EVALUASI PELAYANAN PUBLIK DALAM PEMBUATAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DI…
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Gayo Lues mencatat sebanyak 70.938
warga Gayo Lues wajib KTP, 332 belum melakukan perekaman E-KTP. Sementara
jumlah penduduk sudah melakukan perekaman dan memiliki E-KTP sebanyak
70.606 penduduk yang sudah berumur 17 tahun keatas. Hal tersebut
mengidentifikasikan bahwa implementasi pelayanan E-KTP di DISDUKCAPIL
Kabupaten Gayo Lues masih memiliki permasalahan ataupun kendala dalam
pencapaian target yang telah ditentukan oleh pemerintah. Pene…
PENGARUH KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL…
Pelayanan publik yang baik dapat dilihat dari kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintahan kepada masyarakat dengan melihat tingkat kepuasan yang dirasakan oleh masyarakat di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten pidie berdasarkan 9 indikator prosedur pelayanan terdapat indikator kepastian waktu yang menjadi hambatan dalam penelitian ini sehingga menghasilkan nilai yang kurang maksimal dari masyarakat terhadap in-dikator tersebut. Penelitian ini bertujuan…
IMPLEMENTASI PEMANFAATAN E-GOVERNMENT DALAM UPAYA MENINGKATKAN PELAYANAN PUBL…
ABSTRAK
Pelayanan publik merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah yang membidangi masalah pelayanan tertentu terhadap masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pelayanan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh saat ini telah beranjak dari sistem manual ke sistem digital yang disebut dengan e-government untuk memudahkan masyarakat dalam pengurusan urusan di Disdukcapil Banda Aceh khususnya. Tujuan penelit…
PELAKSANAAN TUGAS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (DISDUKCAPIL) KOTA …
ABSTRAK
ATHAILLAH, PELAKSANAAN TUGAS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (DISDUKCAPIL) KOTA BANDA ACEH DALAM MENSOSIALISASIKAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(V, 63), pp; tabl; bibl.,
(DR. SUHAIMI, SH, M. Hum)
Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan mengenai kewajiban dan tanggung-jawab pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan administrasi kependudukan, serta memperhatikan pasal 45…
