RICHARD AL KHALIK Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2022

Skripsi

Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) fishing berkaitan dengan kegiatan perikanan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan peraturan nasional di bidang perikanan. Kerugian Indonesia akibat IUU Fishing diperkirakan sekitar Rp 101 triliun per tahun. Banyak kapal penangkap ikan asing yang melakukan IUU fishing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE). Hal itu membuat Indonesia telah menenggelamkan kapal asing untuk memberantas IUU fishing. Pasal 56 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982 mengakui hak berdaulat oleh negara pantai di ZEE. Pasal 73, dalam melaksanakan hak berdaulatnya, negara pantai dapat menangkap dan melakukan proses peradilan untuk menjamin ditaatinya peraturan nasional. Pasal 73 (3), sanksi penjara di ZEE tidak dapat diterapkan. Namun, potensi kelautan Indonesia terganggu akibat ancaman IUU fishing. Karena pidana penjara tidak dapat digunakan, maka diperlukan kebijakan penenggelaman kapal asing untuk melindungi sumber daya lautnya. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan relevansi kebijakan penenggelaman kapal asing dalam pemberantasan IUU fishing di ZEE berdasarkan regulasi nasional UNCLOS 1982. Tujuan lainnya adalah untuk mengetahui efektifitas kebijakan penenggelaman kapal asing dalam pemberantasan IUU fishing di ZEE. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum mengkaji konvensi internasional dan ketentuan peraturan nasional serta penerapannya pada peristiwa hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen yang mencakup hukum internasional dan nasional yang terkait dengan tesis ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan penenggelaman kapal asing merupakan bagian dari penegakan hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan pada Pasal 69 (1) dan (4). Kebijakan penenggelaman kapal asing tidak bertentangan secara internasional dengan UNCLOS 1982 karena yang dilindungi di ZEE Pasal 73 (3) adalah manusianya, bukan kapalnya. Kebijakan penenggelaman kapal asing tetap menjadi sarana yang efektif untuk menimbulkan efek jera sebagai sanksi yang optimal. Penelitian ini menyarankan agar pemerintah mendukung kebijakan penenggelaman kapal asing untuk memberantas IUU fishing di ZEE. Pemerintah juga harus berkoordinasi dan bekerja sama dengan negara lain untuk memperkenalkan kebijakan penenggelaman kapal asing, kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk memberantas IUU fishing. 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 99338 2022-03-28 11:10:53 2022-03-28 11:22:50 machine generated