NAFKAH HADHANAH ANAK SETELAH PERCERAIAN KARENA CERAI GUGAT (SUATU PENELITIAN …
Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan “Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”. Hal ini dipertegas dalam Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI) “Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekura…
EFEKTIVITAS PRINSIP MEMPERSULIT PERCERAIAN DALAM UPAYA MENURUNKAN ANGKA PERCE…
Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri. Untuk menjaga keutuhan rumah tangga dan mengatasi tingginya angka perceraian, diterapkan aturan prinsip mempersulit perceraian yang diatur dalam Penjelasan Umum point 4 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang ini menganut prinsip mempersulit perceraian yang hanya dapat dilakukan dengan alasan tertentu dan harus di pengadilan. Selanjutnya, Rumusan Hukum Kamar Agama bidang hukum …
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SISTEM E-COURT DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN …
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4) ditentukan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Dalam praktiknya di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh proses Peradilan secara elektronik (E-Court) dalam penyelesaian perkara perceraian belum berjalan sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, dikarenakan dalam persidangannya masih terdapat penundaan persidangan.
Tujuan penulisan skripsi ini untuk…
TANGGUNG JAWAB (AYAH) TERHADAP ANAK SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN (SUATU PE…
ABSTRAK
Muhammad Nazariyady,
(2025)
TANGGUNG JAWAB ORANG TUA (AYAH)
TERHADAP ANAK SETELAH TERJADINYA
PERCERAIAN
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah
Syar’iyah Kota Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(68) pp., bibl.
(Prof.Dr.Teuku Muttaqin Mansur, M.H.)
Perceraian merupakan peristiwa hukum yang tidak hanya mengakhiri hubungan
perkawinan antara suami dan istri, tetapi juga menimbulkan konsekuensi terhadap anak yang
lahir dalam perkawinan tersebut…
PEMENUHAN HAK ANAK BINAAN PEMASYARAKATAN MENDAPATKAN KEGIATAN REKREASIONAL (S…
Menurut Pasal 12 Huruf c Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Anak harus mendapatkan pendidikan,pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi dengan memperhatikan kebutuhan tumbuh kembangnya. Anak binaan ditempatkan dalam Lembaga Khusus Anak (LPKA) untuk menjalani masa pidananya. Namun, dalam kenyataannya
pemenuhan hak rekreasional belum dipenuhi secara optimal.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan …
PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA DINDIN SHOP BANDA ACEH
Dalam era yang semakin berkembang ini, dimana persaingan usaha semakin ketat
dan tuntutan akan efektivitas kerja semakin meningkat, peran pemimpin menjadi
sangat penting karena gaya kepemimpinan yang diterapkan dapat memenuhi
semangat, motivasi, dan kinerja karyawan. Salah satu masalah yang sering dihadapi
adalah rendahnya disiplin kerja, kurangnya inisiatif, lemahnya koordinasi ,serta
ketidakharmonisan dalam lingkungan kerja yang berdampak pada kinerja karyawan.
Permasalahan tersebut d…
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN ARUS LISTRIK YANG DILAKUKAN DENGAN CARA …
ABSTRAK
A. SAHILA MAULIDIA,
(2021)
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN ARUS LISTRIK YANG
DILAKUKAN DENGAN CARA MENGUBAH
MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)
MELALUI PROSES NON LITIGASI (Suatu
Penelitian di Wilayah Hukum PT PLN Kota
Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vi, 70) pp.,bibl.,tabl,app
(M. Iqbal, S.H., M.H.)
Pasal 51 ayat (3) dalam Undang-undang Nomor. 30 Tahun 2009 Tentang
Ketenagalistrikan Jo Peraturan Direksi PT. PLN …
