Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
SKRIPSI
ANALISIS PERBANDINGAN KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DENGAN HUKUM ISLAM TERKAIT SANKSI/DASAR DAN PENGHAPUSAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
Pengarang
Rita Maryati - Personal Name;
Dosen Pembimbing
Nomor Pokok Mahasiswa
0903101020148
Fakultas & Prodi
Fakultas / / PDDIKTI :
Subject
Kata Kunci
Penerbit
Banda Aceh : Fakultas Hukum., 2014
Bahasa
Indonesia
No Classification
345
Literature Searching Service
Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)
RITA MARYATI, ANALISIS PERBANDINGAN KITAB UNDANG UNDANGHUKUM PIDANA (KUHP) DENGAN HUKUM ISLAM TERKAIT SANKSI/DASAR DAN PENGHAPUSAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
2014
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
(iv, 73) pp. bibl.
(Dr.Mohd. Din, S.H, M.H,.)
Pembunuhan merupakan tindak pidana dimana pelakunya diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Begitu juga dalam hukum Islam, pengaturan tentang tindak pidana pembunuhan ini diatur dalam Alquran serta hadits Nabi. Penerapan mengenai tindak pidana pembunuhan di dalam KUHP dengan hukum Islam tentu terdapat perbedaan-perbedaan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjawab permasalahanmengenai konsep sanksi pidana pembunuhan yang diatur dalam KUHP dengan hukum Islam serta apa saja hal-hal yang dapat menghapuskan sanksi tindak pidanapembunuhan dalam KUHP dan hukum Islam.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifatdeskriktif dengan menggunakan pendekatan penelitian perbandingan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalahdata sekunder. Data sekunder ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukumsekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakanadalah studi kepustakaan.
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan konsep sanksi pidana dan penghapusan sanksinya. Pembunuhan yang diatur dalam KUHP dapat berupa pidanamati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana tambahan. Sedangkan dalam hukum Islam sanksi dapat berupaqishash, diyat, kifarat, dan hukuman ta’zir, Dalam hukum Islam pemaafan dari keluarga korban dapat menghapuskan pidana. Sedangkan dalam KUHP meskipun pelaku tindak pidana pembunuhan sudah mendapatkan pemaafan dari keluarga korban, proses hukumnya masih tetap berjalan karena yang menentukan hukumannya adalah Negara.
Diharapkan dalam hal penghapusan hukumanpidanapositif seharusnya mengacu pada sistem penghapusan hukuman pidana islam, ini bertujuan untuk memberikan kemaslahatan dalam penegakan hukum. Konpensasi seharusnya bisa didapatkan, karena tidak ada larangan mengajukan hukuman yang telah mempunyai hukum tetap.
Tidak Tersedia Deskripsi
STUDI KOMPARATIF SANKSI PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (Amira Najwa Aziz, 2024)
PERBANDINGAN HUKUM PIDANA MATI DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TAHUN 1946 DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TAHUN 2023 (Raihan Fadli, 2024)
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA TERHADAP ISTRI DAN ANAK KANDUNG (SUATU PENELITIAN HUKUM DI WILAYAH PENGADILAN NEGERI MEULABOH) (Rahmad Ramadhan, 2018)
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI MEULABOH) (MASDA ULFA, 2019)
EKSISTENSI TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI TINDAK PIDANA KHUSUS SETELAH LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (SAYED NAFIZ MUAMMAR, 2025)