MAZAYA Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 2022 id Indonesia

Skripsi

Dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 46 ayat (2) menyatakan bahwa Upaya pencegahan dan penanganan gelandangan pengemis dilakukan oleh Dinas Sosial yang berkoordinasi dengan instansi terkait, aparat Kecamatan dan Gampong atau nama lain, tokoh masyarakat, ulama, tokoh agama lainnya dan masyarakat. Namun dalam kenyataannya di Kota Banda Aceh pengemis masih menjadi permasalahan sosial. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, seperti kemiskinan, minimnya keterampilan kerja yang dimiliki, migrasi dari desa ke kota dan lainnya. Keberadaan pengemis di Kota Banda Aceh yang terus meningkat jumlahnya tentu saja meresahkan masyarakat karena terganggunya kenyamanan dan ketertiban di tempat umum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan upaya Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam penanganan pengemis serta apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan upaya tersebut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori kesejahteraan sosial dan teori ketertiban umum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan Upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam penanganan pengemis masih belum terlaksana secara maksimal, hal ini terbukti dengan masih terlihatnya para pengemis melakukan aktifitas meminta-minta di beberapa titik di Kota Banda Aceh. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial yaitu: operasi penertiban, pembinaan atau pemulangan dan himbauan melalui pamflet. Dalam menjalankan upaya ini Dinas Sosial Kota Banda Aceh bekerja sama dengan beberapa pihak salah satunya yaitu Satuan Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh. Pengemis yang terjaring razia akan dibawa ke Rumah Singgah untuk dilakukan pembinaan fisik dan pembinaan aqidah. Pengemis yang berasal dari Kota Banda Aceh akan diimbangi dengan pembinaan keterampilan yang dimiliki sedangkan pengemis yang bukan warga Kota Banda Aceh dilakukan pemulangan ke daerah asalnya. Dalam melaksanakan upaya tersebut terdapat beberapa hambatan yaitu keterbatasannya anggaran, dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengindahkan larangan melayani pengemis melalui himbauan pamflet yang terdapat di beberapa titik di Kota Banda Aceh. Disarankan untuk Dinas Sosial untuk terus menjalin koordinasi yang baik dengan instansi-instansi terkait agar permasalahan ini dapat segera teratasi. Saat ini juga dibeberapa persimpangan lampu merah sudah terpasang CCTV, maka jika ada pengemis termonitor pada CCTV langsung menghubungi tim reaksi cepat untuk turun langsung ke lapangan. SOCISL SECURITY - PUBLIC ADMINISTRATION 353.5 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 99330 2022-03-28 10:19:40 2022-06-06 15:08:50 machine generated