Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala



HUBUNGAN TUTUPAN TERUMBU KARANG DENGAN KELIMPAHAN IKAN KARANG DI KAWASAN TAMA…

Ekosistem terumbu karang merupakan ekosistem yang terbentuk oleh organisme laut penghasil kapur (CaCO3) yang terdapat di dasar laut tropis. Ikan karang memanfaatkan struktur kompleks dari terumbu karang untuk berlindung dari predator, berkembang biak, dan sekaligus mencari makanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis dan menganalisis kondisi terkini persentase tutupan terumbu karang, mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan tutupan terumbu karang, menganalisis keli…

PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN MENGGUNAKAN A…

Pada Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan diatur bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling la…

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORUPSI KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERI…

Mansur

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa setiap orang yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan merugikan keuangan atau perekonomian negara, dapat dikenai pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama dua puluh tahun serta denda paling sedikit Rp.50.000.…

  • Program Study Magister Ilmu Hukum Fak. Hukum Unsyiah, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

ANALISIS VEGETASI PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI DI DESA KARANG AMPAR, KECAMATAN…

TAUFIQ SAFARUDIN

Hutan merupakan ekosistem penting yang menunjang keanekaragaman hayati serta menjaga keseimbangan lingkungan. Di Indonesia, salah satu bentuk pengelolaan hutan adalah hutan produksi, yang dimanfaatkan untuk hasil hutan namun tetap mempertimbangkan kelestarian ekosistemnya. Penelitian ini berfokus pada analisis vegetasi di kawasan hutan produksi yang terletak di Desa Karang Ampar, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, yang dikelola oleh PT. Tusam Hutani Lestari (PT. THL) di area seluas 8.375…

PROSEDUR PERLAKUAN AKUNTANSI TERHADAP PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) P…

MUHAMMAD FARHAN

Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, penghapusan BMN merupakan tahapan penting dalam siklus pengelolaan aset negara yang memiliki dampak administratif dan akuntansi, serta harus dilakukan sesuai regulasi seperti PP No. 28 Tahun 2020 dan PMK No. 165/PMK.06/2021. Tujuan kerja praktik ini adalah untuk mengetahui prosedur akuntansi penghapusan BMN, memahami implemen…

TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA MELALUI MEK…

Arief kamansyah

E-Purchasing dengan sistem katalog elektronik diatur dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor. 16 Tahun 2018 serta Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog. Secara normatif peraturan ini telah mengatur tatacara dan mekanisme e-katalog yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha namun dalam pelaksanaannya…

LARANGAN PERKAWINAN SESUKU DALAM BUDAYA MINANGKABAU MENURUT HUKUM ADAT (SUATU…

Anisa Putri

Hukum Adat Nagari Singgalang melarang keras untuk melangsungkan perkawinan sesuku, Apabila perkawinan sesuku tetap dilangsungkan maka bagi pelakunya akan diberikan sanksi adat. Aturan ini sudah ada sejak dahulu di Minangkabau, namun dalam prakteknya masih ada yang melakukan perkawinan sesuku. Hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang ada di Nagari Singgalang. Tujuan penulisan skripsi ini adalah menjelaskan penyebab terjadinya perkawinan sesuku pada masyarakat Nagari Singg…

LARANGAN PERKAWINAN SEMARGA (NAMARIBOTO) DARI SEGI HUKUM ADAT BATAK TOBA (SUA…

AR-RANNIRY SAVA ASY-SYARH ADDIN

Perkawinan menurut adat bukan hanya berarti sebagai ‘perikatan perdata’ tetapi juga merupakan ‘perikatan adat’ sekaligus merupakan ‘perikatan kekerabatan’. Perkawinan bukan hanya menyangkut kedua mempelai saja, tetapi juga keluarga kedua belah pihak. Perkawinan semarga ialah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki marga yang sama. Perkawinan semarga sangat dilarang keras dikarenakan dalam adat Batak Toba orang yang semarga adalah saudara kandung. larangan ini sudah …

TINDAK PIDANA PENCURIAN BARANG-BARANG RUMAH TANGGA(SUATU PENELITIAN DI WILAYA…

DHIAS REZEKY

Pasal 363 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan pasal pencurian dengan pemberatan apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) KUHP yaitu pencurian ternak, pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara atau bahaya perang. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahny…

PROSEDUR PENCATATAN BARANG HABIS PAKAI PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERA…

MUHAMMAD AKHI

Penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Aceh, yang beralamat di Jl. Tgk Chik, Ditiro, Ateuk Pahlawan, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh. Data yang digunakan untuk penyusunan Laporan Kerja Praktik (LKP) diperoleh melalui observasi dan wawancara. Tujuan LKP ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur pencatatan barang habis pakai (BHP) yang merupakan bagian dari aset lancar di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal…




    SERVICES DESK