Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
ANALISIS POTENSI LIKUIFAKSI PADA LAPISAN PASIR DI BAWAH JEMBATAN WERI-SAHAREI…
Selviana Fuad
ABSTRAK Papua merupakan salah satu wilayah rawan bencana, terutama gempa bumi karena Papua terletak pada pertemuan dua lempeng yaitu lempeng Pasifik dan lempeng Samudera Indo-Australia yang membentuk daerah subduksi yang dapat menimbulkan gempa. Likuifaksi adalah peristiwa berubahnya sifat tanah dari keadaan padat menjadi keadaan cair, yang disebabkan oleh beban siklik pada saat gempa terjadi. Beban siklik ini menyebabkan tekanan air pori pada lapisan tanah pasir meningkat sehingga kuat ge…
- FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP REMAJA DALAM HUBUNGAN PACARAN (SUATU PENELIT…
Arie Sahputra
Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berbunyi “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”. Namun kenyataannya di wilayah Aceh Barat masih ada yang melakukan kekerasan terhadap anak termasuk terhadap remaja dalam hubungan pacaran. Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan faktor penyebab terjad…
- Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
ANALISIS KETIMPANGAN PENDAPATAN DAN PENGELUARAN ANTAR KECAMATAN DI KABUPATEN …
ARIEF MUNANDAR
ABSTRAK Judul : Analisis Ketimpangan Pendapatan Dan Pengeluaran Antar Kecamatan Di Kabupaten Aceh Barat Daya Nama : Arief Munandar NIM : 1001101020020 Konsentrasi : Ekonomi Regional dan Perkotaan Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Ekonomi Pembangunan Dosen Pembimbing : Dra. Fikriah M.Si Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa besar ketimpangan (disparity) pendapatan dan pengeluaran keluarga antar kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Daya. Dalam penelitian ini menggunakan…
- FAKULTAS EKONOMI BISNIS UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2016
- Baca Selengkapnya
PENGARUH PERNIKAHAN DINI TERHADAP KESEJAHTERAAN KELUARGA DI GAMPONG KUTA BAHA…
Rahmiyanti
ABSTRAK Rahmiyanti. 2017. Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Kesejahteraan Keluarga di Gampong Kuta Bahagia, Kabupaten Aceh Barat Daya. Skripsi, Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Syiah kuala. (1) Dr. Anizar Ahmad, M.Pd.,(2) Dra. Fitriana, M.Si Kata Kunci: pengaruh pernikahan dini terhadap kesejahteraan keluarga Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang berusia dibawah umur 21 tahun baik itu pria maupun wa…
- FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
INVESTIGASI GEOTEKNIK BAWAH PERMUKAAN MENGGUNAKAN METODE SEISMIK MASW PADA PE…
MUHAZIR
Dalam perkembangan sumber daya manusia saat ini, pembangunan sarana transportasi semakin penting karena semakin meningkatnya jumlah pemakaian jalan yang akan menggunakan sarana tersebut. Salah satu sarana yang memiliki peranan bagi kelancaran pergerakan lalu lintas adalah jembatan berfungsi sebagai penghubung ruas jalan yang berpindah baik oleh faktor alam (seperti : sungai, lembah, rawa, danau dan sebagainya) maupun buatan manusia. Metode MASW (Multi Channel Analysis of Surface Wave) merupak…
- FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT ACEH BARAT SELATAN TERHADAP PENETAPAN MALIK MAHMUD…
Muhammad Firdaus
ABSTRAK Terbentuknya Lembaga Wali Nanggroe merupakan hasil kesepakatan perdamaian antara RI dan GAM. Hasil nota kesepahaman tersebut, Pemerintah Pusat mengeluarkan UUPA/11/2006. Implementasi UUPA melahirkan Perda Nomor 8 tahun 2012 tentang LWN. Perda Lembaga Wali Nanggroe disahkan pada tanggal 2 November 2012 oleh DPRA dan ditandatangani oleh Gubernur Zaini Abdullah pada tanggal 19 November 2012. Selanjutnya pada 16 Desember 2013 Pemerintah Aceh melantik Malik Mahmud Al-Haytar sebagai WN. …
- FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2016
- Baca Selengkapnya
PELAKSANAAN PENGAWASAN DOKUMEN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN PT KARYA T…
Anggita Selviaroza
ANGGITA SELVIAROZA, 2017 ABSTRAK PELAKSANAAN PENGAWASAN DOKUMEN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN PT KARYA TANAH SUBUR OLEH INSTANSI PENGAWAS DI KABUPATEN ACEH BARAT Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,57),pp.,bibl.,app.,tabl. (Dr.YANIS RINALDI, S.H., M.Hum.) Pada Pasal 71 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawa…
- Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR DINAS RODA EMPAT
Haryanda
(ADI HERMANSYAH, S.H., M.H.) Tujuan penulisan sikripsi ini untuk menjelaskan faktor penyebab penyalahgunaan tanda nomor kendaraan dinas roda empat, menjelaskan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran, serta menjelaskan hambatan dan upaya penanggulangan untuk mengurangi tindak pidana penyalahgunaan tanda nomor kendaraan dinas roda empat. Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi dilakukan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk m…
- Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
TOTAL BAKTERI ESCHERICHIA COLI PADA SUSU KAMBING PERANAKAN ETAWAH DI KELURAHA…
Intan Paramitha Putri
THE TOTAL OF Escherichia coli COUNT IN FRESH MILK OF ETAWAH CROSS BREED IN IBUH VILLAGE WEST PAYAKUMBUH SUBDISTRICT WEST SUMATERA PROVINCE ABSTRACT This research was done to count the total of Escherichia coli in fresh milk of etawa…
- FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
PENERTIBAN TANAH HAK GUNA USAHA YANG TERINDIKASI TERLANTAR (SUATU PENELITIAN …
Farhad Lubis
ABSTRAK (Ria Fitri, S.H., M. Hum) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 tahun 2010 Tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar telah memberikan kewenangan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional untuk menjalankan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar untuk menertibkan tanah-tanah yang…
- Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya