<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<modsCollection xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3" xmlns:slims="http://slims.web.id" xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/mods/v3 http://www.loc.gov/standards/mods/v3/mods-3-3.xsd">
<mods version="3.3" id="99586">
 <titleInfo>
  <title>PERAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM MEMBERANTAS RENTENIR DI KOTA BANDA ACEH (TINJAUAN DALAM PERSPEKTIF KESEJAHTERAAN MASYARAKAT)</title>
 </titleInfo>
 <name type="Personal Name" authority="">
  <namePart>PUTRI SAVIRA FEBRYAN</namePart>
  <role>
   <roleTerm type="text">Primary Author</roleTerm>
  </role>
 </name>
 <typeOfResource manuscript="no" collection="yes">mixed material</typeOfResource>
 <genre authority="marcgt">bibliography</genre>
 <originInfo>
  <place>
   <placeTerm type="text">Banda Aceh</placeTerm>
   <publisher>Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik</publisher>
   <dateIssued>2022</dateIssued>
  </place>
 </originInfo>
 <language>
  <languageTerm type="code">id</languageTerm>
  <languageTerm type="text">Indonesia</languageTerm>
 </language>
 <physicalDescription>
  <form authority="gmd">Karya Kerja Ilmiah</form>
  <extent></extent>
 </physicalDescription>
 <note>ABSTRAK&#13;
Kesejahteraan jika tidak mampu dicapai mengakibatkan masyarakat kesulitan untuk memperbaiki keadaan hidup mereka. Akses lembaga keuangan menjadi salah satu indikator yang dibutuhkan, sehingga melahirkan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang telah disediakan Pemerintah Kota Banda Aceh. Namun masih ada yang bertransaksi dengan rentenir walau sadar dengan resikonya. Pola demikian menggerakan Pemerintah Kota Banda Aceh merencanakan Kebijakan Regulasi Hukum Cambuk bagi Rentenir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme rencana Implementasi wacana hukum cambuk rentenir dan hal apa ssaja yang mendasari permasalahan kebijakan sehingga menghasilkan ketimpangan antara Kebijakan yang diambil dengan yang dibutuhkan masyarakat. Dianalisis menggunakan teori Kebijakan Politik, teori Kebijakan Punishment, dan konsep Pembangunan politik. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rencana pemberlakuan Kebijakan Regulasi Hukum cambuk bagi Rentenir dikota Banda Aceh masih dilakukan pengkajian mendalam oleh Advokat dan akademisi. Permasalahan Kebijakan dan ketimpangan yang muncul dikarenakan keterpaksaan akan kesempitan ekonomi, dan masih banyak yang belum bisa mengakses Lembaga Keuangan yang disediakan. Disarankan kepada Pemerintah Kota Banda Aceh untuk memperdalam spectrum rentenir dan dapat meninjau ulang rencana hukum cambuk rentenir agar menghasilkan kebijakan yang tepat, dan menggaet aparatur gampong dalam pemberantasannya. Serta menjadikan sistem lembaga keuangan yang sudah ada  lebih mudah diakses oleh masyarakat.&#13;
Kata Kunci : Kesejahteraan, Hukum Cambuk, Kebijakan&#13;
</note>
 <note type="statement of responsibility"></note>
 <subject authority="">
  <topic>WELFARE RIGHTS</topic>
 </subject>
 <classification>361.614</classification>
 <identifier type="isbn"></identifier>
 <location>
  <physicalLocation>ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala</physicalLocation>
  <shelfLocator></shelfLocator>
 </location>
 <slims:digitals/>
</mods>
<recordInfo>
 <recordIdentifier>99586</recordIdentifier>
 <recordCreationDate encoding="w3cdtf">2022-04-01 15:30:30</recordCreationDate>
 <recordChangeDate encoding="w3cdtf">2022-04-04 10:48:28</recordChangeDate>
 <recordOrigin>machine generated</recordOrigin>
</recordInfo>
</modsCollection>