Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA …

Nepi Putri Yana

ABSTRAK Nepi Putri Yana EFEKTIVITAS PELAKSANAAN RESTORATIVE 2025 JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KOPI (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Polres Aceh Tengah) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 60), pp, bibl, tabl. (Intan Munirah, S.H., M.H.) Tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menyebutkan bahwa Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hu…

TINGKAT KESEJAHTERAAN NELAYAN ALAT TANGKAP JARING INSANG DI PERAIRAN DANAU LU…

NURLA MARIAH

ABSTRAK Kesejahteraan nelayan merupakan satu aspek penting bagi pembangunan perikanan yang berkelanjutan seperti halnya yang terdapat di Danau Lut Tawar. Danau Lut Tawar yang terletak di Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh berperan penting dalam memenuhi kebutuhan sosial ekonomi nelayan di perairan Danau Lut Tawar. Masalah pokok terkait kehidupan sosial ekonomi nelayan khususnya nelayan jaring insang di Danau Lut Tawar sebagian besar adalah dikarenakan tidak menentunya jumlah pendapatan nel…

PENGARUH PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN (PNPM-MP…

DEWIIRAWATI

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat perubahan atau peningkatan pendapatan miskin di Kota Banda Aceh melalui PNPM-MP. Data yang digunakan adalah data primer dengan objek penduduk miskin penerima bantuan PNPM-MP dan data sekunder sebagai pendukung. Model yang digunakan adalah regresi linear berganda dan uji beda dengan sampel yang berpasangan (paired sample t-test). Variabel independen terdiri dari umur, jumlah bantuan dan …

PENGARUH REALISASI PERTUMBUHAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN) DAN PENANA…

MOHD. ZAINI

Dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi suatu daerab, pemerintah daerah diharapkan meningkatkan pendapatan daerah. Salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan daerah suatu daerah yaitu dengan meningkatkan realisasi pertumbuban PMDN dan PMA. Deogan pertumbuhan realisasi penanaman modal yang baik maka berdampak pada peningkatan Pendapatan Dana Bagi Hasil Daerah. Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh realisasi pertumbuhan PMDN dan PMA te…

PIDANA MATI DAN TATA CARA PELAKSANAANNYA BERDASARKAN HUKUM PIDANA POSITIF DI …

ASHARI

Indonesia adalah salah satu negara yang masih menerapkan pidana mati dalam aturan pidananya. Pidana mati merupakan pidana pokok dalam Pasal 10 KUHP. Dan ketentuan mengenai pidana mati juga diatur dalam Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer.Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan jenis-jenis tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana mati menurut hukum pidana positif di …

TINJAUAN YURIDIS PIDANA MATI PADA DELIK TERTINGGAL DALAM KASUS TINDAK PIDANA …

Haiqal Al Kautsar Rachmadi

ABSTRAK Haiqal Al Kautsar Rachmadi, (2024) TINJAUAN YURIDIS PIDANA MATI PADA DELIK TERTINGGAL DALAM KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 63) pp., bibl. (Mukhlis, S.H., M.Hum.) Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang pada ayat (2) terdapat penjatuhan hukuman mati yang memungkinkan terdakwa dijatuhi hukuman mati jika narkotika golongan I beratnya sudah melebihi 1 (satu) kilogram. Penjatuhan hukuman pada deli…

KONSEPSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PADA SAAT NEGARA D…

Darmawi Yusuf

KONSEPSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PADA SAAT NEGARA DALAM KEADAAN TERTENTU Darmawi Yusuf ;, Adwani ; Muazzin ; M. Gaussyah ; ABSTRAK Keterbatasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Tipikor dan Pasal 27 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dalam Penanganan COVID-19 menimbulkan ketidakpastian hukum dan cenderung mengabaikan asas persamaan di hadapan hukum (equality before the law). Pasal 2 ayat (2) hanya mengatur pidan…

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORUPSI KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERI…

Mansur

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa setiap orang yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan merugikan keuangan atau perekonomian negara, dapat dikenai pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama dua puluh tahun serta denda paling sedikit Rp.50.000.…

  • Program Study Magister Ilmu Hukum Fak. Hukum Unsyiah, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL (SUAT…

Julia

Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menyatakan “ setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan ‘Ukubat Ta’zir cambuk paling banyak 90 (Sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (Sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (Sembilan puluh) bulan”. Namun dalam kenyataannya walaupun sudah ada sanksi yang tegas di dalam Qanun, masih saja ditemukan kasus…

FUNGSI SIDIK JARI DALAM PROSES PENYIDIKAN UNTUK MENGIDENTIFIKASI KORBAN DAN P…

MUHAMMAD RIFAI

FUNGSI SIDIK JARI DALAM PROSES PENYIDIKAN UNTUK MENGIDENTIFIKASI KORBAN DAN PELAKU TINDAK PIDANA Muhammad Rifai* Dahlan** Mahfud *** ABSTRAK Sidik jari telah digunakan dalam proses beracara pidana dari sejak lama, khususnya pada proses penyidikan. Sidik jari diambil dalam proses penyidikan untuk pemeriksaan lebih lanjut mengenai bukti-bukti yang mungkin tertinggal di TKP Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi sidik jari dalam proses penyidikan guna mengidentifikasi korba…


    SERVICES DESK