Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala



TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN DI TEMPAT UMUM (SUATU PENELITIAN D…

Cici Amelia

Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan di tempat umum merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat karena dilakukan secara terbuka dan dapat disaksikan oleh banyak orang. Perbuatan ini telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 351 sampai dengan Pasal 358. Namun, dalam praktiknya penganiayaan di tempat umum masih terjadi sehingga menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan rasa aman di masyarakat. Penelitian ini bertujua…

PELAKSANAAN PENANGGUHAN PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA PENGANIAYA…

NOVI YULIA

Penangguhan Penahanan telah diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) lama dan Pasal 110 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menyebutkan bahwa atas permintaan tersangka atau terdakwa, penangguhan penahanan dapat diberikan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan kewenangan masing-masing. Namun, dalam praktiknya pelaksanaan penangguhan penahanan terhadap tersang…

TINDAK PIDANA PENIPUAN MENGGUNAKAN CEK/BILYET KOSONG (SUATU PENELITIAN DI WIL…

Aswangga Thariq Al Aziz

Tindak pidana penipuan dengan menggunakan cek atau bilyet giro kosong sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana berdasarkan Pasal 378 KUHP. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis empiris di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab utama terjadinya tindak pidana tersebut adalah adanya niat jahat pelaku untuk menguntungkan diri sendiri dengan menerbitkan cek tanpa dukungan dana yang cukup, yang diperkuat oleh tekanan ekonomi, penyalahg…

PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TANPA HAK MEMBAWA SENJATA API …

Dava Algifhari

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 menyatakan Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup…

PENERAPAN DIVERSI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA Y…

RONI SUSANTA

ABSTRAK Kekosongan hukum dalam penyelesaian tindak pidana tanpa korban (tindak pidana penyalahgunaan Narkotika) yang dilakukan oleh Anak dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak maupun di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun dalam praktek…

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PENGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKO…

MUHAMMAD RIZKUL AZKA

ABSTRAK MUHAMMAD RIZKUL AZKA 2025 TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PENGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,62) pp., tabl., bibl. Saifuddin Bantasyam, S.H., M.A. Meskipun sudah diatur dalam Pasal 144 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ternyata diantara Warga Binaan Pemasyarakatan ada yang kemudian mengulangi kejahatan yang sama sehingga kembali dihukum. Hal ini menimb…

PENGARUH DIGITAL MARKETING DAN INOVASI PRODUK TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN PAD…

NOVTA RAMADHANI HARTOPO

Perkembangan UMKM di era digital menuntut adanya loyalitas konsumen yang kuat sebagai komitmen pelanggan untuk terus membeli produk atau jasa dari suatu perusahaan secara konsisten dalam jangka panjang. Untuk membangun loyalitas konsumen pada UMKM Puloet Bakar Ulee Lheue terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu dari segi digital marketing dan inovasi produk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh digital marketing dan inovasi produk terhadap loyalitas konsumen pada UMK…

ANALISIS DINAMIKA PENEGAKAN SYARIAT ISLAM TERHADAP KASUS NON-KHALWAT (JUDI ON…

SRI MAULYA ELIZA

ABSTRAK Fenomena judi online di Aceh menunjukkan paradoks dalam pelaksanaan Syariat Islam sebagai kebijakan public berbasis otonomi khusus. Meskipun Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2024 telah mengatur larangan maisir serta aparat penegak syarit aktif melakukan penindakan, praktik judi online tetap berlansung dan bahkan mengalami dinamika seiring perkembangan teknologi digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengalisis dinamika penegakan syariat Islam terhadap kasus judi online dalam perspekti…

  • FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2026
  • Baca Selengkapnya

PERAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS TERKAIT PEMANGGILAN NOTARIS OLEH PENYIDIK P…

Bariq Fajar Musaid

PERAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS TERKAIT PEMANGGILAN NOTARIS OLEH PENYIDIK POLISI RESORT KOTA BANDA ACEH Bariq Fajar Musaid, 1 Ilyas, 2 ABSTRAK Rizanizarli 3 Berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, secara jelas menyatakan bahwa yang dapat memberikan persetujuan untuk dipanggilnya dan/atau diambilnya Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta ata…

PELAKSANAAN SERTIFIKASI HALAL PRODUK MIE ACEH DI KOTA BANDA ACEH

T. Aldyan Saputra

Perlindungan konsumen terkait kehalalan produk menjadi isu krusial, terutama di Provinsi Aceh yang menjalankan syariat Islam. Salah satu sektor yang masih menghadapi tantangan adalah produksi mie Aceh di Kota Banda Aceh. Meskipun bahan-bahannya halal, praktik pengolahan yang kurang higienis berpotensi merusak kehalalan produk. Sesuai Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal, pelaku usaha wajib mengajukan sertifikasi halal untuk setiap produk yang dipasarkan. …




    SERVICES DESK