POTENSI TUMBUHAN OBAT DI KAWASAN ALUR MANCANG EKOSISTEM SEULAWAH, PROVINSI ACEH
Penelitian potensi tumbuhan obat di Kawasan Alur Mancang Ekosistem Seulawah bertujuan untuk mendata jenis-jenis tumbuhan yang berpotensi sebagai obat yang digunakan oleh masyarakat setempat. Pengumpulan data dilakukan dengan metode Participatory Rural Appraisal (PRA) dan Purposive Sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 93 jenis tumbuhan termasuk dalam 49 suku yang dimanfaatkan untuk obat-obatan, Jenis penyakit yang dapat diobati…
ETNOBOTANI TUMBUHAN OBAT PENYAKIT DALAM DI KECAMATAN KOTA BAHARU, ACEH SINGKIL
ABSTRAK
Meli. (2025). Etnobotani Tumbuhan Obat Penyakit Dalam Di Kecamatan Kota Baharu, Aceh Singkil. [Skripsi. Universitas Syiah Kuala]. Dibawah bimbingan Dewi Andayani, S.Pd., M.Pd. dan Nir Fathiya, S.Pd., M.Si.
Etnobotani merupakan suatu ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia (etnik) dan interaksinya dengan tumbuhan. Adapun tujuan dari etnobotani yaitu untuk mendokumentasikan pengetahuan masyarakat awam dalam memanfaatkan tumbuhan menurut adat suatu suku bangsa, seperti pemanfaa…
IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU L…
Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur penyelesaian perkara melalui Restorative Justice yang menekankan pemulihan, sedangkan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana atas kelalaian yang menyebabkan kematian. Oleh karena itu, penting mengkaji implementasi Restorative Justice dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak dan me…
KEKOSONGAN HUKUM AKIBAT TIDAK DILAKSANAKAN PERINTAH QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN…
Setiap penyelenggaraan pemerintahan harus berlandaskan hukum. Dalam kerangka tersebut, Aceh sebagai daerah dengan kekhususan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 memiliki kewenangan membentuk Qanun, salah satunya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2019 Namun Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksana yang telah diperintahkan secara eksplisit belum juga diterbitkan, sehingga menimbulkan kondisi relative rechtsvacuum, Hal ini bertentangan dengan prinsip delegated legislation dalam sistem hu…