Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPE…

Rizka Aula

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh akuntabilitasi dan transparansi terhadap pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada tingkat Sekolah Dasar dengan kompetensi SDM sebagai variabel moderasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Sekolah Dasar Negeri (SDN) di kecamatan Peusangan, kabupaten Bireuen. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sampling jenuh dengan jumlah responden sebanyak 112 yang terdiri dari kepala sekolah, bendahara, ketua komite, dan w…

ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN TINDAK PI…

Riski Yuliansyah

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang dapat melibatkan berbagai pihak, termasuk unsur sipil dan militer. Dalam sistem peradilan Indonesia, perkara koneksitas yang melibatkan kedua unsur tersebut sering kali menimbulkan perdebatan mengenai kewenangan penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) dan Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) men…

HUBUNGAN DANA DESA DENGAN JUMLAH PENDUDUK MISKIN DALAM UPAYA PENCAPAIAN SDGS …

HANIFA SALWA

Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan dana desa, Bantuan Langsung Tunai dengan jumlah penduduk miskin di Provinsi Aceh dalam pencapaian SDGs desa tanpa kemiskinan. Populasi dan sampel penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Data yang digunakan adalah data sekunder realisasi dana desa bersumber dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Provinsi Aceh dan data jumlah penduduk miskin tahun 2021-2024 bersumber dari web Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. Meto…

ANALISIS PERBANDINGAN PASAR DANA ANTARA BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH (BPRS…

Yeni Irawan

BSTRAk Prinsip bagi hasil dalam lembaga keuangan telah dikenal luas baik di negara lslam maupun non-Islam, Jadi Bank Syariah tidak berkaitan dengan kegiatan ritual keagamaan Islam saja, tetapi juga merupakan konsep pembagian hasil usaha antara pemilik modal dengan pihak pengelola modal. Dalam perkembangannya, sistem perbankan nasional dapat diklasifikasikan menjadi, (I) sistem perbankan konvensional, yaitu sistem perbankan yang menggunakan sistem bunga (interest) sebagai balas jasa …

TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA–SAMA (SUATU PENELITIA…

Nanda Alhaya

Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Pasal 170 ayat (1) yang mengatakan “Barangsiapa dengan terang – terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”, namun dalam kenyataannya tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama – sama masih terjadi di Wilayah Pengadilan Negeri Sigli. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya, hambatan serta upaya p…

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN HEWAN TERNAK (SUATU PENELITI…

Aminullah

Pasal 363 ayat (1) butir ke-1 KUHP, mengatur tentang pencurian ternak yang diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Namun meskipun sudah dilarang, kenyataannya pada tahun 2021-2023 masih banyak terdapat kasus tindak pidana pencurian hewan ternak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sigli. Tujuan dari penulisan skripsi ini untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya pencurian hewan ternak, untuk menjelaskan penegakan hukum terhadap pelaku pencurian hewan ternak serta untuk men…

TINDAK PIDANA PENGGELAPAN MOBIL KREDIT (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PEN…

MUHAMMAD SYAUMY AL QUDRI

ABSTRAK Muhammad Syaumy Al Qudri (2023) TINDAK PIDANA PENGGELAPAN MOBIL KREDIT (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Meureudu) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh (iv,50), pp.,tabl.,bibl. (M. Iqbal, S.H., M.H.) Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa “Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum hak suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bu…

PENERAPAN PIDANA PENJARA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PECANDU NARKOTIKA (SUA…

TEUKU DHAFIR

ABSTRAK TEUKU DHAFIR, (2020) PENERAPAN PIDANA PENJARA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PECANDU NARKOTIKA (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Meureudu) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii, 52) pp.,bibl.,tabl (Dr. Mohd. Din, S.H., M.H.) Berdasarkan poin ke-2 (kedua) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 (SEMA 04/2010) tentang Penempatan Penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika dalam lembaga rehabilitasi medis dan reha…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG DILAK…

SHIVA SHACK MAULINA

Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasaan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Dan pada Pasal (1) Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mendefinisikan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 t…

TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DENGAN PEMBERATAN (SUATU PENELITIAN DI W…

Mahmudi

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah suatu perbuatan pidana yang berkaitan dengan harta kekayaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) dimana orang yang melakukan pencurian dengan pemberatan diancam pidana selama 7 tahun, selain memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencurian tindakan pelaku juga disertai dengan hal-hal yang memberatkan pidananya yaitu dilakukan pada kondisi dan cara tertentu. Walaupun tindak pidana pencurian dengan pemberatan ini sudah diatur secara…


    SERVICES DESK