASIA MENURUT KETENTUAN KUHP DAN UN…
Tindakan Euthanasia diartikan sebagai mengakhiri hidup manusia secara tanpa sakit dengan tujuan menghentikan penderitaan fisik yang berat dan sebagai cara menangani korban-korban yang mengalami sakit yang tidak mungkin disembuhkan. KUHP (WvS) dan UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP menyatakan larangan tindakan Euthanasia dalam beberapa pasal didalam kedua UU tersebut. Namun pada kenyataannya tindakan Euthanasia saat ini menimbulkan perdebatan ditengah masyarakat terkait bagaimana legalitas pen…