Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala



ANALISIS KINERJA JALAN TEUKU ISKANDAR SEGMEN BEURAWE MENUJU SIMPANG BPKP ULEE…

MUHAMMAD RIDHO MAULANA

Peningkatan jumlah penduduk dan jumlah kendaraan bermotor yang tidak didukung oleh prasarana yang memadai dan perkembangan angkutan umum yang kurang baik menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kemacetan. Hal demikian yang terjadi pada ruas jalan Teuku Iskandar Kota Banda Aceh yaitu pada segmen jalan Beurawe menuju simpang BPKP. Jalan ini bertipe 2 lajur 2 arah tak terbagi (2/2 UD) dengan panjang jalan 3,802 kilometer dan lebar badan jalan 7,8 meter dengan lebar bahu efektif 0,4 meter. …

STRATEGI BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABA…

PUTRI RIVALSA

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) adalah badan yang memiliki wewenang untuk mengelola, membangun, dan mengembangkan Kawasan Sabang seperti yang tercantum pada Undang-undang Nomor 37 Tahun 2000 Pasal 6 guna untuk menjadikan Kawasan Sabang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi pariwisata serta dapat menunjang perekonomian daerah dan nasional. Namun pada tahun 2020 masuknya COVID-19 ke Indonesia telah menjadi penghambat kegiatan sektor ekonomi dan menyebab…

PROSEDUR PENGHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PEGAWAI D…

Debi Lestari

RINGKASAN BPKP adalah singkatan dari Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengawasan keuangan keuangan negara/daerah dan pembangunan. Penulis melaksanakan praktik kerja lapangan di Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Aceh selama 2 bulan, sejak 22 Februari 2021 sampai dengan 22 April 2021, yang beroperasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat pada pukul 08.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB. Penulisan L…

ANALISIS KINERJA JALAN TEUKU ISKANDAR (SEGMEN SIMPANG BPKP MENUJU SIMPANG TUJ…

TASLIMUL HAQ

ABSTRAK Jalan Teuku Iskandar merupakan salah satu jalan yang mudah diakses oleh masyarakat yang tinggal di seputaran Aceh Besar yang berbatasan langsung dengan Kota Banda Aceh. Jalan Teuku Iskandar termasuk kedalam jalan Arteri Primer (Qanun Kota Banda Aceh No. 02/2018), jalan ini bertipe 2 lajur 2 arah tak terbagi (2/2 UD) dengan panjang jalan 3,802 kilometer dan lebar badan jalan 8 meter dengan lebar bahu efektif 0,5 meter. Sementara itu, khusus kepada Walikota Banda Aceh yang wilayahn…

PROSEDUR PENGURUSAN NOTA PAJAK, STNK DAN BPKB DALAM PEMBELIAN MOBIL PADA PT. …

Roja Gusrifan

LAPORAN KERJA PRAKTEK (LKP)

PROSEDUR PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 23 ATAS JASA REHABILI…

RINI KISMARITA

Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh merupakan yang menginspeksi atau memeriksa disetiap instansi pemeritah maupun swasta terhadap kegiatan penyelewengan dana, guna meningkatkan pembangunan dan perekonomian di Aceh. Pada BPKP Aceh terdapat Pajak Penghasilan Pasal 23. Tujuan penulisan Laporan Kerja Praktek ini untuk mengetahui Prosedur Pemotongan Penyetoran dan Pelaporan PPH Pasal 23 pada BPKP Aceh dan mengetahui kesesuaian PPh Pasal 23 pada BPKP Aceh dengan …

  • FAKULTAS EKONOMI BISNIS UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

ANALISIS KINERJA SIMPANG BPKP AKIBAT PEMBANGUNAN FLYOVER DAN UNDERPASS SIMPAN…

Zulfahmi

Kota Banda Aceh yang merupakan Ibukota Provinsi Aceh mengakibatkan pertumbuhan Kota Banda Aceh semakin pesat dengan tingkat kepemilikan kendaraan yang terus bertambah. Hal ini menyebabkan kemacetan di sejumlah Simpang Kota Banda Aceh. Kemacetan di Kota Banda Aceh terjadi terutama di kawasan perkotaan pada waktu puncak (peak hour) seperti di kawasan Simpang BPKP, Simpang Surabaya, dan sekitarnya. Hal tersebut membuat Pemerintah Aceh memutuskan untuk membuat ruas jalan baru yaitu pembangunan fl…

PERAN KOMUNIKASI HUMAS KANTOR BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) PERWAKILAN PROVI…

Syarifah Nadia Amira

  • FAKULTAS EKONOMI BISNIS UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2019
  • Baca Selengkapnya

PENGUKURAN TRANSPARANSI KEUANGAN DAERAH BERBASIS WEBSITE PADA KABUPATEN/KOTA …

MUHAMMAD RIZKI ALWAHIDI

ABSTRACT The purpose of this study was to measure the level of regional financial transparency and see the correlations between the wealth of the local government and BPK's opinion on the level of regional financial transparency in districts / cities in Indonesia. The sample taken in this study is probability sampling with Slovin method. The number of samples used in this study is 224 districts / cities. The data obtained were analyzed using Pearson correlation method. The results of thi…

  • FAKULTAS EKONOMI BISNIS UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH, PENDAPATAN ASLI DAERAH, UTANG, HASIL AUDIT…

MUHAMMAD YASIR

ABSTRACT Minister of Finance Regulation No. 46/PMK/2006 concerning Procedures for Submitting Regional Financial Information and Law No. 14 of 2008 concerning Public Information Openness explains that public financial information must be provided to the public. this is a human right that can be channeled with electronic or non-electronic media. In its implementation there are 17 municipal and district governments that do not even have a website as an electronic media on disclosur…

  • FAKULTAS EKONOMI BISNIS UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya



    SERVICES DESK