AHMAD ZHARFAN Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2022

Skripsi

ABSTRAK Ahmad Zharfan 2022 Dr. Muhammad Ya’kub S.Ag., LL.M. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mengembangkan usaha yang mudah diakses di Sabang, Kabupaten Aceh Besar, dan pulau-pulau kecil lainnya di sekitarnya. Ada berbagai kewenangan yang berubah pasca berlakunya UU Cipta Kerja melalui pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 yang berlaku Mutatis Mutandis. Penelitian ini menganalisis kewenangan KPBPB Sabang dan dilemanya pasca adanya UU-CK dan putusan MK, dalam hal menarik investasi terdapat konflik regulasi setelah ditetapkan pemerintah mengeluarkan regulasi baru, termasuk fasilitas dan kemudahan berupa masuk dan pengeluaran barang, perpajakan, kepabeanan, cukai, dan perizinan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, menjelaskan secara komprehensif pemahaman dan penerapan pasal 77 Peraturan Pemerintah 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan KPBPB yang akan berdampak langsung terhadap kewenangan KPBPB Sabang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan berlakunya PP 41 Tahun 2021, terdapat beberapa perubahan kewenangan, baik dari segi Kepabeanan yang diatur dalam ketentuan Undang-undang Cukai dan Perizinan, diharuskan menggunakan sistem Online Single Submission. Perubahan otoritas ini memfasilitasi semua sistem prosedural. Penerapan pasal Mutatis Mutandis diperlukan perubahan untuk menarik peluang Investasi. KPBPB Sabang, membutuhkan payung hukum untuk mempercepat proses penanaman modal, dalam hal ini perlu Inpres yang memberikan pedoman. Dan lembaga ini harus memiliki kewenangan penuh dari pemerintah pusat untuk menarik peluang Investasi. Kata kunci: KPBPB Sabang, UU-CK, Mutatis Mutandis, Investasi. 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 99986 2022-05-20 15:01:54 2022-05-23 08:53:24 machine generated