Ria Fitri Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh FakultasHukum 2022 id Indonesia

Dissertation

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria, bidang pertanahan merupakan kewenangan pemerintah pusat. Salah satu peraturan yang lahir dari kewenangan pemerintah pusat adalah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah. Pengaturan konsolidasi tanah bertujuan melakukan penataan kembali penguasaan, pemilikan dan penggunaan, pemanfaatan tanah, tersedianya tanah untuk pembangunan dan mengatasi biaya pembangunan serta keikutsertaan pemilik tanah dalam pembangunan. Perbuatan hukum penataan penguasaan, pemilikan dalam pengaturan konsolidasi tanah menjadi kewenangan pemerintah pusat, sedangkan penataan penggunaan, pemanfaatan tanah menjadi kewenangan pemerintah daerah. Adanya dualisme kewenangan ini menyebabkan tidak sejalan antara perencanaan konsolidasi tanah dengan rencana pembangunan daerah kabupaten/kota. Akibatnya, berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan evaluasi Direktorat Jenderal Penataan Agraria dan Tata Ruang terdapat kegagalankegagalan dan hambatan-hambatan dalam konsolidasi tanah di daerah kabupaten/kota. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis konsepsi hukum pengaturan konsolidasi tanah dalam Hukum Tanah Nasional dan konsepsi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pengaturan konsolidasi tanah menurut hukum tanah dan otonomi daerah serta implikasi yuridis pengaturan konsolidasi tanah sebagai bagian integral pembangunan daerah kabupaten/kota. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsepsional. Penelitian ini menggunakan data primer dan data skunder. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan mewawancarai narasumber untuk melengkapi data sekunder. Pengolahan data sekunder atau bahan hukum yang terkumpul dilakukan melalui kegiatan seleksi dan klasifikasi menurut penggolongan serta disusun secara sistematis dan logis. Data dianalisis secara kualitatif dan ditafsirkan secara logis dan sistematis serta menarik kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsepsi pengaturan konsolidasi tanah merupakan pelaksanaan dari Pasal 14 UUPA berupa perencanaan umum mengenai penataan penguasaan, pemilikan tanah dan penataan penggunaan, pemanfaatan tanah dalam upaya penyediaan tanah untuk pembangunan telah sesuai dengan tujuan hukum tanah nasional mensejahterakan rakyat dan memberi kepastian hukum atas tanah yang dikuasai. Namun kegiatan penataan penguasaan tanah tidak menjadi satu kesatuan dengan kegiatan penataan penggunaan tanah dalam pengaturan konsolidasi tanah pada Peraturan ATR/Kepala BPN No. 12 Tahun 2019. Hal ini menyebabkan pemerintah daerah tidak menjadikan Peraturan Konsolidasi Tanah sebagai dasar dalam membuat kebijakan-kebijakan hukum daerah berkenaaan dengan penataan tanah. Kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota belum berjalan sesuai prinsip otonomi daerah dibidang pertanahan, penerapan prinsip desentralisasi hanya pada penataan penggunaan, pemanfaatan tanah. Secara fungsional kewenangan penyelengaraan konsolidasi tanah masih menjadi kewenangan pemerintah pusat. Penerapan desentralisasi administrative devolusi pada perencanaan, pelaksanaan, pembangunan hasil dan pengawasan penyelengaraan konsolidasi tanah dapat selaras dan sesuai dengan rencana pembangunan tata ruang daerah kabupten/kota dalam pelaksanaan pembangunan. Implikasi yuridis akibat adanya dua kewenangan dalam pengaturan konsolidasi tanah, rencana pembangunan daerah kabupaten/kota menjadi tidak sejalan dengan penataan penguasaan, pemilikan tanah yang diusulkan oleh pemerintah pusat yang berdampak pada kegagalan dalam pelaksanaan konsolidasi tanah. Pemerintah kabupaten/kota belum menjadikan konsolidasi tanah bagian integral dalam sub sistem pembangunan daerah. Bank tanah yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dapat menjadi alternatif penyediaan tanah untuk pembangunan. Pemerintah hendaknya melakukan perubahan konsepsi pengaturan penataan penguasaan dan penggunaan tanah menjadi satu kesatuan yang berada pada kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk Undang-Undang. Konsepsi kewenangan pengaturan penyediaan tanah bagi kepentingan bersama untuk pembangunan dapat dilimpahkan kepada pemerintah daerah melalui konsolidasi tanah yang didesentralisasikan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 14 ayat (3) UUPA. Penerapan prinsip desentralisasi administrative devolusi dapat menjadi solusi menyatukan kewenangan penataan penguasaan, pemilikan dan penataan penggunaan tanah diserahkan kewenangannya pada pemerintah daerah yang dikoordinasikan pada pemerintah daerah. CONSOLIDATION - LAND ECONOMICS - LAW 346.043 6 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 99093 2022-03-24 12:34:39 2022-07-25 11:22:13 machine generated