PEMETAAN GEOLOGI DAN ANALISIS PROVENANCE BATUPASIR PADA FORMASI SEUREULA KECA…
Kegiatan pemetaan geologi dan analisis provenance batupasir dilakukan di Kecamatan Karang Baru dan sekitarnya, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Secara geografis daerah penelitian berada pada koordinat 04º17'16,30'' - 04º20'31,00'' LU dan 98º2'15,20'' - 98º0'5,30'' BT, dengan luasan daerah penelitian 6 km x 4 km atau 24 km2. Pemilihan lokasi penelitian ini karena adanya aktivitas tektonik dimana perubahan suplai sedimen dari Formasi Keutapang dan Formasi Bampo, Formasi Keutapang supl…
PEMETAAN GEOLOGI DAN ANALISIS GRANULOMETRI TERHADAP TINGKAT KEMATANGAN BATUPA…
Penelitian ini terletak pada koordinat 4°12'14,4"-4°15'3,6" LU dan 97°54'21,6"-97°57'10,8" BT. Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Wilayah kajian seluas 25 km², Formasi Keutapang memilki potensi hidrokarbon yang signifikan dan merupakan formasi reservoir penting dicekungan Sumatera Utara, namun penelitian dengan metode granulometri didaerah ini masih terbatas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi geologi dan mengetahui tingkat kematangan b…
ANALISIS FINANSIAL USAHATANI KAKAO DI KECAMATAN GLUMPANG TIGA KABUPATEN PIDIE
Jafrizal dengan judul skripsi "Analisis Finansial Usahatani Kakao di Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie" dengan pembimbing utama Ir. M. Nassir Hawy, M.S dan pembimbing kedua Ir. T. Bachtiar Usman
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan usahatani secara finansial pada usahatani tanaman kakao di Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie, untuk menganalisis serta mengevaluasi pengembangan usahatani digunakan formula melalui pendekatan Kriteria Investasi sebagai …
ANALISIS FINANSIAL USAHATANI KAKAO DI DESA ULEE GUNONG KECAMATAN TANGSE KABUP…
Nazaruddin dengan judul skripsi "Analisis Finansial Usahatani Kakao Di Desa Ulee Gunong Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie" dengan pembimbing utama Bapak Ir. lrwan A. Kadir, MP dan pembimbing kedua Ibu Agustina Arida, SP, M.Si.
Usahatani kakao merupakan salah satu sektor perkebunan yang mendapat perhatian dari pemerintah, hal ini disebabkan oleh kegiatan usahatani banyak menyerap tenaga kerja dan merupakan salah satu pilihan bagi masyarakat desa untuk memperoleh penda…
ANALISIS YURIDIS TERHADAP UNSUR KERUGIAN PEREKONOMIAN NEGARA DALAM PASAL 2 AY…
ABSTRAK
Ketidakjelasan konsep unsur kerugian perekonomian negara dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Tipikor), hingga kini belum memiliki definisi normatif maupun lembaga resmi yang berwenang menetapkannya. Ketidakpastian tersebut menimbulkan problem yuridis dalam praktik penegakan hukum, terutama setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang mengubah kualifikasi delik korupsi menjadi delik materiil, sehingga pembuktian uns…