Electronic Theses and Dissertation

Kawasan wisata Pantai Ulee Lheue merupakan salah satu kawasan pengembangan
kawasan wisata yang tertuang dalam Qanun RTRW Kota Banda Aceh Tahun 2009-
2029. Kawasan wisata ini mengalami kerusakan lingkungan akibat adanya
pembuangan sampah yang sembarangan bahkan sampai membuang sampah ke
pantai. Pada kawasan ini juga adanya bangunan dan semi bangunan yang dibangun
melebihi garis sempadan pantai kawasan rawan bencana tsunami yang telah
ditetapkan dalam Qanun RTRW Kota Banda Aceh. Tujuan dari penelitian ini adalah
untuk mengetahui Qanun RTRW Kota Banda Aceh terkait sempadan pantai yang
tidak sepenuhnya diimplementasikan sehingga menyebabkan terjadinya kerusakan
lingkungan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Green Politics dan
Kebijakan Publik. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif
kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara, dokumentasi dan observasi.
Hasil dari penelitian ini adalah pemerintah kota tidak dapat bergerak bebas untuk
melakukan pengembangan kawasan wisata karena adanya klaim kepemilikan tanah
oleh pemilik tanah sebelum tsunami yang dimana wilayah tersebut menjadi
sempadan pantai pada saat setelah tsunami. Wilayah sempadan pantai ini dibangun
bangunan semi permanen dan permanen oleh pemilik dan pengelola tanah untuk
tempat tinggal dan berdagang. Hal tersebut membuat pengunjung dan pelaku usaha
dengan mudah membuang sampah ke pantai sehingga wilayah Pantai Ulee Lheue
mengalami kerusakan lingkungan. Perspektif dari masyarakat yang menganggap
bahwa di kawasan Ulee Lheue lebih sering terjadi permasalahan pelanggaran syariat
islam dari pada lingkungan juga membuat permasalahan lingkungan terabaikan.

Ulee Lheue beach is one of the tourism destinations in Banda Aceh as regulated in Qanun (special law of Aceh) concerning spatial planning of Banda Aceh from 2009 to 2029. This destination is now ruined by rubbish due to poor environmental practices. The presence of buildings in the coastal areas or the tsunami-prone areas as regulated in Qanun concerning Spatial Planning of Banda Aceh has also worsened the condition. This study examines the leading factors that prevent the implementation of Qanun concerning spatial planning of Kota Banda Aceh, focusing on beach borders or coastal buffer zones that have caused environmental damage. Green Politics and Public Policy theories were adopted in this study. This study was descriptive qualitative research. The data collection was done through interviews, documentation, and observations. The results showed that the city government of Banda Aceh could not fully implement the regulation due to the ownership of the areas. Some areas were not previously included in the coastal buffer zone before the tsunami. Permanent and semi-permanent houses were built in this area for housing and business, which leads to environmental damage. Another factor was the perspective of the people living in this area who think that the violation against islamic law must be the primary concern making the environmental damage overlooked.