FAUZI MAULANA Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum Magister Kenotariatan 2022 id Indonesia

Theses

KEDUDUKAN AKTA YANG DIBUAT NOTARIS YANG TELAH PENSIUN DALAM PROSES PENGADILAN DI KOTA BANDA ACEH Fauzi Maulana , Adwani , Ilyas ABSTRAK Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa “Notaris, Notaris Pengganti dan Pejabat sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris”. Dalam kenyataannya, akta protokol notaris yang telah pensiun sering digugat ke pengadilan, seperti yang terjadi dalam suatu perkara di Pengadilan Negeri Banda Aceh. Permasalahan hukum juga terjadi tentang perlunya persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris jika notaris yang telah pensiun tersebut di panggil dalam proses pemeriksaan di pengadilan terhadap perkara tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kedudukan Akta yang dibuat notaris yang telah pensiun yang digugat ke pengadilan dan pertanggung jawaban notaris yang telah pensiun jika akta protokol yang dipegangnya dipermasalahkan ke pengadilan serta perlunya persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris jika notaris yang telah pensiun dipanggil sebagai saksi dalam perkara di pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun data sekunder diperoleh melalui studi dokumen dan kepustakaan Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Notaris yang telah pensiun (werda) kedudukan akta yang dibuatnya sebagai akta protokol yang diserahkan kepada notaris penerima protokol. 2) Notaris yang telah pensiun bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya ketika dipermasalahkan di pengadilan jika mengandung perbuatan melawan hukum dan pelanggaran terhadap kode etik dalam proses pembuatan akta baik secara aktif maupun pasif serta harus dibuktikan melalui proses peradilan. 3) Pemanggilan Notaris yang telah pensiun tidak memerlukan izin dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN), karena secara institusional tidak lagi menjadi bagian dari profesi Notaris sehingga tidak terikat dengan kode etik Notaris. Disarankan kepada notaris hendaknya dalam membuat akta otentik tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Selain itu perlu adanya pengaturan yang jelas dalam UU Jabatan Notaris mengenai mekanisme pemanggilan notaris yang telah pensiun ke pengadilan. Kata Kunci : Akta Notaris, Notaris Pensiun, Proses Peradilan NOTARIES (LEGALLY TRAINED NOTARIES) DEEDS 346.043 8 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 99109 2022-03-24 14:52:12 2022-04-12 14:35:48 machine generated