TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN GUGATAN KEWARISAN YANG TIDAK MENGIKUTSERT…
Gugatan kewarisan harus mengikutsertakan seluruh ahli waris yang berkepentingan untuk menjamin kepastian hukum. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2438 K/Sip/1980 yang menyatakan bahwa gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima apabila tidak mengikutsertakan seluruh pihak yang berkepentingan, namun kenyataannya, terdapat gugatan yang tidak mengikutsertakan seluruh ahli waris yang berkepentingan dan dikabulkan oleh hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh.
Tujuan penu…
PELAKSANAAN HUKUM WARIS ISLAM TERHADAP AHLI WARIS PENGGANTI DZAWIL ARHAM DALA…
Hukum waris Islam merupakan bagian penting dari hukum keluarga Islam yang mengatur perpindahan hak dan kewajiban atas harta peninggalan seseorang kepada ahli warisnya. Dalam praktiknya, pembagian warisan sering menimbulkan persoalan, khususnya terkait kedudukan ahli waris pengganti dari golongan dzawil arham pada pewarisan garis keturunan derajat ketiga. Permasalahan ini juga terjadi di Kabupaten Aceh Besar, mengingat adanya perbedaan pandangan antara fiqh klasik, Kompilasi Hukum Islam (KHI),…
KEKUATAN PEMBUKTIAN SURAT KETERANGAN AHLI WARIS RSEBAGAI SALAH SATU DASAR PEN…
"KEKUATAN PEMBUKTIAN SURAT KETERANGAN AHLI WARIS
SEBAGAI SALAH SATU DASAR PENDAFTARAN PERALIHAN HAK
ATAS TANAH KARENA PEWARISAN"
Arief Syahroni
1
Azhari
2
Zahratul Idami
3
ABSTRAK
Pendaftaran peralihan hak atas tanah karena pewarisan memerlukan dokumen
yang membuktikan kedudukan ahli waris secara sah. Berdasarkan Pasal 42
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo. Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan
Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2021, Surat Keterangan Ahli …
WANPRESTASI PADA PERJANJIAN JUAL BELI RUKO SECARA NON TUNAI DAN KONSEKUENSINY…
Panji Maulana*
Muhammad Insa Ansari**2
Teuku Saiful***3
ABSTRAK
Dalam pengikatan perjanjian jual beli yang terjalin antara dua pihak harus dijalankan dan ditaati sesuai Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyebutkan suatu perjanjian yang dibuat secara sah maka akan mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang dan menjadi hukum bagi mereka. Perjanjian yang dibuat dan disepakati juga akan melahirkan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pihak, apabila kewajiban tersebu…
KEKUATAN HUKUM PEMBAGIAN HARTA WARISAN SECARA KEKELUARGAAN TERKAIT AHLI WARIS…
Ketetapan mengenai ahli waris pengganti dalam Islam belum diatur dalam undang-undang di Indonesia, tetapi sudah diatur dalam Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 853 K/Sip/1978, namun tidak semua masyarakat menerapkan kaidah tersebut. Dalam proses pembagian harta warisan oleh masyarakat Aceh di Gampong Meunasah Teungku Digadong, Kecama…
PERMOHONAN PENETAPAN AHLI WARIS SECARA KONTENSIUS DI MAHKAMAH SYAR’IAH BAND…
PERMOHONAN PENETAPAN AHLI WARIS SECARA KONTENSIUS
DI MAHKAMAH SYAR’IAH BANDA ACEH
Rian Apriesta Ramsadefa*
Ilyas Yunus**
Zahratul Idami***
ABSTRAK
Dalam menentukan ahli waris yang berhak harus ditetapkan di pengadilan secara volunteer diatur di dalam Pasal 49 Huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Kewenangan Pengadilan Agama. Namun kenyataannya ada ahli war…
PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH TERHADAP PERALIHAN HAK ATAS TANAH WARIS KEPADA …
ABSTRAK
Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Waris Kepada Para Ahli Waris
Muhammad Al Fadhil* Suhaimi**
Ika Susilawati***
Peralihan hak atas tanah karena pewarisan harus dilaksanakan melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 42 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, dinyatakan bahwa ahli waris berkewajiban mendaftarkan peralihan hak atas tanah karena warisan. Wajib diserahkan sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian oran…
