Zawil Fadhli Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Program Studi Magister Hukum 2022 id Indonesia

Theses

Paylater merupakan skema pembayaran pada fasilitas layanan keuangan yang meneyerupai kredit konvensional namun berbasis pada Finacial Technology. Proses pendaftaran layanan yang efesien dengan memanfaatkan data pribadi konsumen. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa penggunaan setiap data pribadi seseorang harus dilakukan datas persetujuan orang yang bersangkutan. Namun dalam beberapa kasus terjadi kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi konsumen pada transaksi paylater. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan data pribadi konsumen pada transaksi paylater yang telah diakomodasikan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengetahui bentuk tanggung jawab penyedia jasa layanan perdagangan melalui sistem elektronik dalam transaksi paylater ketika terjadi kebocoran data pribadi konsumen, dan menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh konsumen ketika terjadi penyalahgunaan data pribadinya oleh penyedia jasa. Jenis penelitian yang digunakan bersifat yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan merujuk pada undang-undang dan bahan-bahan hukum terkait dan dianalisa melalui interprestasi serta sinkronisasi secara horizontal maupun vertikal. Hasil penelitian menujukkan bahwa belum adanya kepastian hukum terkait kedudukan paylater sebagai layanan keuangan dan cakupan data pribadi konsumen yang harus dilindungi dalam Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, namun dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan data pribadi telah dikenal data keuangan pribadi. Adapun bentuk tanggung jawab penyedia layanan paylater dapat dilihat dari perspektif kontrak elektronik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan menurut pembuktian atas penyalahgunaan data pribadi. Konsumen melakukan upaya hukum yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, penyelesaian sengketa sektor keuangan, dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Konsumen Belum adanya aturan yang mengatur aspek data pribadi dalam Paylater, adapun kontrak elektronik paylater mengandung unsur klausul eksonorasi dan tidak menjelaskan upaya hukum yang konkrit bagi konsumen. Diharapkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dapat mengatur ruang lingkup data pribadi konsumen paylater secara komprehensif sehingga memiliki kepastian hukum dan konsumen dapat terlindungi. Kata kunci: Paylater, Perlindungan Data Pribadi Konsumen, Tanggung Jawab Penyedia Jasa. CONSUMER PROTECTION - LAW 343.071 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 99057 2022-03-24 03:08:47 2022-04-21 11:22:11 machine generated