Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala



WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JASA NAIL ART (SUATU PENELITIAN PADA JASA USAHA …

Tahmida Amanda

Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam perjanjian jasa nail art, pihak penyedia jasa dan pengguna jasa, berkewajiban melaksanakan perjanjian dengan baik dan bertanggung jawab. Namun dalam praktiknya, wanprestasi masih terjadi, khususnya yang dilakukan oleh pengguna jasa sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak penyedia jasa. Kerugian tersebut tidak hanya bersifat materiil, tetapi juga mencakup kerug…

PERAN PENGADILAN DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN SENGKETA HAK ASUH ANAK DIBAWAH UMU…

Intan Barizah

Dalam Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa “Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.” Untuk memperoleh hak asuh anak, maka langkah yang harus ditempuh oleh pihak yang menginginkannya adalah dengan mengajukan tuntutan …

PELAKSANAAN HAK ASUH ANAK ANGKAT PASCA PERCERAIAN ORANG TUA ANGKAT (SUATU PEN…

Muhammad Habban Farisy

Dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, khususnya pada Pasal 156 huruf b disebutkan bahwa anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya dan kemudian pada huruf d disebutkan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut berumur dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). Kewajiban ini tidak hanya berlaku bagi anak kandung,…

HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG DAN KOMPILASI HUKUM ISL…

TEUKU MUHAMMAD ATHAR

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa hak asuh anak yang belum mumayyiz diberikan kepada ibu, namun dalam praktiknya di pengadilan terdapat beberapa kasus hak asuh anak yang belum mumayyiz diberikan kepada ayah, hal ini menyebabkan penetapan hak asuh anak tidak selalu diberikan kepada pihak tertentu secara mutlak, sehingga menimbulkan dinamika dalam putusan pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penunjukan hak asuh anak akibat perceraian menurut undang-un…

PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JASA PROMOSI ANTARA CONTENT CREATOR…

Athaya Vaza

Perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata dan harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Kewajiban para pihak dalam melaksanakan prestasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1234 KUHPerdata menunjukkan bahwa setiap pihak harus memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan. Namun, dalam perjanjian jasa promosi antara content creator dan pelaku usaha UMKM masih sering terjadi wanprestasi, terut…

PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN THINK PAIR SHARE (TPS) BERBANTUAN MEDIA E-FLIPBOO…

MUHAMMAD YASIR SYAHPUTRA

Muhammad Yasir Syahputra (2026). Pengaruh Model Pembelajaran Think Pair Share (TPS) Berbantuan Media E-Flipbook Terhadap Hasil Belajar Sejarah Siswa Kelas X SMAN 6 Banda Aceh. [Skripsi,Universitas Syiah Kuala]. Di bawah bimbingan Drs. Mawardi, M.Hum., dan Muhammad Haikal S.Pd., M.Pd. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran Think Pair Share (TPS) berbantuan media E-Flipbook terhadap hasil belajar sejarah siswa kelas X di SMAN 6 Banda Aceh. Latar belakang peneli…

PEMENUHAN HAK ISTRI DAN HAK ANAK DALAM KELUARGA POLIGAMI (SUATU PENELITIAN DI…

Inayatillah

Poligami diperbolehkan secara terbatas dan harus memenuhi syarat yang ketat sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta dipertegas dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam, yang mensyaratkan adanya izin pengadilan, persetujuan istri, kemampuan ekonomi, serta jaminan keadilan bagi istri dan anak. Namun, meskipun prosedur administratif dan persidangan telah dilalui melalui pemeriksaan oleh Mahkamah …

PENDAFTARAN MEREK DAGANG PADA USAHA MIKRO DAN KECIL DI KOTA BANDA ACEH

MUHAMMAD AZMI NAJIB

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa “hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar”. Akan tetapi, dalam praktiknya banyak Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kota Banda Aceh yang tidak mendaftarkan merek dagangnya. Tujuan penelitian ini ialah untuk menjelaskan alasan pelaku UMK mendaftarkan merek dagang di Kota Banda Aceh, faktor penghambat pelaku UMK dalam mendaftarkan merek dagang di Kota banda Aceh, dan upaya yang dil…

ANALISIS PENDAPATAN USAHAKOPI JAHE (MERK SEKAMPUS COFFE) DI KOTA BANDA ACEH

Al Mahdzar

RINGKASAN Kopi jahe merupakan produk inovatif dari tim sekampus coffee yang berdistribusi di Banda Aceh. Kopi jahe sendiri adalah olahan bubuk kopi arabika dengan bubuk jahe yang dapat menciptakan kesan baru ketika di minum, rasa hangat khas dari jahe berpadu dengan rasa pahit, manis dan asam dari arabika menjadikan kopi jahe ini sangat pas di nikmati kala senja, malam hari, dan cuaca dingin. Ide pembuatan kopi jahe ini berdasarkan pengamatan dari kebiasaan dan kesukaan masyarakat Aceh yang …

PEREDARAN MEREK FASHION TERKENAL PALSU MELALUI TRANSAKSI PERDAGANGAN (SUATU P…

Cut Sitti Aklima

Secara normatif, Pasal 3, Pasal 83 ayat (1), dan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menegaskan bahwa hak atas merek timbul setelah pendaftaran, melarang penggunaan merek tanpa hak dan mengatur sanksi pelanggaran. Ketentuan ini bertujuan memberi kepastian hukum dan perlindungan bagi pemilik merek. Namun, dalam praktiknya, peredaran merek fashion terkenal palsu masih marak di Kota Banda Aceh melalui transaksi perdagangan, sehingga merugikan pemilik …




    SERVICES DESK