Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

TANGGUNG JAWAB NOTARIS PENGGANTI BERDASARKAN PASAL 32 UNDANG-UNDANG JABATAN N…

Noviyanti Wahyuni Atmagara

Seseorang Notaris dalam menjalankan tugas jabatan berhak mengambil cuti dan menunjuk Notaris Pengganti. Notaris Pengganti adalah seseorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Tugas dan wewenang Notaris Pengganti sama dengan Notaris, yaitu menyimpan dan memelihara Protokol Notaris. Penyerahan Protokol tersebut …

HUBUNGAN ANTARA DUKUNGAN SOSIAL DENGAN HARGA DIRI PADA PENDERITA PASCA STROKE

Rita Fakhraini

Stroke adalah penyakit kronik yang timbul karena terjadinya gangguan peredaran darah di otak yang menyebabkan terjadinya kematian jaringan otak sehingga mengakibatkan seseorang menderita kelumpuhan bahkan kematian. Perubahan fisik yang terjadi akibat penyakit stroke menyebabkan penderita stroke menjadi sensitif, sulit mengendalikan emosi, mudah putus asa, depresi hingga menurunnya harga diri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dukunga…

TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN YANG DILAKUKAN OLEH KARYAWAN PERUSAHA…

RAYNALDI RAHMAN ISMAWAN

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan diatur didalam Pasal 374 KUHP yang berbunyi Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana paling lama 5 tahun. Namun pada kenyataannya masih banyak kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang terjadi di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan modus operandi t…

ANALISIS YURIDIS SHAREHOLDERS AGREEMENT TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PE…

DISYA AULIA RAZZI

ABSTRAK Disya Aulia Razzi, 2023 ANALISIS YURIDIS SHAREHOLDERS AGREEMENT TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM AKUISISI PERSEROAN TERBATAS Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 91), pp., bibl., app Dr. Muhammad Insa Ansari, S.H., M.H. Pasal 126 ayat 1 UUPT menyatakan bahwa perbuatan hukum akuisisi wajib memperhatikan pemegang saham minoritas, sementara dalam Pasal 126 ayat 3, ketidaksetujuan pemegang saham minoritas terhadap akuisisi yang meminta …

PENYELESAIAN SENGKETA BATAS TANAH MELALUI PERADILAN ADAT GAMPONG (SUATU PENEL…

Haikal Alkahfi

Sistem hukum adat timbul dikarenakan adanya hukum yang tidak tertulis yang hidup dan diakui oleh masyarakat. Hukum adat selama ini hanya mengenal satu prosedur dalam hal penuntutan baik pidana maupun perdata. Berkenaan dengan penyelesaian hukum secara adat sebagaimana termuat dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Pasal 13 ayat (2) diataranya; menyelesaikan perselisihan batas tanah antar warga dan perselisihan tentang hak milik. Tujuan penulisan ini untuk menjelaskan pelaksanaan penyelesaian…

HUBUNGAN PEMBERIAN INFORMASI PENGOBATAN OLEH PERAWAT PELAKSAN…

Suryadi hamdani

Analisis dari beberapa pusat kegiatan DM di seluruh Indonesia menunjukkan bahwa prevalensi DM di Indonesia kurang lebih 1,5% sehingga pada saat ini diperkirakan minimal terdapat 4-5 juta penderita OM. Pada tahun 2000 penderita DM di kota Surabaya diperkirakan 50.000 penderita. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan pemberian informasi pengobatan oleh perawat pelaksana pada pasien diabetes melitus Tipe II dengan kepatuhan pengobatan, populasi dalam penelitian ini…

EFEKTIVITAS OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI ACEH DALAM PENYE…

NAUFAL IKHSAN SIDDIK SILALAHI

Ombudsman Republik lndonesia adalah lembaga negara yang bersifat independen yang mempunyai kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pelayanan publik yang biasa diselenggarakan oleh negara dan pemerintah. Ombudsman RI perwakilan Aceh dari tahun 2017 sampai 2021 masih belum tuntas dalam menyelesaikan beberapa pengajuan laporan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan efektivitas dan hambatan Ombudsman RI perwakilan Aceh dalam me…

ANALISIS DAMPAK KETERLAMBATAN PENGADAAN TANAH DAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI TERH…

I Made Bayu Anggara

Jalan Tol Sigli–Banda Aceh adalah jaringan jalan sepanjang 74,2 km yang dibangun untuk mempersingkat jarak dan waktu tempuh dari Kecamatan Padang Tiji hingga Kecamatan Baitussalam. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Pemerintah terlambat dalam pengadaan tanah, sehingga PT. Hutama Karya (Persero) selaku konsesionaris pelaksanaan konstruksi jalan tol terkendala pada sejumlah lokasi. Keterlambatan pengadaan tanah dan pelaksanaan konstruksi ini dapat menimbulkan dampak terhadap …

GAMBARAN EFEK SAMPING OBAT ANTI TUBERKULOSIS (OAT) PADA PENGOBATAN TUBERKULOS…

MUHAMMAD FADJAR MUARIF

ABSTRAK Tuberkulosis Resistan Obat merupakan penyakit tuberkulosis yang memiliki resistansi terhadap Obat Anti Tuberkulosis yang disebabkan oleh mutasi strain bakteri Mycobacterium Tuberculosis. Mutasi tersebut disebabkan oleh pemberian pengobatan pada pasien TB yang tidak adekuat. WHO melaporkan bahwa pada tahun 2020, dari 3 juta orang yang didiagnosis tuberkulosis secara bakteriologis 2.1 juta (71%) dikonfirmasi terkena Rifampicin-resistant TB (TB-RR) dan 25.681 kasus lainnya merupakan kas…

PEMBATALAN KONTRAK SECARA SEPIHAK OLEH COSTUMER TERHADAP DRIVER GOJEK PADA FI…

SYAHRUPAL

Permasalahan mengenai pembatalan pesanan secara sepihak oleh costumer yang dialami driver dalam hal ini pada aplikasi gojek pada fitur Go-Food. Penelitian ini bertujuan untuk melihat tinjauan hukum, perlindungan hukum dan juga akibat hukum terhadap pembatalan secara sepihak pada pesanan Go-Food di aplikasi gojek. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat hukum Normatif. Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan huku…


    SERVICES DESK