<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<modsCollection xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3" xmlns:slims="http://slims.web.id" xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/mods/v3 http://www.loc.gov/standards/mods/v3/mods-3-3.xsd">
<mods version="3.3" id="99625">
 <titleInfo>
  <title>KEBIJAKAN WALIKOTA BANDA ACEH TERHADAP RESPONSIF GENDER DI KOTA BANDA ACEH (STUDI KAJIAN TERHADAP MUSYAWARAH RENCANA AKSI PEREMPUAN DAN ANAK)</title>
 </titleInfo>
 <name type="Personal Name" authority="">
  <namePart>PUJA KARISMA AZDILLA PUTRI</namePart>
  <role>
   <roleTerm type="text">Primary Author</roleTerm>
  </role>
 </name>
 <typeOfResource manuscript="no" collection="yes">mixed material</typeOfResource>
 <genre authority="marcgt">bibliography</genre>
 <originInfo>
  <place>
   <placeTerm type="text">Banda Aceh</placeTerm>
   <publisher>fakultas Fisipol (S1)</publisher>
   <dateIssued>2022</dateIssued>
  </place>
 </originInfo>
 <language>
  <languageTerm type="code">id</languageTerm>
  <languageTerm type="text">Indonesia</languageTerm>
 </language>
 <physicalDescription>
  <form authority="gmd">Skripsi</form>
  <extent></extent>
 </physicalDescription>
 <note>ABSTRAK&#13;
&#13;
Kebijakan Musrena di Kota Banda Aceh yaitu karena walikota Banda Aceh melihat dan prihatin terhadap rendahnya partisipasi kaum perempuan di Kota Banda Aceh dalam proses perencanaan pembangunan, sementara komposisi jumlah penduduk perempuan dan laki-laki di Kota Banda Aceh relatif berimbang dari 53 % ternyata hanya terwakili perempuan 27 % pada kegiatan perencanaan pembangunan. Terjadinya bias gender ini juga tidak terlepas dari budaya masyarakat yang memandang perempuan sebagai makhluk lemah dan tidak berdaya. Hal itu terjadi karena masih kuatnya budaya patriarki yang dianut oleh masyarakat sehingga perempuan tidak pantas masuk dalam dunia politik dan ikut serta dalam pembangunan yang begitu keras. Laki-laki selalu mendominasi perempuan dan perempuan selalu saja dipandang orang kedua setelah laki-laki. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh budaya patriarki dalam perencanaan pembangunan di Kota Banda Aceh dan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Walikota Banda Aceh terhadap Responsif Gender dalam Musyawarah Aksi Perempuan dan Anak (MUSRENA) di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan kerangka berpikir teori Kebijakan Politik dan Implementasi Kebijakan. Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data primer melalui wawancara langsung dengan informan, sedangkan data sekunder melalui dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya peningkatan partisipasi perempuan dan penganggaran responsif gender melalui Musrena menunjukkan adanya sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Responsif gender harus diawali dengan memastikan tersedianya ruang yang baik bagi perempuan untuk ikut berpartisipasi di dalam perencanaan pembangunan. Musrena dilaksanakan dengan kesadaran untuk menyediakan ruang tersebut karena Musrena merupakan instrumen utama Pemerintah dalam mewujudkan Kota Banda Aceh sebagai Kota ramah gender.&#13;
&#13;
Kata Kunci: Musrena, Responsif Gender, Walikota Banda Aceh&#13;
</note>
 <note type="statement of responsibility"></note>
 <subject authority="">
  <topic>GOVERNMENT POLICY</topic>
 </subject>
 <classification>320.6</classification>
 <identifier type="isbn"></identifier>
 <location>
  <physicalLocation>ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala</physicalLocation>
  <shelfLocator></shelfLocator>
 </location>
 <slims:digitals/>
</mods>
<recordInfo>
 <recordIdentifier>99625</recordIdentifier>
 <recordCreationDate encoding="w3cdtf">2022-04-05 14:34:39</recordCreationDate>
 <recordChangeDate encoding="w3cdtf">2022-04-14 14:52:40</recordChangeDate>
 <recordOrigin>machine generated</recordOrigin>
</recordInfo>
</modsCollection>