Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK
TPA Regional Terpadu Sanitary Landfill Blang Bintang dibangun atas dasar perkembangan penduduk dan jumlah timbulan sampah yang semakin meningkat dari tahun ke tahun di Kota Banda Aceh, namun dalam implementasi dan kewenangan pengelolaan kebijakan tersebut menjadi masalah tersendiri. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif-kualitatif. Penelian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika implementasi pengelolaan dan pembagian kewenagan atas pengelolaan TPA Blang Bintang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinamika Kebijakan Pengelolaan Sampah pada TPA Terpadu Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar dalam pengelolaannya dapat dilihat dari standar dan sasaran kebijakan yang berupa sampah dari sebahagian wilayah Aceh Besar dan secara kesluruhan wilayah Banda Aceh; Sumber daya berupa sokongan Pemerintah Aceh dan kontribusi pembayaran retribusi dari Pemerintah Kota Banda Aceh dan Aceh Besar dari setiap ton sampah yang ditransfer ke TPA Regional Blang Bintang; Hubungan kebijakan dengan organisasi atau lembaga lainnya, karakteristik pelaksana kebijakan, lingkungan sosial-ekonomo-politik yang realitanya dapat membangun kerjsama dengan pihak PT SBA. Pembagian kewenangan dalam Kebijakan Pengelolaan Sampah pada TPA Terpadu Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar sepenuhnya kewenangan pengelolaan dipegang oleh BPSR DLHK Aceh. Pemerintah Aceh Besar dan Pemerintah Kota Banda Aceh tidak memiliki kewenangan pengelolaan TPA Regional Blang Bintang. Kendatipun penyumbang sampah terbanyak adalah Pemerintah Kota Banda Aceh. Hasil Penelitian ini menyanrankan agar Kepada Pemerintah Aceh, Pemerintah Kota Banda Aceh dan Aceh Besar agar melakukan pembagian yang jelas dalam kontribusi pengelolaan TPA Regional Blang Bintang.

Kata Kunci : TPA Regional Blang Bintang, Implementasi
Kebijakan, Pembagian kewenangan.

ABSTRACT The Blang Bintang Regional Integrated Sanitary Landfill TPA was built on the basis of population development and the amount of waste generation that is increasing from year to year in Banda Aceh City, but the implementation and authority to manage this policy is a problem in itself. The research method used is a descriptive-qualitative approach. This study aims to determine the dynamics of management implementation and distribution of authority over the management of the Blang Bintang TPA. The results of this study indicate that the Dynamics of Waste Management Policy at the Blang Bintang Integrated TPA, Aceh Besar Regency in its management can be seen from the standards and policy targets in the form of waste from parts of Aceh Besar and Banda Aceh as a whole; Resources in the form of support from the Government of Aceh and the contribution of retribution payments from the Government of Banda Aceh and Aceh Besar for each ton of waste transferred to the Blang Bintang Regional TPA; Policy relations with other organizations or institutions, characteristics of policy implementers, socio-economic-political environment which in reality can build cooperation with PT SBA. The division of authority in the Waste Management Policy at the Blang Bintang Integrated TPA, Aceh Besar District, is fully managed by the Aceh DLHK BPSR. The Aceh Besar Government and Banda Aceh City Government do not have the authority to manage the Blang Bintang Regional TPA. Even though the biggest waste contributor is the Banda Aceh City Government. The results of this study suggest that the Government of Aceh, the City Government of Banda Aceh and Aceh Besar should make a clear distribution of contributions to the management of the Blang Bintang Regional TPA. Keywords: Blang Bintang Regional TPA, Policy Implementation, Division of Authority.