Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENGARUH PENDIDIKAN, ANGKATAN KERJA, DAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TERHA…

M. ZACKY PRATAMA

ABSTRAK Judul : Pengaruh Pendidikan Angkatan Kerja, Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Penyerapan Tenga Kerja Di Propinsi Aceh Penulis : M. Zacky Pratama NIM : 2001101010118 Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisinis / Ekonomi Pembangunan Pembimbing : Prof. Dr Suriani S.E., M.Si Konsentrasi : Ekonomi SDM dan Ketenagakerjaan Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendidikan, angkatan kerja, dan produk domestik regional bruto terhadap penyera…

ANALISIS HASIL TANGKAPAN PANCING ULUR (HAND LINE) DI PANGKALAN PENDARATAN IKA…

M. Irfan Hidayatullah

Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Meureudu terletak di Desa Meunasah Balek, suatu daerah yang terletak di kecamatan Meureudu, kabupaten Pidie Jaya. Alat tangkap yang banyak digunakan oleh nelayan di sana berupa alat tangkap pancing ulur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komposisi hasil tangkapan pancing ulur dan untuk mengetahui distribusi ukuran hasil tangakapan pancing ulur yang didaratkan di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Meureudu. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli-Oktober 2…

  • FAKULTAS KELAUTAN DAN PERIKANAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

TINDAK PIDANA PENGGUNAAN BAHAN PELEDAK DALAM PENANGKAPAN IKAN (SUATU PENELITI…

Muhammad Haris

ABSTRAK Muhammad Haris, 2017 Mahfud, S.H., LLM. Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menjelaskan “Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia…

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL OLEH KA…

Ir. SULASNAWAN

ABSTRAK SULASNAWAN, PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL OLEH KAPAL IKAN ASING/ILLEGAL FISHING (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepolisian Daerah Aceh)” FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA (v, 82), pp., tabl., bibl. MUKHLIS, S.H., M.Hum. Pasal 92 sampai dengan Pasal 94 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang mengatur ancaman sanksi pidana bagi pelaku pencurian ikan …

TINDAK PIDANA TERHADAP USAHA PERIKANAN DI BIDANG PENANGKAPAN IKAN YANG TIDAK …

Arif Setiawan

Abstrak Arif Setiawan, (2018) Tindak Pidana Terhadap Usaha Perikanan Di Bidang Penangkapan Ikan Yang Tidak Memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) (Suatu Penelitian Di Satpol Air Polres Aceh Timur) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 54) pp.,bibl.,tabl. Ida Keumala Jeumpa, S.H, M.H Pasal 92 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, mengatur setiap orang yang melakukan usaha…

TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN YANG TIDAK MEMILIKI SURAT IZIN KAPAL PENGANGKU…

Muhammad Faqih

Abstrak Muhammad Faqih, (2019) Tindak Pidana Pengangkutan Ikan Yang Tidak Memiliki Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI) (Suatu Penelitian di Satuan Polisi Perairan Polres Pidie) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 63) pp.,bibl.,tabl. M. Iqbal , S.H, M.H Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyebutkan bahwa Setiap orang yang memi…

PENERAPAN PIDANA SUBSIDAIR TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN TAN…

REZKY KURNIAWAN

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UU Perikanan) menjelaskan Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). Selanjutnya Di dalam Pasal 93 disebutkan setiap …

TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHAN PELEDAK (SUATU PENELI…

KARMINSYAH

ABSTRAK KARMINSYAH, 2023 TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN DENGAN BAHAN PELEDAK (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sinabang) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala vi,52 (pp.,tabl.,bibl) Mukhlis, S.H., M.Hum. Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan menyebutkan, bahwa setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan denga…

TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUK…

DALILLA NADIFA

Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menjelaskan bahwa “Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)…

TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN MENGGUNAKAN PUKAT HARIMAU YANG MENGAKIBATKAN R…

Destri Pitriyana

Pasal 92 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. menjelaskan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.0…


    SERVICES DESK